Dukungan Penguatan TNI Berhadapan dengan Keterbatasan Anggaran
Tahun 2022, anggaran Kementerian Pertahanan diproyeksi Rp 134 triliun, turun dari APBN 2021 sebesar Rp 137 triliun. Alokasinya, Kemenhan Rp 19,3 triliun, Mabes TNI Rp 9,8 T; AD Rp 62,3 T; AL Rp 24,1 T; dan AU Rp 18,9 T.
Oleh
IQBAL BASYARI/KURNIA YUNITA RAHAYU/EDNA C PATTISINA
·3 menit baca
LUKAS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 TNI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/10/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat mendukung penuh upaya untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan yang berubah. Namun, di sisi lain, hal ini juga berhadapan dengan kendala anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 untuk sektor pertahanan sedikit menurun dibandingkan tahun lalu.
Pada upacara peringatan HUT Ke-76 TNI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/10/2021), Presiden Joko Widodo meminta TNI melanjutkan transformasi pertahanan. TNI diharapkan meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, Selasa, mengatakan, DPR terus mendorong agar pemerintah melakukan peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk menunjang tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Di sisi lain, Puan menilai TNI memiliki berbagai tantangan di usianya yang ke-76. Ia menyoroti perlunya penguatan di bidang teknologi untuk mengantisipasi terjadinya perang non-konvensional seperti cyber war.
”Tapi kita bersyukur saat ini taruna TNI banyak yang berasal dari gen Z yang memiliki keunggulan di bidang teknologi. Tentu saja perubahan zaman ini harus disesuaikan dalam pola kerja dan pembinaan di tubuh TNI,” ujar Puan.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, kesetiaan prajurit TNI dalam melaksanakan tugas menghadapi berbagai ancaman yang semakin kompleks diwujudkan dengan tugas mengawal dan menjaga perbatasan, pulau-pulau terdepan, hutan dan gunung, samudra dan angkasa raya yang luas sampai dengan ruang isolasi dan perawatan saudara-saudara yang terpapar Covid-19.
”Tingkatkan terus profesionalisme dan kemanunggalan dengan rakyat, bersatu, berjuang kita pasti menang untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh,” katanya.
Dukungan anggaran
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, seluruh fraksi berkomitmen mendukung upaya penguatan TNI. Dukungan itu diberikan melalui politik anggaran DPR yang menyetujui usulan RAPBN 2022 dari pemerintah. Namun tidak semua harapan DPR bisa terwujud karena keterbatasan anggaran.
”APBN datangnya dari pemerintah, DPR mendukung melalui pemberian persetujuan,” katanya.
Dalam APBN 2022 yang diusulkan pemerintah, anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 134 triliun, menurun dibandingkan APBN 2021 sebesar Rp 137 triliun. APBN 2020 itu terbagi antara lain untuk Kemenhan Rp 19,3 triliun, Mabes TNI Rp 9,8 triliun, Mabes AD sebesar Rp 62,3 triliun, Mabes AL sebesar Rp 24,1 triliun, dan Mabes AU sebesar Rp 18,9 triliun.
”Anggaran untuk profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp 12 triliun,” katanya.
Sekitar 100 alutsista milik TNI ditampilkan di jalan raya sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2021). Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin meninjau pameran seusai upacara peringatan HUT Ke-76 TNI.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, menambahkan, DPR mendukung program kekuatan pokok minimum dari 1 hingga 3 untuk memulihkan postur pertahanan yang ideal, mengganti beberapa alutsista, dan pemenuhan pengembangan organisasi seperti komando wilayah gabungan pertahanan. Pembelian alutsista harus memprioritaskan pabrikan yang bersedia investasi di Indonesia.
”Selain meningkatkan kandungan lokal, juga akan membawa efek multiplier ekonomi. Ini penting agar TNI selalu memiliki rencana pengadaan alutsista yang berkesinambungan dan tidak berubah-ubah setiap lima tahun,” ucap Bobby.
Peneliti Lab 45, Andi Widjajanto, mengatakan, kunci transformasi pertahanan adalah tata kelola ekonomi untuk mewujudkan kemandirian pertahanan. Ini memerlukan komitmen guna memperkuat industri pertahanan, yakni dengan menjalankan UU Industri Pertahanan yang mengharuskan setiap pengadaan alutsista disertai dengan mekanisme offset, imbal beli, dan transfer teknologi.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Nyonya Iriana dan Nyonya Wuri meninjau pameran alutsista di jalan sekitar Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/10/2021). Pameran alutsista diharapkan mendekatkan masyarakat dengan TNI di peringatan HUT Ke-76 TNI.
Menurut Andi, UU Cipta Kerja juga telah memberikan dua terobosan untuk meningkatkan investasi pertahanan. Pertama, dengan memungkinkan industri swasta masuk sebagai lapis pertama untuk memproduksi alutsista yang sebelumnya hanya diperbolehkan untuk badan usaha milik negara (BUMN). Selain itu, UU juga memungkinkan adanya konsorsium global untuk memproduksi alutsista di Indonesia.
Ia menambahkan, saat ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sedang berusaha menarik investasi pertahanan, terutama dengan memastikan adanya offset transfer teknologi dalam berbagai kontrak pengadaan senjata. Beberapa yang sudah terlihat hasilnya adalah pemberian lisensi teknologi dari Babcock, Inggris, kepada PT PAL untuk memproduksi bersama kapal fregate. Ke depan, mekanisme joint production ini bisa ditingkatkan menjadi joint venture.
