Pamong praja kini dituntut mengembangkan gagasan baru agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih efektif . Pemerintah kini juga mengembangkan jabatan fungsional sehingga orientasi jabatan struktural perlu ditinggalkan.
Oleh
Nina Susilo
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pamong praja diharapkan lebih mengutamakan dedikasi dalam bekerja dan cepat beradaptasi dengan kondisi dalam melayani masyarakat. Orientasi pada jabatan perlu ditinggalkan karena organisasi pemerintah terus disederhanakan.
Pesan ini disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam pelantikan pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan XXVIII tahun 2021, Selasa (3/8/2021) pagi, di Istana Wapres, Jakarta. Acara pelantikan dilangsungkan secara daring dan luring.
Wapres Amin menjabarkan beberapa syarat supaya pamong praja menjadi aparatur sipil negara yang berdedikasi tinggi. Orientasi untuk menduduki jabatan struktural sudah waktunya ditinggalkan. ”Pemerintah saat ini mengembangkan jabatan fungsional seiring penyederhanaan organisasi pemerintahan,” ujarnya.
Wapres Amin meminta para pemong praja muda bisa menjaga integritas serta mengedepankan kejujuran, moralitas, dan etika birokrasi.
Karena itu, Wapres Amin meminta para pamong praja muda bisa menjaga integritas serta mengedepankan kejujuran, moralitas, dan etika birokrasi. Kendati demikian, mereka diharapkan tidak terjebak pada rutinitas kerja. Justru ide dan gagasan baru harus dikembangkan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam melayani masyarakat.
”Terus tingkatkan kemampuan dan kembangkan kapasitas diri. Jangan berpuas diri karena tantangan dan tuntutan di era global ini sangat berat, apalagi di era pemulihan ekonomi selama dan pascapandemi Covid-19,” tutur Wapres Amin.
Kendati perlu memahami tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan budaya kerja, semua pamong praja muda diminta mampu berkreasi dan berkontribusi pada percepatan pelayanan. Produktivitas kerja perlu dikedepankan sembari menjadi teladan bagi masyarakat dan lingkungan.
Lebih lagi, pamong praja muda diharapkan mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk itu, para pamong praja dituntut responsif dan peka terhadap dinamika lingkungan serta mampu mengantisipasi paham-paham radikalisme dan isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Netralitas juga diperlukan untuk mampu mengayomi dan melindungi seluruh masyarakat. Dengan kerja seperti itu, para pamong praja muda akan menjadi bagian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pamong praja muda diharapkan mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan NKRI.
Acara pelantikan pamong praja muda ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam pelantikan secara luring, hadir secara langsung dua calon pamong praja muda terbaik, yakni Tiara Anindya Shinta dari Kabupaten Demak (Jawa Tengah) sebagai peraih penghargaan Kartika Pradnya Utama dan Valentino Mahendra Wicaksono dari Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur) sebagai peraih penghargaan Kartika Asta Brata. Selain itu, hadir pula empat pamong praja muda perwakilan lintas agama.
Tito dalam laporannya menyampaikan, secara keseluruhan lulusan IPDN angkatan XXVIII tahun 2021 sebanyak 1.529 orang. Mereka terdiri dari 148 orang lulusan program sarjana ilmu pemerintahan dan 1.381 orang lulusan program sarjana terapan ilmu pemerintahan.
Sebelumnya, mereka telah diwisuda pada Sabtu (31/7/2021) di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. ”Calon pamong praja muda ini setelah dilantik oleh Bapak Wakil Presiden hari ini akan memulai penugasan pengabdian kepada bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia,” ujar Tito.
Pada akhir acara, lebih dari 1.500 pamong praja muda yang hadir dari kampus IPDN, Jatinangor, menunjukkan yel-yel sebagai ungkapan kegembiraan. Mereka dipimpin Wakil Rektor Bidang Akademik IPDN Hironimus Roa.
”Mereka siap bertugas dan mendarmabaktikan pengabdiannya kepada NKRI,” kata Hironimus.