Pemilik Suara Tunggu Petunjuk Kiai Terkait Ketua Umum PBNU Berikutnya

Munas dan Konbes NU memutuskan Muktamar Ke-34 NU akan digelar akhir tahun ini di Lampung. Pemilihan ketua umum PBNU sebagai salah satu agenda muktamar akan dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara.

DOKUMENTASI PBNU

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat berpidato dalam pembukaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, Sabtu (25/9/2021) di Jakarta. Muktamar Ke-34 NU yang akan digelar akhir tahun ini, salah satu agendanya akan memilih ketua umum PBNU periode berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pemilik suara di Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama masih menunggu petunjuk dari kiai-kiai sepuh NU untuk menentukan calon ketua umum Pengurus Besar NU berikutnya. Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah, bahkan, mengusulkan agar nama-nama calon ketua umum diajukan oleh rais syuriah terpilih sebelum dipilih pemilik suara di muktamar.

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Pengurus Besar (PB) NU yang digelar pada Sabtu-Minggu, 25-26 September 2021 memutuskan Muktamar Ke-34 NU yang sedianya digelar pada 2020 akan dilangsungkan pada 23-25 Desember 2021. Salah satu agenda muktamar, yang menurut rencana digelar di Lampung, tersebut adalah pemilihan ketua umum PBNU periode berikutnya. Pemilihan dengan metode pemungutan suara. Selain itu, akan dipilih pula rais aam yang akan dipilih dari perwakilan orang-orang terbaik PBNU (ahlul halli wal aqdi).

Terkait dengan agenda pemilihan ketua umum PBNU, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar saat dihubungi, Minggu (26/9/2021), mengatakan, sesuai dengan tradisi, PWNU Jatim akan menunggu perintah dari kiai-kiai sepuh NU di Jatim untuk menentukan sosok yang layak diajukan sebagai calon. Perintah dari kiai sepuh itu lantas akan dibawa ke rapat gabungan PWNU Jatim sebelum menjadi sikap bersama PWNU.

”Kami santri biasanya nunggu dhawuh dari kiai sepuh biar lebih adem kalau kita ikut mereka. Sampai saat ini belum ada forum (pembicaraan) seperti itu,” ujar Marzuki.

Baca juga : Nahdlatul Ulama Dukung Pemerintah Atasi Berbagai Masalah Bangsa

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Alun-alun, Jombang, Senin (3/8/2015).

Menurut Marzuki, akan ada 600 lebih peserta di muktamar yang memiliki hak pilih. Mereka terdiri dari satu perwakilan dari PWNU, DPC, PBNU, dan dari cabang istimewa luar negeri jika mereka turut dilibatkan. Jika cabang istimewa dari luar negeri tidak ikut, kemungkinan ada 500-an lebih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara memilih ketum.

PWNU Jatim berharap sosok ketua umum PBNU nantinya merupakan kader asli NU, orang yang alim, bertata karma, dan berakhlak mulia. Selain itu, harus memiliki semangat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Sosok calon ketua tidak boleh orang yang terindikasi atau memiliki rekam jejak mengikuti jaringan kontra-NKRI.

”Kriteria itu ada pada sosok siapa, ini yang perlu dimusyawarahkan dengan kiai-kiai di Jatim. Ini harus melibatkan orang yang mampu melacak rekam jejaknya supaya tidak keliru,” kata Marzuki.

Ketua PWNU Jawa Tengah KH Muzamil juga akan memohon petunjuk dari kiai dan ulama senior di Jateng terkait dengan sosok yang layak diajukan sebagai calon ketua umum PBNU. Harapannya, calon tersebut dapat membuat NU lebih solid, memperkuat ukhuwah di antara nahdliyin, dan membuat NU lebih berhikmat kepada nusa, bangsa, dan agama.

TANGKAPAN LAYAR

Suasana penutupan acara Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (26/9/2021).

Mengenai mekanisme pemilihan, saat Munas dan Konbes NU, PWNU Jateng sempat mengusulkan agar nama-nama calon ketua umum PBNU diajukan oleh rais syuriah terpilih. Kemudian dari nama-nama calon itu, semua pemilik suara di muktamar tinggal memilih. Namun, usulan itu baru masuk dalam catatan rapat. Sebab, sampai saat ini, belum ada panitia yang dibentuk untuk menentukan mekanisme dan tata tertib pemilihan ketua umum PBNU.

”Nanti, setelah Munas-Konbes NU ini, akan dibentuk panitia kamar, organizing committee (OC), yang akan membuat tata tertib muktamar. Mereka akan menyusun mekanisme pemilihan dan tata cara pencalonan ketum PBNU,” ujar Muzamil.

Untuk diketahui, ketua umum PBNU saat ini, Said Agil Siraoj, sudah dua periode menjabat. Ia terpilih menjabat Ketua Umum PBNU periode 2010-2015 dalam Muktamar Ke-32 NU di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 2010. Kemudian terpilih kembali untuk periode 2015-2020 dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, tahun 2015. Muktamar ke-34 sedianya digelar pada 2020, tetapi karena pandemi Covid-19, penyelenggaraannya ditunda.