Setelah Komisi I DPR menyetujui Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI yang baru, ”fit and proper test” akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual di kediaman Andika, Minggu (7/11/2021).
Oleh
Rini Kustiasih/Iqbal Basyari
·5 menit baca
ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) melakukan salam komado dengan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid (kanan) sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Presiden Joko Widodo mengajukan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI kepada DPR sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.
JAKARTA, KOMPAS — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI yang baru menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Persetujuan itu diberikan setelah tahapan uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh Komisi I, Sabtu (6/11/2021), di Jakarta. Andika diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan prajurit dan menangani konflik di Papua.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan agenda tunggal uji kelayakan dan kepatutan, pada Sabtu ini, sembilan fraksi bulat memberikan persetujuannya kepada Andika. Persetujuan langsung diberikan setelah rapat fit and proper test berakhir, pukul 13.00 WIB.
Dengan persetujuan tingkat pertama ini, selanjutnya mekanisme fit and proper test akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual di kediaman Andika, pada Minggu (7/11/2021) ini.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, ada dua kesimpulan dari rapat internal yang dilakukan oleh Komisi I DPR setelah rapat fit and proper test. Pertama, Komisi I DPR menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan memberikan apresiasi atas dedikasi yang diberikan. Kedua, memberikan persetujuan pengangkatan calon Panglima TNI terhadap Andika Perkasa.
”Surat ini secara kelengkapan dokumen akan kami tandatangani untuk dibawa ke dalam rapat paripurna terdekat. Soal kapan rapat paripurna DPR, itu merupakan keputusan pimpinan DPR RI,” katanya.
Saat menyampaikan hal itu, Meutya sempat diminta Effendi Simbolon, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk langsung mengumumkan pelaksaan paripurna pada Senin (8/11/2021). Menanggapi hal itu, Meutya menyampaikan, pihaknya tidak mau melampaui kewenangan komisi karena itu adalah keputusan Pimpinan DPR. Sebab, surat penugasan Badan Musyawarah tidak menyampaikan paripurna dilaksanakan pada Senin.
”Jadi, akan kami laporkan pada paripurna terdekat. Terkait yang disampaikan Pak Effendi, dengar-dengarnya (paripurna) memang akan dilaksanakan hari Senin,” kata Meutya.
Dengan persetujuan tingkat pertama ini, selanjutnya mekanisme fit and proper test akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual di kediaman Andika pada Minggu (7/11/2021) ini. Verifikasi faktual dilakukan oleh pimpinan komisi dan perwakilan dari setiap fraksi.
Delapan implementasi
Sebelumnya, saat pemaparan visi-misi, Andika menyebutkan ada delapan prioritas implementasi program kerja yang akan dilakukannya saat menjadi Panglima TNI. Delapan hal itu ialah penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan; penguatan operasi pengamanan perbatasan darat, laut, dan udara; peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP); peningkatan operasional siber; peningkatan sinergitas intelijen terutama di wilayah konflik; pemantapan interoperabilitas trimatra terpadu dalam pola operasi TNI; dan reaktualisasi peran diplomasi militer dalam kerangka kebijakan politik luar negeri.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon panglima TNI di hadapan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Jenderal Andika Perkasa dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal jabatan panglima TNI.
Andika mengatakan, vision statement yang dipilihnya ialah ”TNI adalah Kita”. Visi itu, lanjut Andika, sangat singkat, tetapi bermakna mendalam. ”Tetapi, justru di sini, saya ingin masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka,” katanya.
Visi itu ingin menunjukkan bahwa TNI tidak ingin rakyat melihat atau berharap terlalu tinggi kepada TNI. Sebab, TNI memiliki berbagai keterbatasan, selain juga kelebihan. ”Inilah kita. Bisa saja kita ingin profesional, tetapi itu proses yang tetap kami bangun. Tetapi kami juga ingin masyarakat, sesuai dengan pelajaran yang saya pelajari di public policy dan public administration, saya ingin masyarakat melihat TNI ini sebagai organisasi yang apa adanya dengan segala kekurangan dan perbaikan yang harus kami jalani,” ucap Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) ini.
Kendati demikian, menurut Andika, dengan keterbatasan yang ada bukan berarti TNI tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh TNI. ”Sesuai dengan orang yang punya keterbatasan pasti punya cara berbeda. Misalnya mengejar sesuatu yang harus kita lakukan,” katanya.
Adapun mission statement, Andika mengatakan dirinya tidak akan keluar dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Secara umum ada tiga misi TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan UUD1945, dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Bulat mendukung
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufiq R Abdullah, mengatakan, semua fraksi mendukung bulat Andika karena menilai Andika merupakan pilihan yang tepat. ”Kami menilai Andika memiliki kapasitas yang memadai untuk menduduki posisi itu. Tentu banyak pertimbangan. Pertama, profesionalitas dari sisi pengalaman sangat memadai, manajerial juga bagus, kreativitasnya teruji, dan komunikasi dengan relasi juga sangat bagus, baik di internal maupun luar TNI. Itu satu modal yang luar biasa,” ujarnya.
Dalam tanya-jawab yang berlangsung tertutup, sebagian besar fraksi di DPR mendalami konsep Andika dalam peningkatan kesejahteraan prajurit, penanganan konflik Papua, dan kesiapan membangun alutsista.
PRAYOGI DWI SULISTYO
Anggota Komisi I Fraksi Golkar. Bobby Adhityo Rizaldi. saat menjadi pembicara dalam diskusi publik ”Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di Jakarta, Jumat (6/10).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan, dalam penjelasannya mengenai peningkatan kesejahteraan prajurit, Andika menerangkan dengan baik. Andika langsung meminta agar ada persentase khusus atau alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan prajurit, baik soal uang lauk-pauk, hingga permukiman prajurit.
”Dari anggaran sekian ratus triliun, misalnya, dianggarkan saja berapa persen untuk kesejahteraan sehingga bisa menaikkan uang lauk-pauk, menyiapkan perumahan untuk berdinas. Jadi dipatok saja daripada menunggu perpres segala macam. Itu merupakan jawaban konkret dari calon Panglima TNI,” ujarnya.
Untuk mengatasi konflik Papua, Andika juga menjawab akan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis daripada pendekatan militer atau keamanan. ”Soal Papua juga menjadi salah satu pertanyaan Nasdem. Dia (Andika) juga menjawab bahwa dia akan menyelesaikan Papua itu secara humanis, tidak dengan pendekatan militer. Karena mereka juga saudara kita,” kata Hasbi Anshory, anggota Komisi I dari Fraksi Nasdem.
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengatakan, Andika relatif dapat menjawab semua pertanyaan dari fraksi dan anggota dengan baik.
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, mengatakan, Andika relatif dapat menjawab semua pertanyaan dari fraksi dan anggota dengan baik. PPP juga mengapresiasi visi Andika yang menyebutkan TNI adalah kita. ”Ada rasa kebersamaan tinggi yang berusaha ditumbuhkan,” katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2F965bc59a-3a15-47ed-87ad-281ec13bd087_jpg.jpg){kind=logo}
