Badan Pangan dan Wacana ”Reshuffle”

Rabu ini adalah Rabu Pon jelang dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2021. Isu perombakan kabinet atau reshuffle pun sempat ramai berseliweran. Benarkan Rabu hari ini akan ada reshuffle?

Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, hingga kini lembaga tersebut belum juga dibentuk. Di balik isu ”reshuffle” kabinet, Badan Pangan pun diharapkan segera diwujudkan.

Rabu (29/9/2021) ini adalah Rabu Pon menjelang dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2021. Isu perombakan kabinet atau reshuffle pun sempat ramai berseliweran. Apalagi, kebetulan Rabu ini jatuh di hari yang disebut-sebut sebagai weton atau hari lahir Presiden Jokowi.

Wacana reshuffle itu sendiri bukan cuma hari-hari ini muncul, sudah merebak sebulan terakhir, bahkan beberapa bulan lalu, pasca-Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Amin merombak sebagian kabinetnya yang pertama pada hari Selasa (22/12/2020).

Lalu, ada lagi yang mengaitkan perombakan kabinet dengan belum dibentuknya Badan Pangan Nasional. Disebut-sebut, perombakan akan bersamaan dengan penunjukan kepala badan yang dijanjikan Presiden Jokowi saat debat Pemilihan Presiden 2019. Meskipun sudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 pada akhir Juli lalu, hingga kini lembaganya belum juga dibentuk. Padahal, lembaga ini penting dan strategis untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan.

Jika dirunut, Presiden lebih sering memilih Rabu Pon untuk merombak kabinet. Kebetulan Rabu Pon merupakan weton Jokowi. Dalam kepercayaan sebagian suku Jawa, weton merupakan hari baik yang dipercaya menjadi dasar menentukan langkah dan kehidupan seseorang.

Maklum, sejak memimpin pada 2014 bersama Wapres Jusuf Kalla, Jokowi selalu mengambil keputusan penting pada Rabu. Susunan Kabinet Indonesia Maju, misalnya, diumumkan dan ditetapkan pada Rabu (23/10/2019) dengan pasaran Legi. Begitu pula tiga kali perombakan kabinet periode pertama dilakukan Jokowi pada Rabu Pon dan Paing. Perombakan pertama pada 12 Agustus 2015 bertepatan dengan Rabu Pon, perombakan kedua 27 Juli 2016 juga bertepatan dengan Rabu Pon, dan perombakan ketiga pada Rabu Paing, 17 Januari 2018. Hanya perombakan kabinet keempat pada Jumat, 15 Agustus 2018. Begitu pun perombakan pertama pada periode kedua Jokowi bersama Wapres Ma’ruf Amin diputuskan pada Selasa (22/12/2020), tetapi pelantikan menterinya digelar pada Rabu (23/12/2020) Pon (Kompas, 21/4/2021). Namun, benarkah Rabu ini ada reshuffle?

Baca Juga: Isu ”Reshuffle” Kabinet Merebak, Presiden Diharap Pertimbangkan Soliditas Parpol Koalisi

Dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno hingga Deputi  Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey T Machmuddin tak ada yang mengiyakan informasi itu. ”Tidak ada reshuffle dan tidak ada persiapan ke situ,” kata keduanya, secara terpisah.

Demikian pula kepala Badan Pangan Nasional. ”Belum ada yang dipilih Presiden,” kata pejabat di Istana, yang tak mau disebutkan identitasnya itu. Badan ini diharapkan memang segera dibentuk Presiden Jokowi sehingga tak hanya janji yang dipenuhi, tetapi juga antisipasi apabila terjadi krisis pangan. Sementara food estate-nya atau lumbungan pangan kini sudah dirintis Presiden Jokowi di beberapa tempat. Nama Basuki Tjahaja Purnama sempat muncul, tetapi kini menghilang.

Perlu evaluasi

Tentu wajar jika isu tersebut bermunculan karena jelang dua tahun Jokowi-Amin, pemerintahannya perlu dievaluasi dan untuk konsolidasi sisa tiga tahun lagi pemerintahan hingga 20 Oktober 2024. Karena itu, reshuffle kabinet mendatang seperti ditunggu-tunggu. Apalagi setelah dua tahun penanganan pandemi Covid-19 yang dampaknya nyata terjadi pada kesehatan, ekonomi, dan sosial di masyarakat.

Isu penggantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tampaknya marak pada akhir 2020. Disebutkan, penggantian dilakukan sebelum 17 Agustus hingga setelah perayaan kemerdekaan RI. Bahkan, santer sebelum 5 Oktober mendatang akan ada Panglima TNI baru. Namun, ada juga yang menyebut nanti setelah Panglima TNI menyelenggarakan Hari Ulang Tahun TNI.

”Itu kan legacy setiap Panglima TNI. Bisa menggelar acara besar-besaran atau latihan gabungan,” ujar pejabat di Istana membisiki Kompas. Karena itu, pejabat lainnya di Istana pun menambahkan, ”Kalaupun akan ada pergantian panglima sekalian reshuffle nanti, jadi pelantikannya menjadi satu. Tidak dipisah-pisah.”

Nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa pun terus dimunculkan sejak setahun lalu. Belakangan muncul nama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, yang disebut-sebut publik menjadi ”giliran Angkatan Laut setelah Angkatan Udara”. Kini, Yudo pun sering tampil dalam sejumlah acara.

DOKUMENTASI PUSPEN TNI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (tengah) saat meninjau serbuan vaksinasi Covid-19 di Sorong, Papua Barat, Sabtu (28/8/2021).

Nama lain, yaitu Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI M Herindra, juga muncul dan disebut-sebut menjadi usulan Menhan Prabowo Subianto. Ada juga yang menyebutkan, Panglima TNI- nya Andika akan menjabat hingga pensiun pada akhir tahun depan, lalu akan naik KSAL Yudo. Sementara pengganti Andika adalah Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurachman, yang sejak 25 Mei 2021 menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat.

”Kalaupun akan ada pergantian panglima sekalian reshuffle nanti, jadi pelantikannya menjadi satu. Tidak dipisah-pisah”

Pertanyaannya, kapan surat pemberhentian Panglima TNI yang lama dan usulan Panglima TNI yang baru masuk ke DPR? DPR sendiri mulai 7 Oktober hingga awal November akan reses. ”Jadi, kalau surat pemberhentian dan usulan penggantian panglima dimasukkan Oktober, percuma karena DPR sidang lagi awal November,” kata petinggi di DPR saat dikonfirmasi. Sang anggota DPR itu juga menyatakan, ”Infonya Mensesneg sudah berkomunikasi dengan Ibu Puan (Ketua DPR) soal pengajuan surat Panglima TNI dari Setneg.”

Kunjungan tiga negara

Dari hasil penelusuran Kompas, Presiden Jokowi pada 29 Oktober hingga 6 November tercatat akan melakukan kunjungan kerja ke tiga negara. Selain ke Roma, Italia, menghadiri KTT G-20, Presiden juga ke Glasgow menghadiri KTT Lingkungan serta pulangnya mampir ke Uni Emirat Arab merayakan The Indonesia Day dan menandatangani kerja sama investasi. Artinya, selama dua minggu Presiden tidak ada di Tanah Air. Jadi, bisa saja surat usulan Panglima TNI yang baru setelah Presiden lawatan ke luar negeri.

"Semuanya bergantung kepada Presiden. Apakah PAN akan tetap dapat jatah seorang menteri atau tambah dua wamen. Atau PAN cukup diberi jatah wamen karena bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Amin"

Informasi yang baru dan akan dilakukan Presiden Jokowi adalah Rabu ini, Presiden Jokowi merencanakan menyerahkan surat presiden untuk pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru ke DPR. ”Ya dimasukkan dulu rencananya, nanti dibahas setelah DPR selesai reses,” ujar Sekjen DPR Indra Kusuma.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin berfoto bersama para calon menteri yang akan dilantik di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca Juga: ”Reshuffle” Kabinet Jangan Hanya untuk Akomodasi Kepentingan

Terkait reshuffle, sumber di Istana menceritakan lagi, ”Sudah ada pertemuan Ketua PAN dengan Mensesneg. Peluang Partai Amanat Nasional masuk ke kabinet memang ada.”

”Namun, jika tidak wakil menteri ya menteri. Ada satu nama yang potensial bisa jadi wamen atau menteri.” Seorang menteri yang pernah terkena Covid-19 juga besar kemungkinan akan diganti.

Sebelumnya juga ada informasi Presiden Jokowi akan menambah 6 wakil menteri lagi di antaranya wamen Mendagri dan wamen Menpan.

”Itu bisa menjadi opsi untuk menampung PAN,” kata pejabat itu. Namun, semuanya bergantung kepada Presiden. Apakah PAN akan tetap dapat jatah seorang menteri atau tambah dua wamen. Atau PAN cukup diberi jatah wamen karena bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Amin.

Apa pun, kini, reshuffle memang menjadi kewajaran karena setelah dua tahun Jokowi-Amin, di tengah perang melawan pandemi Covid-19, tiga tahun mendatang negara membutuhkan pemerintahan efektif dengan sosok yang berani mengambil keputusan meskipun harus melawan berbagai hambatan birokrasi, korupsi, pelayanan prima, dan pencitraan jelang Pemilu 2024.