Capres PDI-P untuk 2024 Harus Senapas dengan Visi-Misi Presiden Jokowi
Presiden Jokowi disebutkan akan memberikan masukan nama capres yang akan diusung PDI-P untuk Pilpres 2024 kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Di internal PDI-P, kader diminta untuk menggembleng diri.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·4 menit baca
KUKAS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menekankan, calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2024 harus memiliki visi-misi yang selaras dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Ini agar ada kesinambungan pemerintahan. Namun, untuk nama calon tersebut, partai mengaku belum memutuskannya.
Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto di sela-sela perayaan puncak Hari Ulang Tahun ke-49 PDI-P, di Jakarta, Senin (10/1/2022), mengatakan, partai ingin ada kesinambungan pemerintahan saat pergantian presiden pada 2024.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Untuk itu, pemilihan calon presiden tak bisa asal-asalan, melainkan harus memiliki orientasi yang sama dengan Presiden Joko Widodo.
”Kalau Pak Jokowi telah menetapkan koridor-koridor strategis melalui pembangunan infrastruktur dan melalui revolusi mental, maka presiden yang akan datang juga harus dalam satu napas itu,” ujar Hasto.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
Ia mencontohkan, tidak bisa presiden ke depan secara tiba-tiba mempunyai orientasi berbeda dan memindahkan ibu kota negara ke suatu tempat antah-berantah. Padahal, Presiden Jokowi sudah memutuskan, ibu kota negara baru berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ”Nah, itu enggak bisa. Harus senapas,” ujarnya.
Untuk itu, dalam penentuan nama capres nanti, Presiden Jokowi tentu juga akan memberikan masukan-masukan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dengan begitu, pilihan nama capres nanti tetap sejalan dengan pemerintahan Presiden Jokowi.
Sambil menunggu itu, lanjut Hasto, partai akan terus-menerus melakukan langkah-langkah konsolidasi sehingga kemenangan capres nanti bukan kerja orang per orang, melainkan kerja kolektif dari seluruh kekuatan partai. Terlepas dari itu, partai juga tak memungkiri akan terus membangun kerja sama antarpartai politik.
”Apalagi, terhadap seorang calon presiden, itu ada hitungannya, ada momentumnya, ada kalkulasi-kalkulasi politiknya,” ucap Hasto.
Berkaitan dengan Pilpres 2024, kata Hasto, Megawati telah mengingatkan kepada seluruh kadernya agar tidak grusa-grusu terkait dengan nama calon. Sebab, semua ada tahapannya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 saja belum terpilih. Tahapan-tahapan Pilpres 2024 pun belum ditentukan.
”Tetapi, partai mempersiapkan diri terus. Kader-kader partai juga menggembleng diri terus-menerus. Ibu Mega juga pasti akan mengambil keputusan politik, selalu diawali dengan dialog, dengan merenungkan, dengan melihat tantangan bangsa ini ke depan, melihat orang ini nanti bagaimana,” ujar Hasto.
Usulan penundaan pilpres
Belakangan, ramai diberitakan pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan keinginan para pelaku usaha agar penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Hal itu diungkap Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).
Terkait hal itu, melalui keterangan tertulis, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menilai, pernyataan Bahlil itu menunjukkan yang bersangkutan tidak paham konstitusi. Sebab, di dalam Pasal 7 UUD 1945 telah jelas diatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.
Pasal 6A UUD 1945 menegaskan presiden dan wapres dipilih rakyat secara berpasangan melalui pemilihan umum. Pasal 22E UUD 1945 menegaskan pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun. Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, presiden/wakil presiden dan DPRD.
”Penting juga ditegaskan bahwa di dalam konstitusi tidak ada norma yang memungkinkan presiden atau wakil presiden diperpanjang masa jabatannya,” ujar Luqman.
DOKUMENTASI PRIBADI
Luqman Hakim, Wakil Ketua Komisi II DPR.
Menurut Luqman, alasan ekonomi untuk menunda pergantian presiden, seperti yang disampaikan Bahlil, sangat tidak masuk akal dan mengada-ada. Penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden atau wapres justru bisa menjadi pemicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
”Pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi. Jelas itu,” kata Luqman.
Ia melanjutkan, upaya menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 agar tidak terjadi pergantian presiden atau wakil presiden merupakan tindakan inkonstitusional, antidemokrasi, dan melawan kedaulatan rakyat. Mengingat Bahlil merupakan salah satu anggota kabinet Presiden Jokowi, maka ia meminta Presiden untuk menegurnya.
”Teguran ini penting diberikan Presiden agar tidak terjadi krisis kepercayaan yang dapat mengganggu efektivitas kepemimpinan Presiden Jokowi,” ucap Luqman.
Mempermalukan presiden
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, jika mengutip pernyataan Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu, usulan perpanjangan masa jabatan presiden ini sama saja mempermalukan dirinya. Untuk itu, jika masih ada menteri yang menggaungkan kembali usulan perpanjangan jabatan presiden, menurut Herzaky, itu sama saja melawan arahan Presiden.
DOKUMENTASI PRIBADI HERZAKY DARI TWITTER
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
”Bisa hilang ini kewibawaan Presiden kalau pembantunya sudah mulai berani menentangnya,” ujar Herzaky.
Ia berharap, Presiden bisa mulai mencermati motivasi pihak-pihak di sekitarnya yang terus menggaungkan usulan perpanjangan masa jabatan atau bahkan jabatan presiden tiga periode. Ada baiknya pula, lanjutnya, Presiden tegas dan berani menegur para pembantunya agar tidak mengkhianati amanah dan cita-cita perjuangan reformasi 1998.
”Munculnya perjuangan reformasi 1998 salah satunya karena kita ingin melakukan koreksi total atas penyelenggaraan negara yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan berupaya membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode. Kini mengapa malah ada upaya dari orang-orang dekat beliau yang membawa bangsa ini kembali ke masa kegelapan demokrasi di Orde Baru,” ucap Herzaky.
Demokrat berharap, para pejabat publik bisa fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar Presiden terbantu dalam mengatasi pandemi dan kesulitan ekonomi yang melanda negeri ini. ”Jangan membuat gaduh dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak perlu,” katanya.
