Kasus Covid-19 di Banten Melonjak, Wapres Tekankan Penanganan Harus Lebih Intensif

Lebih dari satu pekan pelaksanaan PPKM darurat, kasus harian Covid-19 di Banten justru terus melonjak. Mobilitas penduduk masih relatif tinggi, sementara kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan rendah.

BPMI-SETWAPRES

Wapres Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi bersama Gubernur Banten dan seluruh jajaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Banten melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (14/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Lonjakan kasus harian Covid-19 di Banten menjadi perhatian Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pemerintah daerah di Banten diminta untuk lebih intensif dalam penanggulangan Covid-19.

Saat ini, Banten menduduki posisi keempat kasus Covid-19 tertinggi secara nasional dengan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) sebesar 91 persen. Cakupan vaksinasi di Banten, terutama pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, juga masih rendah dan justru mengalami tren penurunan

Data Kementerian Kesehatan pada Selasa ( 13/7/2021) menyebut, terdapat 4.016 kasus terkonfirmasi Covid-19 di Banten sehingga berkontribusi 8,36 persen terhadap kasus nasional. Melihat kondisi itu, Rabu (14/7/2021), Wapres Amin langsung menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Banten Wahidin Halim dan seluruh jajaran satuan tugas penanganan Covid-19 di provinsi tersebut,

”Ini juga cukup memprihatinkan,” ujar Wapres Amin ketika memimpin rapat koordinasi secara virtual dari kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Rapat koordinasi itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ganip Warsito, Gubernur Banten Wahidin Halim, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banten, dan para ketua satuan tugas penanganan Covid-19 di Banten.

Kompas/Priyombodo

Antusiasme warga mengikuti vaksinasi Covid-19 di RW 001 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Rabu (23/6/2021). Sebanyak 300 warga di lingkungan zona merah tersebut mendapat prioritas menerima vaksin Sinovac.

Dari data Dinas Kesehatan Banten, capaian vaksinasi pada masa PPKM darurat 3-10 Juli mengalami tren penurunan. Rata-rata harian vaksinasi pertama adalah 22.771 dosis, sedangkan rata-rata harian vaksinasi kedua adalah 3.400 dosis. ”Jadi, capaian vaksinasi selama PPKM darurat justru tren penurunan karena terkendala SDM kesehatan. Selain vaksinator, juga sebagai tim tracing dan perawatan Covid dan banyak SDM kesehatan terkonfirmasi Covid, tertular,” tambah Wapres Amin.

Ini juga cukup memprihatinkan.

Dengan jumlah penduduk Banten sebesar 11,9 juta jiwa, vaksinasi di Banten harus mencapai 8 juta orang dengan target 50.000 orang per hari untuk meraih kekebalan kelompok (herd immunity). Berdasarkan evaluasi pelaksanaan vaksinasi di Banten per Senin (12/7/2021), cakupan vaksinasi di Banten tergolong rendah. Dari 1,63 juta target sasaran vaksinasi tahap pertama dan kedua, baru terealisasi 1,15 juta.

Baca juga : Cakupan Vaksinasi di Tangerang Selatan Jauh dari Target

Selain rendahnya cakupan vaksinasi, menurut Wapres Amin, salah satu penyebab tingginya laju penularan Covid-19 di Banten adalah terkait kepatuhan menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). ”Saya dengar juga di Banten masih ada kelompok yang belum mau divaksin, bukan karena tidak mendapat kesempatan, tapi karena takut divaksin,” ujarnya.

Mobilitas masyarakat

Selain itu, pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) juga masih rendah. Tak hanya pengetesan yang masih rendah, tracing atau pelacakan juga masih rendah. Data dari Kemenkes , hingga Senin, diketahui, angka rasio pelacakan kontak erat per minggu masih sebesar 0,87 pelacakan per satu kasus. Padahal, standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah 10-70 pelacakan per satu kasus.

BPMI-SETWAPRES

Wapres Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi bersama Gubernur Banten dan seluruh jajaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Banten melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Untuk menekan mobilitas masyarakat, Wapres Amin meminta pemerintah daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) bersinergi lebih intensif. Seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Banten harus segera menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 mengenai PPKM Darurat dengan membuat surat edaran penjabaran teknis dari instruksi tersebut.

Hanya saran kami Bapak, saran kami juga mungkin kepada bapak gubernur, rekan-rekan bupati, dan walikota, rapat ini betul-betul dilaksanakan secara intens, tidak hanya sekadar dua minggu sekali, atau seminggu sekali, dilakukan 2-3 hari sekali.

Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pegangan aturan teknis untuk dijalankan dan pembuatan posko-posko penanganan Covid-19 di desa dapat lebih dimasifkan. Wapres juga memberikan arahan kepada gubernur, wali kota, dan bupati Banten untuk segera merealisasikan kegiatan penanganan Covid-19 yang berbasis anggaran sehingga masyarakat yang terdampak Covid-19 tertangani dengan baik. ”Penyerapan anggaran supaya dioptimalkan,” ujarnya.

Terkait pembatasan di pesantren, Wapres mengimbau agar arus masuk dan keluar pesantren dapat dibatasi mengingat tingginya risiko penularan yang tinggi kepada para santri. Ia pun berharap apabila laju penyebaran Covid-19 ini dapat dikendalikan dengan baik, ke depan seluruh masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Kepada arus lalu lintas di sekitar pelintasan kereta api Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (10/7/2021). Kebijakan PPKM darurat di Jawa-Bali, yang salah satunya untuk menekan mobilitas warga, belum sepenuhnya berhasil.

Mendagri Tito menyebut perlunya rapat antara gubernur, wali kota, dan bupati di Banten dengan jajaran forkopimda untuk menyepakati strategi penanganan Covid-19 secara intensif. Ia menilai, kunci keberhasilan penerapan PPKM darurat ini adalah sinergi antara kepala daerah setempat, TNI, Polri, kejaksaan, dan organisasi vertikal.

”Hanya saran kami, Bapak, saran kami juga mungkin kepada bapak gubernur, rekan-rekan bupati, dan wali kota, rapat ini betul-betul dilaksanakan secara intens. Tidak hanya sekadar dua minggu sekali, atau seminggu sekali, dilakukan 2-3 hari sekali,” tutur Tito.

Wakil Menkes Dante juga menguraikan beberapa langkah strategis untuk akselerasi penanganan Covid-19. ”Hal yang harus dilakukan adalah testing dan tracing harus terus ditingkatkan dan dilaporkan, kemudian tes harus dipriotaskan bagi suspect (orang yang bergejala) ataupun kontak erat,” tambahnya.

Menurut Dante, perlu penambahan atau konversi tempat tidur di rumah sakit hingga 40 persen dari tempat tidur rumah sakit. Semua rumah sakit wajib mengisi status ketersediaan oksigen melalui aplikasi SIRS daring supaya tidak kekurangan oksigen dan cakupan vaksin harus terus diakselerasi hingga mencapai 1 juta dosis vaksinasi per hari.

Tingkatkan sosialisasi

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Gubernur Banten Wahidin Halim seusai memimpin rapat evaluasi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan, Kamis (1/10/2020), di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Wahidin menyambut rencana pembentukan satgas penanganan Covid-19 Jabodetabek, tetapi akan melihat terlebih dulu konsep yang diajukan dalam usulan tersebut

Sementara dalam keterangan pers tertulis, Gubernur Wahidin mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten akan meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan dan membatasi mobilitas masyarakat melalui PPKM darurat. ”Kami sekarang konsentrasi di hulu. Bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat mengadakan sosialisasi untuk mencegah kepanikan di masyarakat,” ujarnya seusai rapat bersama Wapres Amin.

Baca juga : PPKM Darurat Belum Efektif, Masyarakat Diminta Lebih Taat Protokol Kesehatan

Untuk menekan peningkatan kasus Covid-19, Pemprov Banten akan menggunakan pendekatan model program Keluarga Berencana (KB). ”Ada petugas di lapangan, ada posko, melibatkan tokoh masyarakat, serta tokoh agama,” ujar Wahidin.

Terkait vaksinasi Covid-19, vaksin yang dikirim ke Banten diakui masih terbatas. Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, petugas akan melakukan jemput bola. Gubernur juga berharap Kementerian Kesehatan segera mengirimkan vaksin, obat-obatan, dan bahan untuk pengetesan yang saat ini ketersediaannya terbatas.

Untuk mengurangi tekanan BOR, Banten juga akan menambah rumah singgah dengan kapasitas hingga 400 tempat tidur. Namun, menurut Wahidin, masalah tenaga kesehatan belum juga bisa teratasi.

”Kami sudah sediakan tambahan 400 tempat tidur untuk isolasi. Hanya permasalahannya, kan, nakesnya ini masih kurang karena sebagian harus isolasi mandiri setelah terpapar, dan sebagainya,” kata mantan Wali Kota Tangerang tersebut.