”Reshuffle” Kabinet Jangan Hanya untuk Akomodasi Kepentingan

”Reshuffle” kabinet jangan sekadar berorientasi mengakomodasi kepentingan pihak tertentu atau dengan pertimbangan politis semata. Harus mempertimbangkan pula kebutuhan pemerintah menuntaskan program-programnya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin berfoto bersama para calon menteri yang akan dilantik di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pergantian atau pengisian posisi menteri idealnya tidak sekadar berorientasi mengakomodasi kepentingan pihak tertentu atau dengan pertimbangan politis semata. Namun, harus pula mempertimbangkan kebutuhan pemerintah dalam menuntaskan program-programnya.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Aditya Perdana, Selasa (20/4/2021), di Jakarta, menuturkan, setidaknya ada dua alasan pergantian menteri atau reshuffle dilakukan. Pertama, adanya kebutuhan pemerintahan akan kemampuan orang-orang tertentu dalam menjalankan roda pemerintahan. Kedua, adanya kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan politik di tubuh pemerintahan.

”Ini yang masih belum jelas, alasan yang mana dalam pergantian atau reshuffle kali ini. Kalau memang ada penggantian, sebaiknya ada alasan kebutuhan yang mesti dipenuhi melalui pergantian itu. Artinya, jika ditilik lebih lanjut, pergantian itu bisa saja terjadi karena pembantu presiden yang ada sekarang belum mampu memenuhi tugas-tugas yang diberikan. Namun, bisa juga karena ada kebutuhan lain,” katanya.

Adapun pertimbangan lain, yakni soal mengakomodasi kepentingan politik, menurut Aditya, itu lebih untuk menguatkan posisi politik pemerintahan. ”Bisa jadi parpol-parpol tertentu ketika pembentukan kabinet di awal tidak diakomodasi. Terus di tengah jalan dia masuk. Fenomena ini kerap terjadi di beberapa pemerintahan, seperti era SBY dan Jokowi, yaitu ketika PAN masuk di periode pertama Jokowi,” ujarnya.

Baca juga : Kabinet ”Zaken”, Riwayatmu Kini

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2020). Dalam ratas ini dibahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Saat ini, dengan komposisi ada tiga partai di luar pemerintahan, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat, partai yang paling mungkin untuk diajak bergabung ke dalam pemerintahan ialah PAN. Namun, hal itu kembali kepada hak prerogratif dan pertimbangan presiden.

Selain kemungkinan masuknya parpol baru, pergantian menteri dengan kepentingan akomodasi politik juga dapat mempertimbangkan sosok dari kalangan organisasi kemasyarakatan (ormas).

”Ada beberapa kementerian yang secara tradisional diduduki oleh kader dari ormas tertentu. Misalnya, Kementerian Agama identik dengan orang NU, sedangkan Kemendikbud identik dengan orang Muhammadiyah,” kata Aditya.

Namun, terlepas dari pola-pola yang ada dalam pergantian menteri, Aditya berharap kompetensi dan kemampuan calon menteri itu yang menjadi pertimbangan utama presiden. Sebab, masih banyak target capaian dan program yang belum terlaksana dengan baik dalam pemerintahan periode kedua Jokowi.

Dihubungi terpisah, saat ditanyai terkait wacana reshuffle, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko enggan menjawab. Ketika ditanya wartawan seusai kunjungan ke kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok, Selasa, Moeldoko mengatakan, ”Yang tahu hanya Presiden.”

Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga menegaskan, tidak ada reshuffle, Rabu (21/4) ini. ”Enggak ada, tunggu saja,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mengendarai mobil golf bersama Pratikno menambahkan, ”Besok (Rabu) Presiden kunjungan kerja ke Jawa Barat.”

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Soekarwo, juga mengaku Wantimpres tidak tahu-menahu soal rencana pergantian personel di kabinet. ”Presiden, kan, sudah sangat mengetahui tim-tim-nya dan tim politiknya. Kami justru ke bawah, mengecek apakah kebijakan publik Presiden berjalan,” katanya kepada wartawan, Selasa.

Sejauh ini, Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani tampak hadir di Istana beberapa kali akhir-akhir ini. Politisi Partai Nasdem, Muhammad Rapsel Ali, yang juga menantu Wakil Presiden Ma’ruf Amin pernah ke Istana dan bertemu Presiden Joko Widodo. Kedua nama ini santer disebut akan menjabat menteri dalam reshuffle berikutnya.

Adapun Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, sampai dengan saat ini partainya belum mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan tawaran kepada PAN untuk masuk ke dalam kabinet.

Jika memang ada tawaran itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan PAN. Pertama, mengapresiasi tawaran tersebut dan membahasnya di internal PAN. Kedua, PAN akan mencari sosok kader yang sesuai pada posisi yang ditawarkan. ”Ketiga, tentu dari nama-nama yang sudah kami dapatkan itu, kami akan kirimkan ke presiden. Tentu Presiden punya hak prerogatif untuk menentukan,” ujarnya.

Baca juga : PDI-P: Pergantian Satu Menteri Berkonsekuensi Efek Berantai

Untuk diketahui, isu reshuffle berembus kencang setelah keinginan pemerintah membentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi, dan menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi disetujui DPR. Konsekuensi dari hal itu, Presiden harus menunjuk seseorang menjabat Menteri Investasi dan memilih satu orang menjabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.