Jelang Tahun Politik, Polri Restrukturisasi Korps Brimob

Korps Brimob yang selama ini dipimpin oleh tiga perwira tinggi nantinya akan dipimpin oleh delapan perwira tinggi. Pangkat perwira yang menjabat setingkat lebih tinggi dari yang ada sekarang.

KOMPAS/Ferganata Indra Riatmoko

Mahasiswa dari sejumlah daerah mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda di Bunker Kaliadem, Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (28/10/2021). Upacara ini diikuti pula oleh personel Brimob Polda DIY dan sejumlah perwakilan tokoh masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS — Untuk menghadapi sejumlah agenda besar yang dapat meningkatkan tensi politik dan konflik dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkuat pengamanan negara dengan merestrukturisasi Korps Brigade Mobil. Pangkat para pimpinan dinaikkan, jumlah personel pun ditambah.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan di Jakarta, Senin (15/11/2021), mengatakan, Polri tengah menyiapkan pengembangan organisasi Korps Brigade Mobil (Brimob). Pengembangan yang dimaksud terkait dengan penambahan jumlah personel di wilayah Indonesia barat, tengah, timur, dan ibu kota negara. Sejumlah personel itu akan digerakkan secara cepat ketika eskalasi ancaman keamanan dan ketertiban meningkat.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Selain itu, pengembangan organisasi terkait dengan peningkatan jabatan pimpinan. Korps Brimob yang selama ini dipimpin tiga perwira tinggi nantinya akan dipimpin oleh delapan perwira tinggi. Pangkat perwira yang menjabat dinaikkan setingkat lebih tinggi.

Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob), misalnya, akan dijabat oleh seorang komisaris jenderal (komjen) atau jenderal bintang tiga. Sebelumnya, Brimob dipimpin oleh jenderal bintang dua yang berpangkat inspektur jenderal (irjen). Dengan begitu, Wadankorbrimob akan dijabat oleh seorang irjen.

Baca juga: Kapolri: Pecat dan Pidanakan Anggota yang Melanggar

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/5/2021).

”Selain itu, akan ada enam jabatan yang dijabat oleh bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen), di antaranya dua kepala biro, komandan pasukan I untuk Indonesia barat, komandan pasukan II untuk Indonesia tengah, dan komandan pasukan III untuk Indonesiatimur,” kata Ramadhan.

Pemilu 2024

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Korps Brimob, di Depok, Jawa Barat, Minggu, mengatakan, pengembangan organisasi Brimob diperlukan untuk menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Beberapa waktu mendatang, terdapat sejumlah agenda nasional dan internasional yang berpotensi meningkatkan tensi politik dan konflik dalam negeri. Salah satunya pemilu serentak 2024 yang tahapannya akan segera dimulai.

Berkaca dari penyelenggaraan Pemilu 2019, kata Listyo, ajang elektoral itu telah memecah belah masyarakat karena pilihan politik. Tidak hanya saat pemilu berlangsung, tetapi juga masih berimbas hingga kini.

Di luar itu, masih terdapat gangguan keamanan di Poso, Sulawesi Tengah, dan di Papua karena adanya kelompok teroris dan kelompok kriminal bersenjata. ”Tentunya Brimob memiliki peran dan andil besar dalam merekatkan, menjaga persatuan NKRI,” ujarnya.

Selain itu, peran Korps Brimob juga diperlukan dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan internasional seperti World Superbike di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Badminton Festival di Bali, dan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 pada 2022. Beberapa kegiatan tersebut memiliki potensi kerawanan, mulai dari terorisme, unjuk rasa skala besar, kejahatan konvensional, hingga mobilisasi masyarakat yang tinggi.

DOKUMENTASI HUMAS POLRI

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam peringatan HUT Ke-76 Brimob di Depok, Jawa Barat, Minggu (14/11/2021).

Listyo menambahkan, dengan sejumlah tantangan tersebut pengembangan organisasi serta penambahan sarana dan prasarana amat dibutuhkan. Usulan terkait pengembangan organisasi telah disampaikan dan disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini, proses usulan ada di Kementerian Sekretariat Negara.

Perjelas indikator

Peneliti bidang Keamanan Nasional Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Nuraini Siregar, mengatakan, restrukturisasi organisasi dalam rangka pengembangan postur Polri yang lebih baik merupakan hal yang wajar. Namun, Polri perlu memperjelas ukuran situasi keamanan yang dinilai semakin berat dan kompleks sehingga harus menempatkan Brimob dalam situasi tersebut.

Sebab, Brimob merupakan pasukan yang berciri unit paramiliter. Tugasnya pun berbeda dengan polisi pada umumnya, yakni menjadi garda terdepan dalam penanganan konflik dan terorisme.

Menurut Sarah, selama ini belum ada masalah berarti dalam penanganan keamanan yang dilakukan Polri selama pandemi Covid-19. Begitu juga pengamanan saat Pemilu 2019 yang justru cukup baik sehingga bisa dijadikan pembelajaran untuk persiapan pada Pemilu 2024.

HTTPS://LIPI.GO.ID

Sarah Nuraini Siregar

”Ini sesuatu yang wajar karena Polri memang berperan mencegah potensi gangguan keamanan dalam negeri, terutama pada kontestasi politik seperti pilkada atau pemilu. Namun, seberapa besar potensi gangguan keamanan tersebut sehingga perlu ada restrukturisasi dan penambahan jumlah personel Brimob? Ini harus diperjelas,” tuturnya.

HUT Brimob

Pekan lalu, Korps Brimob memasuki usia ke-76 tahun. Listyo mengatakan, memasuki usia tersebut Brimob telah melaksanakan tugas, baik dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun dalam pengamanan ajang nasional di daerah-daerah di Indonesia.

Misalnya pengamanan dalam ajang Pekan Olahraga Nasional XX di Papua dan Peparnas XVI di Papua. Korps Brimob juga terlibat dalam kegiatan kemanusiaan seperti dalam penanganan bencana, kebakaran hutan, serta operasi pencarian dan pertolongan.

Listyo menambahkan, Korps Brimob juga telah diterjunkan dalam Operasi Madago Raya di Poso untuk menangkap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan Operasi Nemangkawi di Papua untuk mengatasi kelompok kriminal bersenjata. ”Semua ini adalah bentuk dan representasi negara yang hadir pada saat masyarakat membutuhkan. Jadilah terus garda terdepan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dan rekan-rekan hadir sebagai sosok Polri yang dekat dan dicintai masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Gebrakan Reformasi Kultural Kapolri

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Personel Brimob peserta Apel Gelar Pasukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk wilayah DKI Jakarta di Lapangan Tugu Monas, Jakarta, Jumat (18/6/2021).

Ketua MPR Bambang Soesatyo yang juga hadir dalam peringatan HUT Ke-76 Brimob mengatakan, Korps Brimob telah menorehkan banyak prestasi membanggakan, khususnya dalam mengatasi dan meredam berbagai konflik, termasuk menjadi bagian dalam pemberantasan terorisme yang terjadi di Tanah Air, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga saat ini.

”Di masa pandemi Covid-19, Korps Brimob Polri juga berhasil melakukan tugas pengawalan distribusi vaksin hingga ke pelosok negeri, termasuk menyelenggarakan vaksinasi di markas Brimob di daerah-daerah,” kata Bambang.

Ia juga berpesan agar Brimob bisa semakin profesional dan menjaga soliditas dengan TNI ketika bertugas. Dalam berbagai penugasan, sering kali anggota Korps Brimob berada dalam satu tim operasi dengan TNI.

”Soliditas TNI-Polri merupakan salah satu kunci agar keamanan, ketertiban, sekaligus kedaulatan NKRI bisa tetap terjaga dengan baik,” ujar Bambang.