Kasus Naik di 105 Kabupaten/Kota, Presiden Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 300.000

Presiden Jokowi memerintahkan agar melihat secara lebih detail pada kota dan kabupaten yang mengalami peningkatan kasus dan segera menurunkan tim di lapangan untuk segera melakukan intervensi di wilayah tersebut.

TANGKAPAN LAYAR

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (25/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo terus mengingatkan masyarakat untuk terus waspada terhadap potensi gelombang lanjutan dari Covid-19. Meskipun dinilai masih terkontrol dengan sangat baik, peningkatan kasus Covid-19 terjadi di 105 kabupaten/kota dalam dua pekan terakhir. Seiring makin tingginya mobilitas masyarakat, Presiden juga meminta agar harga tes usap PCR diturunkan menjadi Rp 300.000.

”Presiden terus mengingatkan pada kami agar semua terus waspada dan berhati-hati akan datangnya gelombang selanjutnya, hal tersebut berkaitan dengan peningkatan kasus di 105 kota dan kabupaten seluruh Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (25/10/2021).

Menurut Budi, peningkatan kasus di 105 kabupaten/kota ini masih dalam tahap yang tidak mengkhawatirkan dan masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). ”Meski demikian, kita mencoba mengantisipasi secara lebih dini agar jangan sampai euforia yang berlebihan membuat kita jadi lengah, tidak waspada, dan kenaikan kasus di 105 kabupaten/kota ini kemudian menjadi tidak terkontrol jadi sangat tinggi,” tambahnya.

Dari sisi surveilans, pemerintah akan memastikan bahwa pengetesan akan dilakukan terhadap semua kontak erat karena di situlah risiko terbesar dari penyebaran. ”Hal kedua, juga strategi yang kami jalankan adalah kami memastikan bahwa vaksinasi dipercepat terutama untuk warga lansia. Ini adalah orang-orang yang berisiko tinggi untuk masuk rumah sakit dan wafat kalau nanti ada lonjakan berikutnya yang kita harapkan tidak terjadi,” kata Budi.

Terkait dengan kewajiban tes usap PCR pada moda transportasi pesawat yang banyak dikritik, menurut Luhut, hal ini terutama karena menimbang relaksasi kebijakan yang banyak dilakukan pada aktivitas masyarakat terutama pada sektor pariwisata.

Kepada jajaran di bawahnya, Presiden Jokowi juga memerintahkan agar melihat secara lebih detail pada kota dan kabupaten yang mengalami peningkatan kasus dan segera menurunkan tim di lapangan untuk segera melakukan intervensi di wilayah tersebut. Menurut Luhut, langkah-langkah ini sudah dilakukan sejak pekan lalu sesuai perintah Presiden.

Terkait dengan kewajiban tes usap PCR pada moda transportasi pesawat yang banyak dikritik, menurut Luhut, hal ini terutama karena menimbang relaksasi kebijakan yang banyak dilakukan pada aktivitas masyarakat terutama pada sektor pariwisata.

”Sebagai perbandingan, selama periode Natal dan Tahun Baru tahun lalu meskipun penerbangan ke Bali, PCR disyaratkan, mobilitas tetap meningkat dan pada akhirnya mendorong kenaikan kasus,” tambah Luhut.

Baca juga: Pemerintah Jajaki Obat Covid-19, Persiapan Menuju Endemi

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Beberapa peselancar beraktivitas di Pantai Berawa, Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Senin (25/10/2021). Situasi pandemi Covid-19 berdampak terhadap aktivitas sektor pariwisata di Bali.

Mobilitas di Bali saat ini, menurut Luhut, bahkan sudah sama dengan kondisi saat Natal dan Tahun Baru 2020. Mobilitas ini akan terus meningkat sehingga meningkatkan risiko kenaikan kasus. Berdasarkan hasil survei Balitbang Kemenhub untuk wilayah Jawa-Bali, masyarakat yang diperkirakan melakukan perjalanan pada Natal dan Tahun Baru sekitar 19,9 juta dan khusus di Jabodetabek 4,45 juta orang.

”Arahan Presiden, harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat. Kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR ini,” kata Luhut.

Varian baru

Menurut Luhut, banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa kebijakan PCR untuk pesawat tetap diberlakukan ketika kasus Covid-19 dan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah turun.

”Kami lihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir,” ujarnya.

Pemerintah juga terus belajar dari pengalaman banyak negara yang melakukan relaksasi aktivitas masyarakat dengan cepat dan melupakan protokol kesehatan. Meskipun cakupan vaksinasi mereka tinggi, ternyata kemudian mengalami peningkatan kasus yang dahsyat. Lonjakan kasus Covid-19, antara lain, terjadi di Inggris dan Belanda. Belajar dari pengalaman negara lain, kegiatan 3T dan protokol kesehatan 3 M tidak boleh kendur.

Baca juga: Pemerintah Buka Pintu Penerbangan dari 18 Negara

TANGKAPAN LAYAR

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (25/10/2021).

Menkes Budi menambahkan, pihaknya sudah memonitor kemungkinan adanya varian-varian baru Covid-19. Salah satu varian baru yang berpotensi mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai adalah AY.4.2 di Inggris.

”Belum masuk di Indonesia yang sekarang terus kami monitor perkembangannya seperti apa. Merupakan turunan dari varian Delta yang lumayan meningkatkan kasus konfirmasi yang ada di Inggris cukup lama sejak Juli sampai Oktober tahun ini dan masih terus meningkat,” ucap Budi.

Luhut menegaskan bahwa situasi penanganan pandemi Covid-19 saat ini berada pada kondisi yang cukup baik dan situasi terkendali. Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia telah turun hingga 98,9 persen dibanding dari kasus puncak pada 15 Juli 2021.

”Tapi, kami melihat ada indikasi naik turun itu. Kita perlu waspada, makanya banyak langkah yang kita lakukan terkadang dianggap terlalu ketat, tapi kita nggak punya pilihan,” kata Luhut.

Penurunan level PPKM di sejumlah kabupaten/kota juga membawa dampak terhadap kenaikan indeks komposit mobilitas. Terkait hal ini, Presiden mengingatkan bahwa mulai banyak kelemahan pengawasan di lapangan dan harus kembali dijaga dan dipertegas pengawasannya.

Penurunan level PPKM di sejumlah kabupaten/kota juga membawa dampak terhadap kenaikan indeks komposit mobilitas. Terkait hal ini, Presiden mengingatkan bahwa mulai banyak kelemahan pengawasan di lapangan dan harus kembali dijaga dan dipertegas pengawasannya. Kunci dari penyesuaian atau kelonggaran PPKM adalah pada manajemen pengawasan lapangan.

Presiden kembali menekankan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang telah digunakan lebih dari 121 juta kali yang menjadi salah satu alat untuk mengendalikan pandemi di tengah peningkatan mobilitas.

”Jumlah kasus yang tambah per hari harus di bawah 2.700 kasus. Kita masih bersyukur hari ini rata-rata di bawah 1.000 dalam seminggu terakhir ini, tapi kita terus ke depan harus hati-hati,” tambah Luhut.

Baca juga: Varian Delta Terdeteksi, Sumut Kesulitan Hadapi PMI Ilegal

TANGKAPAN LAYAR

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (25/10/2021).

Luar Jawa-Bali

Penanganan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali menunjukkan penurunan kasus signifikan 89-97 persen. Airlangga menuturkan, recovery rate di Pulau Sumatera sekitar 96 persen dan fatality rate 3,57 persen. Recovery rate di Nusa Tenggara 97,2 persen dengan fatality rate 2,34 persen. Recovery rate di Kalimantan 96,32 persen dengan fatality rate 3,17 persen. Recovery rate di Sulawesi 96,87 persen dengan fatality rate 2,6 3 persen. Recovery rate di Maluku-Papua 95,93 persen dan fatality rate 1,76 persen.

Capaian vaksinasi dosis pertama di luar Jawa-Bali menunjukkan hanya lima provinsi yang berada di atas rata-rata nasional dan 22 provinsi masih di bawah nasional. Selain itu, ada 4 provinsi di luar Jawa-Bali dengan capaian vaksinasi dosis kedua di atas nasional, sedangkan 23 provinsi lainnya masih di bawah nasional atau rata-rata di bawah 32,67 persen.

”Akan terus diakselerasi dan Bapak Presiden memberikan (perhatian) khusus untuk Papua, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Barat untuk terus ditingkatkan karena mereka adalah salah satu yang terendah di level 24 persen sampai 33 persen,” tambah Airlangga.

Airlangga menambahkan, tidak ada provinsi yang masuk level 4 PPKM, 1 provinsi di level 3, 23 provinsi level 2, serta 3 provinsi level 1. Untuk penyelenggaraan ajang Wolrd Superbike di Mandalika, 4 kabupatan yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan berada di level 1 PPKM dan 1 kabupaten berada di level 2.

”Lombok Tengah perlu peningkatan terutama dari segi respons dan dari segi vaksinasi dosis pertama sudah mendekati 70 persen dan yang terkait dengan dosis dua sebesar 21 persen. Ini yang perlu ditingkatkan,” ucapnya.

Sementara itu, perkembangan program pemulihan ekonomi nasional sudah terealisasi 58,3 persen dari pagu. Realisasi untuk kluster kesehatan 54,3 persen atau Rp 116,8 triliun, perlindungan sosial 67 persen atau Rp 125 triliun, program prioritas 57,7 persen atau Rp 68 triliun, dan kluster insentif usaha sudah 96,7 persen atau Rp 60,73 triliun.

Airlangga juga menyebut ada tiga program khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui Kartu Sembako. Kegiatan lain terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) juga sudah terealisasi 73,4 persen atau Rp 20,79 triliun. Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar 60, 6 persen atau Rp 17,45 triliun dan bantuan subsidi upah sudah 75,6 persen atau Rp 6,65 triliun dari pagu Rp 8,8 triliun.