PDI-P: Pergantian Satu Menteri Berkonsekuensi Efek Berantai
PDI-P menilai, perubahan satu menteri oleh Presiden bisa berkonsekuensi pada perubahan menteri lainnya. Jika ingin pembenahan kabinet secara menyeluruh, saat ini dianggap sebagai momentum yang tepat.
Oleh
RINI KUSTIASIH/NIKOLAUS HARBOWO
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Perombakan kabinet dimungkinkan tidak hanya di dua kementerian yang menurut rencana akan dibentuk. Ini terutama bisa terjadi jika Presiden Joko Widodo memilih figur baru untuk mengisi kedua kementerian itu. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebutnya sebagai efek berantai atas pemilihan figur-figur baru.
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV DPR 2020-2021, Jumat (9/4/2021), DPR menyetujui perubahan nomenklatur dua kementerian sesuai usulan Presiden Jokowi. Pertama, usulan pembentukan Kementerian Investasi. Kedua, usulan penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno saat dihubungi di Jakarta, Senin (19/4/2021), mengatakan, perubahan nomenklatur tersebut berkonsekuensi pada pemilihan figur untuk mengisi kedua kementerian.
Bisa saja Presiden memilih Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Menteri Investasi dan mempertahankan Nadiem Makarim untuk mengisi posisi Mendikbud dan Ristek. Namun, bisa juga figur baru dipilih. Jika figur baru yang dipilih, menurut Hendrawan, konsekuensinya bisa berimbas pada posisi menteri lainnya.
”Kan, begitu ada perubahan nama satu orang bisa berkonsekuensi memiliki efek berantai. Itu sebagai konsekuensi karena pilihan nama dalam kementerian dengan nomenklatur baru itu berkonsekuensi kepada yang lain,” ujarnya.
Jika memang Presiden memutuskan untuk melakukan perombakan menyeluruh atau tidak hanya memilih figur untuk dua kementerian baru, Hendrawan menilai saat ini adalah waktu yang tepat.
”Ini, kan, kesempatan kalau mau melakukan pembenahan secara menyeluruh. Karena kalau tidak, misal, masak ini hanya mengganti dua-tiga kementerian, terus kemudian nanti ada reshuffle lagi. Kan, tidak elok,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah saat ini dihadapkan pada empat pekerjaan besar, yakni percepatan program vaksinasi nasional, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, penguatan arus investasi melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI), serta perpindahan ibu kota negara baru. Kondisi ini membuat Presiden membutuhkan kabinet yang kuat.
Dalam konteks ini pula, tidak keliru jika Presiden mempertimbangkan untuk mengajak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah dengan memilih kader PAN masuk dalam kabinet.
”Inilah kesempatan untuk mempertimbangkan semuanya. Itu yang saya sebut orkestrasi untuk membangun sinergitas dalam kabinet. Jadi, reshuffle kali ini menjadi sangat strategis karena kita berhadapan dengan empat isu strategis yang sedang berlangsung saat ini,” ucap Hendrawan.
Penambahan posisi wakil menteri
Meski demikian, Hendrawan tidak dapat memastikan siapa saja yang akan diajak bergabung ke kabinet. Di luar itu, tak tertutup kemungkinan akan ada penambahan wakil menteri untuk mengonsolidasikan kekuatan yang lebih besar.
”Bau-baunya ada tambahan wakil menteri. Tetapi, itu kan Presiden yang pada akhirnya harus memutuskan. Itu kan logika deduktif saja. Logika yang diturunkan dari aspek teoretis yang mudah kita analisis. Kalau kamu ingin menampung orang lebih banyak, berarti kamu menyediakan wadah yang lebih besar,” ujarnya.
Saat ditanyakan kapan perombakan akan terjadi, Hendrawan tidak menjawab secara tegas. Namun, menurut dia, Presiden pasti akan mempertimbangkan waktu yang tepat dan tidak terlalu besar gejolak politiknya. Ia menyebut, di bulan Ramadhan, misalnya, tepat melakukan perombakan kabinet tersebut.
”Mestinya harus dipilih waktu yang teduh, ya. Ya, artinya, tentu dalam situasi Ramadhan seperti ini, mungkin gejolaknya relatif lebih terukur, ya,” katanya.
Tetap kritis
Sejumlah nama kader dari parpol pun santer dikabarkan akan masuk dalam kabinet, di antaranya Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dan politisi Nasdem, Muhammad Rapsel Ali. Namun, parpol menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi.
Eddy Soeparno mengatakan, dirinya tidak berani berkomentar lebih jauh mengenai namanya yang disebut-sebut berpotensi menjadi Menteri Investasi atau masuk ke dalam jajaran kabinet. Sebab, pada dasarnya kewenangan reshuffle itu ada di tangan Presiden.
”Saya sebenarnya tidak berani berkomentar soal urusan ini. Saya juga belum dengar nama saya akan menjadi menteri. Tetapi, yang pasti reshuffle ini sudah terjadi beberapa kali sejak Pak Jokowi menjadi Presiden. Kedaulatan dalam hal reshuffle itu pun sepenuhnya ada di tangan Presiden. Presiden-lah yang mengetahui kebutuhan menteri untuk menjalankan roda pemerintahannya sehingga Presiden yang berkepentingan,” katanya.
PAN, menurut Eddy, sejak awal menjadi mitra pemerintah yang kritis, konstruktif, dan korektif. Jika ada hal yang baik, partai berlambang matahari itu akan mendorong dan mendukung penuh. Sebaliknya, ketika ada hal-hal yang perlu dibenahi dan perlu masukan, PAN juga akan memberikan masukan. Demikian halnya ketika ada sesuatu yang tidak baik, PAN akan memberikan kritik dengan cara yang beretika dan berbasis sikap intelektual.
Menyiapkan kader terbaik
Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Saan Mustopa menuturkan, partainya akan menyiapkan kader terbaik jika memang diminta oleh Presiden. Namun, sejauh ini belum ada pembicaraan mendalam di lingkup internal Nasdem.
Terkait munculnya nama Muhammad Rapsel Ali, yang juga menantu Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang disebut-sebut masuk dalam radar Presiden untuk menjadi calon Menteri Investasi, Saan menilai hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.
”Soal siapa yang akan menjadi menteri Pak Jokowi, kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Sebagai pendukung setia dan pendukung utama Pak Jokowi sejak periode pertama, kami tidak akan membebani Pak Presiden. Karena sudah ditegaskan oleh Ketua Umum (Surya Paloh), Nasdem memberikan dukungan tanpa syarat,” kata Saan.
”Yang pasti, calon menteri investasi nantinya harus bekerja maksimal membantu Pak Jokowi dalam mendatangkan investasi ke Indonesia. Selain mendatangkan investasi dari luar negeri, menteri baru harus pula mengonsolidasikan investor-investor di dalam negeri,” lanjutnya.
Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid mengatakan, partainya pun menyerahkan keputusan reshuffle kepada Presiden. Beberapa waktu lalu telah ada pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden. Namun, ketika ditanya apakah pertemuan itu menyangkut isu reshuffle, Hasanuddin atau Cak Udin hanya menjawab pendek.
”Kita tunggu saja kejutannya,” ucapnya.
Hasanuddin mengatakan, dalam reshuffle, Presiden yang paling tahu tentang apa yang terbaik untuk bangsa ini. ”Itu hak prerogatif Presiden, dan kami yakin Presiden tahu dan paham benar apa yang terbaik untuk bangsa ini,” ujarnya.
Sikap Demokrat
Adapun Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, sesuai arahan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat akan tetap berada di luar pemerintahan.
Dengan berada di luar pemerintahan, lanjut Herzaky, partai bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
”Kami bisa menjalankan peran untuk checks and balances, dan itu penting, sehat untuk demokrasi,” ujarnya.