Kembali Keluarkan Larangan bagi Kader, Pengamat: PDI-P Cegah Konflik Internal

Setelah melarang kader PDI-P berbicara soal capres, kali ini kader tak boleh ikut deklarasi capres. Ini dinilai sebagai upaya mencegah konflik internal di tengah unjuk kekuatan kubu Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA,KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P kembali menerbitkan larangan bagi anggota partainya menyusul dinamika yang terjadi berkaitan dengan Pemilu Presiden 2024. Kali ini, PDI-P meminta kadernya tidak ikut-ikutan acara deklarasi calon presiden sebelum ada keputusan dari partai. Larangan demi larangan disinyalir dikeluarkan sebagai upaya menghindari konflik internal di tengah unjuk kekuatan kubu pendukung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini, tahapan Pemilu 2024 masih dirancang oleh pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu. Tak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga jadwal setiap tahapan pemilu belum diputuskan oleh pihak-pihak tersebut.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Oleh karena itu, semua pihak, terutama semua anggota PDI-P, diminta bersabar, terutama terkait dengan calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung PDI-P. Terlebih, ia mengingatkan, Kongres V PDI-P telah memberikan mandat kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan capres-cawapres dari PDI-P.

”Apa yang terjadi sama dengan (pemilu presiden) tahun 2014 dan 2019 yang lalu, di mana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat kongres partai, dan terbukti beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa,” kata Hasto melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (21/9/2021).

Baca juga : Kontestasi Internal PDI-P Menghangat

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Berkaca pada hal-hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P mengingatkan semua anggota partai untuk mematuhi kebijakan partai. ”Jika ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon (presiden) sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin dengan memberi sanksi organisasi,” ucapnya.

Ia menambahkan, semua sukarelawan pemenangan capres-cawapres dari PDI-P akan dibentuk pasca-penetapan secara resmi pasangan capres-cawapres dari PDI-P. ”Saat ini, lebih baik semua anggota partai membantu rakyat menangani pandemi,” ujarnya.

Dalam rilis tertulis tersebut, Hasto tidak menyebutkan acara deklarasi capres yang disinggungnya.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kelompok sukarelawan mendeklarasikan dukungannya kepada kader PDI-P yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk maju pada Pilpres 2024. Kelompok sukarelawan itu, di antaranya, ialah Ganjar Pranowo Mania, Sahabat Ganjar, dan Jokowi Mania (Joman). Di sisi lain, sukarelawan pendukung kader PDI-P yang kini menjabat Ketua DPR Puan Maharani juga mulai muncul.

Kompas

Peserta Kongres V PDI-P melambaikan bendera merah putih dan bendera partai dalam pembukaan kongres di Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, Kamis (8/8/2019).

Sebelum larangan untuk ikut-ikutan acara deklarasi capres, Megawati pernah pula menginstruksikan kadernya untuk tidak memberikan tanggapan terkait dengan capres dan cawapres untuk Pemilu 2024. Instruksi itu tertuang dalam surat yang ditujukan kepada semua jajaran tiga pilar partai (legislatif, eksekutif, dan jajaran struktural partai) tertanggal 11 Agustus 2021.

Instruksi yang disertai pula dengan ancaman sanksi, jika melanggar tersebut, disampaikan Megawati setelah mencermati dinamika politik internal partai dan skala prioritas partai saat ini, yakni membantu rakyat menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, kala itu, menilai, larangan dikeluarkan sebagai upaya menjaga soliditas partai, Kompas (25/8/2021).

Baca juga : Cermati Internal PDI-P, Megawati Larang Kader Bicara Capres-Cawapres

Bisa merugikan PDI-P

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, larangan terbaru dari DPP PDI-P tak hanya diarahkan kepada Ganjar, tetapi juga kepada Puan serta sukarelawan pendukung Ganjar dan Puan. Larangan perlu dikeluarkan karena PDI-P tak ingin kedua kubu sukarelawan tersebut terus-menerus unjuk kekuatan yang ujungnya justru bisa merugikan PDI-P.

”Jadi, setidaknya ada beberapa alasan kemunculan larangan itu. Pertama, menghindari potensi konflik internal. Kedua, menegaskan bahwa Megawati akan mengambil keputusan soal capres-cawapres sehingga pernyataan itu dikeluarkan agar tidak ada yang mendahului,” ujarnya.

KOMPAS

Yunarto Wijaya

Selain menghindari konflik internal, larangan terbaru itu dinilainya positif karena akan memaksa Ganjar dan Puan untuk fokus pada tugasnya masing-masing karena keduanya kini memegang jabatan strategis.

”Jangan sampai keduanya malah fokus pada pemenangan dan berorientasi pada kampanye. Ini bagus untuk memaksa mereka berprestasi dan bekerja riil. Ini pendidikan untuk rasionalitas pemilih,” ujarnya.

Sisi positif lainnya, larangan sebagai ujian soliditas kader partai agar menunggu apa yang nanti diputuskan Megawati.

”Terlepas dari segala kritik terhadap Megawati, beliau sudah teruji mampu membangun soliditas partai. Larangan ini salah satu upaya menguji soliditas partai, termasuk kepada orang terdekatnya. Statement ini, kan, menunjukkan Megawati berada di atas semua faksi di PDI-P,” ujarnya.