Sejumlah menteri menggelar pertemuan mendesak untuk membahas kedaulatan laut RI. Panglima TNI mengunjungi Komando Armada I, mengingatkan agar jangan ada insiden penembakan di Natuna.
Oleh
Edna C Pattisina
·2 menit baca
DOK HUMAS KEMHAN
Sejumlah menteri bertemu membahas masalah mendesak tentang keamanan laut, Senin (20/12/2021) malam.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah menteri bertemu membahas soal hak berdaulat dan kedaulatan di laut Indonesia, di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (20/12/2021) malam. Siang harinya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengunjungi Markas Komando Armada I di Jakarta yang salah satunya membahas pengamanan di Laut Natuna Utara.
Menteri yang hadir di kantor Kemenko Polhukam tersebut di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Isi pertemuan tidak disampaikan secara rinci. Namun, Biro Humas Kementerian Pertahanan menyebutkan kalau pertemuan koordinasi itu bersifat mendesak untuk membahas soal hak berdaulat dan kedaulatan di laut Indonesia.
Sebelum rapat tersebut digelar, Jenderal Andika Perkasa membahas masalah pengamanan Laut Natuna Utara dalam kunjungannya ke Markas Komando Armada I, Jakarta.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat berkunjung ke Markas Komando Armada I, Jakarta, Senin (20/12/2021).
Dalam pertemuan dengan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Laksamana Madya Muhammad Ali, serta Panglima Komando Armada I Laksamana Muda Arsyad Abdullah, Andika Perkasa menerima paparan dari Arsyad berkaitan dengan Tugas Koarmada I.
Arsyad mengatakan, tugas tersebut di antaranya menegakkan kedaulatan dan hukum di laut serta melaksanakan Operasi Tempur Laut (Opspurla).
Arsyad juga menyampaikan situasi terkini di Laut Natuna Utara. Di akhir kunjungannya, Andika berpesan agar seluruh prajurit Koarmada I selalu disiplin. Ia juga meminta agar jangan ada insiden penembakan di Natuna.
Awal Desember lalu, tersiar kabar Pemerintah China telah mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia yang meminta agar pengeboran sumur minyak di Laut Natuna Utara dihentikan. Alasannya, Pemerintah China mengklaim wilayah itu bagian dari teritorial China. Adapun Pemerintah RI menampik hal tersebut. Laut Natuna Utara atau ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif RI.
