Ketika Anggota DPR Seolah Jadi Kelompok ”Fans” Jenderal Andika

Saat meninggalkan ruang rapat paripurna, sejumlah anggota DPR tetap mengiringi Jenderal Andika, hingga tiba di lokasi jumpa pers. Seusai jumpa pers, Andika kembali sibuk melayani permintaan foto sejumlah anggota DPR.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Anggota DPR berfoto bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebelum dimulainya Rapat Paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021). Pada rapat paripurna tersebut, DPR menyetujui usulan Presiden Joko Widodo menjadikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Serangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan hingga persetujuan DPR untuk Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI tak memperlihatkan identitas DPR sebagai lembaga pengawas yang skeptis. Anggota DPR dianggap justru seperti penggemar yang bertemu idolanya. Dari mulai berebut foto bareng, salaman, hingga berseragam hijau gelap seolah berusaha mendekati warna seragam loreng hijau terang TNI.

Jenderal Andika Perkasa kembali menjadi bintang seusai Rapat Paripurna DPR pada Senin (8/11/2021) menyetujuinya menjadi Panglima TNI. Anggota DPR, lintas fraksi dan komisi, bagian dari koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah ataupun oposisi, ramai-ramai mendatanginya, memberikan ucapan selamat. Dari podium tempat tamu VIP berada, Jenderal Andika pun melayani keinginan para anggota DPR untuk berfoto bersamanya.

Saat beranjak meninggalkan ruang rapat paripurna, sejumlah anggota DPR tetap mengiringi langkahnya hingga tiba di lokasi yang sudah disiapkan untuk jumpa pers. Seusai jumpa pers, Andika kembali sibuk melayani permintaan foto bersama dengan anggota DPR. Ada pula yang menggenggam tangannya erat sebagai ucapan selamat. Protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19, seperti menjaga jarak, diabaikan sesaat demi Andika.

Tak berhenti di situ, anggota DPR, kebanyakan dari Komisi I DPR yang memproses uji kelayakan dan kepatutan Andika, mengiringinya hingga ia masuk ke dalam mobil. Ketika mobil yang membawa Andika beranjak pergi, barulah para anggota DPR yang setia menyertai Andika membubarkan diri.

Baca Juga: Tinggal Selangkah Lagi Jadi Panglima TNI, Andika Diminta Segera Buat Prioritas

ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa (kiri) melakukan salam komado dengan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid (kanan) sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

Bukan hanya kali ini Andika menjadi seperti bintang. Bahkan, dalam serangkaian tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR, hal itu juga menonjol. Baik saat uji kelayakan dan kepatutan pada Sabtu (6/11) ataupun saat verifikasi faktual ketika Komisi I DPR mendatangi kediaman Andika di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/11). Foto bareng hingga salaman jadi ”tradisi” di setiap perjumpaan.

Tak hanya itu, para anggota Komisi I DPR kompak mengenakan seragam berwarna hijau tua. Warna itu tidak benar-benar sama, tetapi seolah mendekati seragam TNI AD yang dikenakan Andika saat uji kelayakan dan kepatutan. Mirip ketika kelompok fans berkesempatan bertemu idolanya. Mereka terkadang mengenakan pakaian yang biasa dikenakan idolanya atau pakaian yang bergambar idolanya.

”Kami menunjukkan soliditas Komisi I DPR. Seragam itu sudah lama, bukan karena mau uji kelayakan dan kepatutan Andika. Sebelumnya juga sudah kami pakai,” ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiono, menjelaskan alasan seluruh anggota Komisi I kompak berseragam hijau.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Kharis Almasyhari seusai melakukan verifikasi faktual terhadap calon Panglima TNI Jendera Andika Perkasa di kediaman Andika, Senayan, Jakarta, Minggu (7/11/2021).

Biasanya, dalam perjumpaan kelompok fans dengan idola, hal yang dibahas ringan, seperti kegemaran. Hal yang sama saat para anggota Komisi I DPR menemui Andika di kediamannya.

”Hanya itu saja tadi ngobrol-ngobrol seputar hobi kita, hobi olahraga. Kebetulan rata-rata hobi olahraga. Jadi, kami bicara sekitar itu saja. Enggak ada yang penting. Agar ketika besok (Senin) dikirim (persetujuan) oleh DPR, kami sudah  berkunjung dan kami membuktikan, betul, Pak Jenderal TNI Andika memang tinggal di sini, begitu,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Kharis Almasyhari.

Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan, tak ada misalnya pertanyaan seperti soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Andika yang sempat dipertanyakan masyarakat sipil. Padahal, LHKPN menjadi salah satu dokumen yang diserahkan Andika ke Komisi I DPR untuk verifikasi administrasi.

”Kalau LHKPN, biarlah diurusi oleh (lembaga) yang berkaitan dengan LHKPN,” kata Kharis.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di hadapan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

Uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Andika terbilang singkat. Hanya sekitar 3 jam, Andika memaparkan visi, misi, dan programnya, lalu dilanjutkan tanya jawab dengan anggota Komisi I. Setelah itu, Komisi I DPR memberikan persetujuan. Begitu pula dalam Rapat Paripurna DPR. Komisi I menyampaikan laporan hasil kerjanya, kemudian seluruh anggota DPR menyetujuinya.

Seluruh proses di DPR hanya memakan waktu 6 hari. Mulai dari surat Presiden Joko Widodo mengenai pergantian Panglima TNI diserahkan ke DPR, Rabu (3/11), dan berakhir dengan persetujuan DPR di paripurna, Senin.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Lucius Karus, menilai, seluruh proses yang dilakukan DPR seakan menunjukkan mereka sebagai fans Andika. Hal itu terlihat dari penggunaan pakaian berwarna hijau khas TNI AD yang dianggap justru memalukan, foto bersama setiap kesempatan, hingga mulusnya proses persetujuan di DPR.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Peneliti Formappi, Lucius Karus

Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo hanya mengirimkan satu nama usulan calon Panglima TNI, proses di DPR cenderung hanya menjadi formalitas. Sebab, DPR tidak bisa ikut memilih calon Panglima TNI ketika nama yang diusulkan hanya tunggal.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengakui, banyak pertanyaan terkait sikap DPR yang tak kritis dalam proses pergantian Panglima TNI. Namun, ia menepis pandangan itu. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, sesuai undang-undang, Presiden hanya menyodorkan satu calon. Tugas DPR bukan memilih, tetapi hanya melihat apakah yang disodorkan Presiden sudah layak dan patut.

”Jadi, yang kami berikan adalah persetujuan, memang tidak panjang prosesnya, kan, bukan membandingkan beberapa calon, melainkan memberi persetujuan terhadap calon yang sudah dipilih Presiden. Kebetulan teman-teman Komisi I sudah kenal lama Andika saat menjabat KSAD, sudah tahu rekam jejaknya,” paparnya.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Meutya Hafid

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta. ”Karena di DPR kita hanya disodori satu nama oleh Presiden sehingga pilihannya setuju atau tidak setuju. Teman-teman fraksi di DPR melihat dan kemudian setelah dijajaki dalam fit and proper test semuanya setuju. PKS juga setuju karena tidak ada alasan untuk tidak setuju juga, kan,” ujarnya.

Andika dinilai tepat karena jenderal paling senior dan memenuhi syarat menjadi Panglima TNI. Dari sisi kemampuan kepemimpinan, manajemen, mengorganisir prajurit, misalnya, sudah teruji di matra TNI yang terbesar, yakni TNI AD.

”Tantangan yang semakin pelik dibutuhkan kepemimpinan yang di antara stok yang ada, yang paling pas Andika,” katanya.