Kasus Omicron Meningkat, Presiden Putuskan Vaksinasi ”Booster” Dimulai 12 Januari
Kasus penularan Covid-19 varian Omicron terus mengalami peningkatan. Selain memperketat karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, pemerintah juga menyiapkan pemberian penguat atau ”booster” vaksin Covid-19.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2F4c38fa3a-64ab-49b9-b2ca-6b7f11751521_jpg.jpg){kind=logo}
Warga menunjukkan foto Tarmi (102), warga lansia tertua di Kota Tegal, Jawa Tengah, yang sedang divaksin Covid-19 dosis kedua, Kamis (21/10/2021). Tarmi menjalani vaksinasi dosis pertama pada 17 September 2021.
JAKARTA, KOMPAS — Menyikapi terus naiknya temuan kasus Covid-19 galur Omicron di Tanah Air, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memulai vaksinasi penguat atau booster pada 12 Januari 2022. Pada tahap pertama, dosis ketiga vaksin Covid-19 akan diberikan kepada penduduk berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksinasi kedua dengan jangka waktu lebih dari enam bulan.
”Saya update soal program vaksinasi booster, tadi sudah diputuskan Bapak Presiden berjalan tanggal 12 Januari ini,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers seusai rapat terbatas membahas evaluasi mingguan implementasi penanganan Covid-19, Senin (3/1/2022).
Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menyebut kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia sudah mengalami peningkatan. Dengan temuan 152 kasus Omicron, Indonesia berada di ranking ke-40 dari 132 negara yang telah mengalami penularan virus galur Omicron.
Menurut Budi, sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), vaksin booster ini akan diberikan kepada penduduk berusia 18 tahun yang telah mendapatkan dua kali vaksinasi. Jarak pemberian vaksin booster paling singkat enam bulan setelan menerima dosis kedua. ”Kami identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini dan jenis booster-nya nanti akan kami tentukan ada yang homolog atau jenisnya sama. Ada yang heterolog, jenisnya berbeda,” ujarnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (15/11/2021).
Pemerintah memprioritaskan pemberian vaksin dosis ketiga ke kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria 70 persen suntik pertama dan 60 persen untuk suntik vaksin dosis kedua. Hingga kini setidaknya terdapat 244 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Dengan begitu, diperkirakan kebutuhan untuk vaksinasi booster mencapai 230 juta dosis. Sementara, saat ini pemerintah sudah mengamankan sekitar 113 juta dosis vaksin Covid-19.
Budi menjelaskan, untuk memberikan vaksin booster, pemerintah masih menunggu rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang rencananya akan selesai pada 10 Januari mendatang. Sementara berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Center of Disease Control (CDC) dan Food and Drug Administration (FDA) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk booster vaksin Moderna dapat dilakukan setengah dosis. ”Karena memang ada isu kerasnya Moderna, ada efek KIPI (kejadian ikutan pasca-imunisasi)-nya. Sekarang ITAGI sedang melakukan riset mudah-mudahan bisa selesai di tanggal 10 Januari,” katanya.
Apabila vaksin Pfizer dan Moderna bisa diberikan setengah dosis tanpa ada perbedaan efektivitas, kemungkinan besar seluruh kebutuhan vaksin booster bisa dipenuhi dari stok pemerintah yang diberikan secara gratis. ”Tapi ini masih dalam diskusi ya. Nanti hasilnya akan laporan dari tim profesor-profesor di ITAGI yang menyampaikan hasilnya tanggal 10 Januari,” kata Menkes didampingi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam jumpa pers daring, Senin (8/11/2021), usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali mengingatkan tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan
Airlangga menambahkan, pemerintah sedang mempersiapkan keputusan presiden yang menjadi payung hukum vaksinasi dosis ketiga. ”Kalau vaksin, keppresnya sedang disiapkan, tetapi opsi (berbayar atau tidak) itu tetap ada. Ada opsi berbasis PBI (penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan) dan mandiri. Tapi nanti pelaksanaannya tergantung dari kebutuhan terhadap vaksin tersebut,” tuturnya.
Tak ada dispensasi karantina
Dalam sambutan pengantar rapat terbatas, Presiden Jokowi menegaskan, jangan ada lagi dispensasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. ”Tadi pagi saya mendapat informasi bahwa sudah terjadi transmisi lokal kasus Omicron sehingga prosedur mitigasi harus betul-betul kita siapkan. Apalagi memasuki tahun baru di bulan Januari seluruh sektor sudah bergerak dengan aktivitas-aktivitasnya, utamanya di sektor pendidikan dan perkantoran,” tuturnya.
Karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri juga diminta untuk menjadi perhatian khusus. Hal ini karena penyumbang kenaikan kasus Omicron ini hampir seluruhnya berasal dari kasus impor. ”Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi apalagi yang mbayar-mbayar itu kejadian lagi,” tambahnya.
Baca juga: Tekan Dampak Omicron, Warga Surabaya Diminta Tes Seusai Bepergian
Luhut menegaskan bahwa kebijakan karantina akan mengacu kepada instruksi Menteri Dalam Negeri yang berlaku. ”Kami tidak bisa memberikan diskresi-diskresi kebanyakan lagi. Kami hanya mengacu kepada Instruksi Mendagri yang ada saja. Tadi, Presiden mengingatkan, nanti kita tidak disiplin dan kunci kita lihat Omicron berkembang di dunia manapun itu adalah masalah disiplin,” ujarnya.
Presiden Jokowi ketika memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai evaluasi PPKM ,Senin (22/11/2021).
Saat ini, pemerintah memutuskan untuk mengurangi masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dari 14 hari menjadi 10 hari serta dari yang sebelumnya 10 hari menjadi 7 hari. Menurut rencana, pemerintah juga akan menambah dua negara lagi ke dalam daftar 13 negara dengan jumlah kasus yang tinggi yang wajib karantina 10 hari. Sementara pelaku perjalanan dari negara-negara yang kasusnya tidak tinggi hanya akan menjalani karantina selama 7 hari.
Bagi pelaku perjalanan luar negeri, pemerintah telah mempersiapkan kekarantinaan di pintu-pintu kedatangan seperti di Bandara Soekarno-Hatta dan di Bandara Juanda. Untuk pintu darat, pemerintah juga telah menyiapkan pos lintas batas baik di Entikong, Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Timur. Sementara itu, akses masuk laut dipersiapkan di wilayah Sumatera.
Dalam rapat terbatas itu, Presiden meminta fasilitas kesehatan di tingkat pusat dan daerah kembali disiagakan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan tentang suntikan vaksinasi yang sudah mencapai 281 juta dosis. ”Kami harapkan terus kejar sesuai target yang ditetapkan sehingga segera kita bisa menyelesaikan dosis pertama maupun dosis kedua karena stok vaksin pada posisi yang melimpah,” ujarnya.
Tadi pagi saya mendapat informasi bahwa sudah terjadi transmisi lokal kasus Omicron sehingga prosedur mitigasi harus betul-betul kita siapkan. Apalagi memasuki tahun baru di bulan Januari seluruh sektor sudah bergerak dengan aktivitas-aktivitasnya, utamanya di sektor pendidikan dan perkantoran.
Presiden Jokowi menargetkan tiap-tiap provinsi sudah memberikan vaksinasi dosis pertama pada 70 persen penduduk yang menjadi sasaran pemberian vaksin. Sampai saat ini, setidaknya masih ada sejumlah provinsi tang belum mencapai target 70 persen vaksinasi dosis pertama, antara lain Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Airlangga juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah memperpanjang status pandemi Covid-19 lewat Keputusan Presidan Nomor 24 Tahun 2021. ”Tadi terkait dengan keppres itu menyesuaikan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi di mana diperlukan keppres untuk melanjutkan pandemi Covid-19 dan dari situ pemerintah membuat program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional masih tetap berjalan. Anggarannya Rp 414 triliun,” kata Airlangga.
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam dua tahun terakhir dinilai terbukti bisa menjadi penyangga bagi perekonomian nasional, menjaga terhadap koefisien gini, tingkat pengangguran, dan juga penciptaan lapangan kerja. ”Kami berharap di kuartal keempat pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di 4,5-5 persen, secara year on year adalah 3,7-4 persen. Dengan demikian, masuk di tahun 2022 ini kita bisa mendorong front loading daripada anggaran. Nah, itu salah satu dari implikasi keppres tersebut,” ujar Airlangga.
Perkembangan Omicron
Kendati terjadi peningkatan kasus Omicron, Luhut menegaskan bahwa situasi saat ini masih terkendali. Dari 152 kasus Omicron di Indonesia, sebanyak 23 persen sudah sembuh. ”Kami laporkan bahwa kesiapan kami menghadapi Omicron ini saya kira sudah sangat terkendali tetapi tetap dengan kehati-hatian, mulai dari vaksinasi yang terus digencarkan Menteri Kesehatan. Obat-obat juga dipersiapkan, rumah sakit disiapkan semua yang dibutuhkan. Untuk itu, kita sudah siapkan jadi jauh lebih siap. Saya ulangi jauh lebih siap dari kejadian pada Juli tahun lalu,” katanya.
Menurut Luhut, kunci penanganan kasus Omicron terletak pada disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, cuci tangan, dan vaksinasi. ”Kenapa kita lebih bagus dari banyak negara lain, seperti katakanlah India, yang sama sekarang juga mengalami Omicron? Saya ingin sampaikan dari pengamatan kami karena kita lebih disiplin pemakaian masker misalnya dibandingkan negara Amerika atau di Inggris atau mana saja,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah terus melakukan pemantauan rutin melalui rapat terbatas evaluasi Covid-19 yang digelar setiap Senin. ”Ini yang hampir tidak terjadi mungkin di banyak negara di dunia dan kami masing-masing juga melakukan pertemuan dalam tenggat itu sehingga dengan demikian kalau terjadi sesuatu apa pun dengan cepat kita bisa mendeteksi dan melibatkan pakar-pakar,” ujar Luhut.
Budi juga menyampaikan informasi tentang perkembangan kasus Omicron di dunia. Hingga sekarang, sudah ada kasus konfirmasi Omicron sebanyak 408.000 kasus atau naik dari minggu lalu yang hanya 184.000 kasus di seluruh dunia. Negara yang sudah terdeteksi Omicron juga naik dari 115 negara pada minggu lalu menjadi 132 negara.
Omicron paling banyak dijumpai di Eropa, seperti Inggris dan Denmark, serta Amerika Serikat, dengan kasus di atas 20.000. Kasus Omicron di Afrika Selatan sudah turun menjadi 1.800-an. Beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, mencatat 1.600 kasus Omicron dan 1.500 kasus di Thailand. ”Indonesia ada di posisi ke-40 jumlahnya per hari ini 152 kasus, ada tambahan 16 dibandingkan dua hari yang lalu dan semuanya berasal dari pelaku perjalanan luar negeri,” kata Budi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2Fbcf02681-5a22-416c-b17c-35a61e8d1cfb_jpg.jpg){kind=logo}
Warga melintasi mural ajakan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (30/12/2021). Hingga Rabu (29/12/2021), kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia bertambah 21 orang sehingga total menjadi 68 kasus.
Di India, kasus Omicron juga meningkat menjadi 1.700 kasus. ”Pesannya adalah ya kita tetap waspada. Indonesia, alhamdulillah relatif lebih rendah kalau kita lihat dari populasi dan juga luas geografisnya. Ini berhubung karantina kita sudah cukup ketat kita berhasil menahan masuknya Omicron ke dalam. Dari 152 kita tahu, 6 sudah merupakan transmisi lokal ada yang datang dan sebagian besar di Jakarta tetapi ada juga yang datang dari Medan dan juga dari Bali dan Surabaya,” katanya.
Meskipun perlindungan antibodi dari vaksin bisa ditembus oleh Omicron, perlindungan sel T masih bisa melindungi dengan cukup baik. Perlindungan sel T ini yang menjelaskan kenapa jumlah orang yang masuk rumah sakit atau sakit fatal cenderung lebih rendah. ”Dari 152 yang masuk di Indonesia itu lebih setengahnya adalah tanpa gejala dan setengahnya lagi adalah sakit ringan,” kata Budi.
