Tak Cukup Baliho, Puan Maharani Harus Berpihak pada Publik

Kesepakatan anggota DPR dari PDI-P untuk memasang baliho bergambar Puan Maharani belum cukup untuk mendongkrak elektabilitasnya. Puan harus menunjukkan kinerjanya sebagai Ketua DPR. Ia harus berpihak kepada publik.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar dari akun Youtube Sekretariat Presiden saat Ketua DPR Puan Maharani membacakan Pembukaan UUD 1945 pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Selasa (1/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Semua anggota DPR dari Fraksi PDI-P diminta memasang baliho bergambar Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di daerah pemilihan masing-masing. Begitu pula pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI-P di kabupaten/kota. Langkah ini disinyalir sebagai upaya untuk mendongkrak elektabilitas Puan menjelang Pemilu Presiden 2024.

Sebuah pesan Whatsapp yang berisi imbauan pemasangan baliho dengan gambar Puan Maharani beredar di jagat maya. Dalam pesan itu, seluruh anggota Fraksi PDI-P di DPR diinstruksikan memasang baliho mulai 15 Juli sampai dua bulan ke depan di daerah pemilihan masing-masing. Selain itu, seluruh Dewan Pimpinan Cabang PDI-P juga diminta memasang spanduk bergambar Puan.

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno, saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/7/2021), mengatakan, dalam politik, hal tersebut merupakan hal yang biasa. Ia menyebut, sejumlah tokoh dari partai lain juga melakukan hal serupa, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

”Dulu, potret Cak Imin (Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa) muncul di titik-titik strategis. Pengenalan tokoh dan visi-misi yang diemban, wajar dalam kontestasi politik,” ujar Hendrawan.

Baca juga : Dongkrak Elektabilitas, Golkar Gencar Sosialisasikan Airlangga Hartarto

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Hendrawan Supratikno

Namun, Hendrawan tidak ingin pemasangan baliho dengan gambar Puan itu dianggap sebagai sebuah instruksi. Sebab, jika itu merupakan instruksi, terkesan ada mobilisasi dan bukan partisipasi.

”Padahal, yang di fraksi adalah buah pikir kolektif, usul teman-teman yang dikemas sebagai kesepakatan,” ucapnya.

Saat ditanya apakah itu artinya Fraksi PDI-P mendorong agar PDI-P mengajukan Puan sebagai calon presiden di Pemilu 2024, Hendrawan tidak menjawabnya secara tegas. ”Biasa juga, marketing politik. Dalam kapasitas sebagai Ketua DPR, reputasi dan rekam jejak Mbak Puan perlu disosialisasikan. Beliau adalah wanita pertama dari 23 Ketua DPR dalam sejarah Republik Indonesia,” katanya.

Genjot elektabilitas

Pengajar politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpandangan, pemasangan baliho itu merupakan upaya dari sejumlah elemen di internal PDI-P yang ingin agar Puan diajukan oleh PDI-P sebagai calon presiden di Pemilu Presiden 2024. Karena itu, mereka menilai penting untuk menggenjot popularitas dan elektabilitas Puan.

Dalam hal ini, digencarkan ”serangan darat” atau cara konvensional melalui baliho dan spanduk. ”Meski konvensional, cara ini masih efektif karena masyarakat masih banyak tinggal di pedesaan dan daerah-daerah terpencil. Kalau partai mengandalkan media sosial atau serangan udara, masyarakat tadi tidak akan kena,” kata Ujang.

KOMPAS/HUMAS DAN PROTOKOL KABUPATEN MALANG

Presiden Joko Widodo bersama Ketua DPR Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Malang M Sanusi mengunjungi daerah terdampak gempa M 6,1 di Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021).

Namun, Ujang tetap mengingatkan, lebih dari separuh pemilih pada Pemilu 2024 merupakan generasi milenial dan kebanyakan dari mereka banyak menghabiskan waktu di media sosial. Untuk itu, partai juga tidak boleh melupakan ”serangan udara” atau sosialisasi di media sosial.

”Suka tidak suka, mau tidak mau, dua strategi itu harus digencarkan sekarang,” kata Ujang.

Namun, semua strategi kampanye, menurut Ujang, belum cukup bagi Puan. Sebab, Puan yang kini menjabat sebagai Ketua DPR juga memiliki tugas berat untuk menunjukkan kinerjanya yang berpihak pada rakyat. Jika kinerja DPR jauh dari harapan rakyat, elektabilitas Puan akan sulit naik.

Baca juga : Ganjar Pranowo Warisi Efek ”Jokowi”?

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana demonstrasi mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor menolak UU Cipta Kerja di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020). Mahasiswa menilai sikap pemerintah dan DPR tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.

Ujang mencontohkan, ketika rakyat tidak menginginkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR malah tetap mengesahkan. Hal serupa juga terjadi saat pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

”Itu, kan, jadi kerugian bagi Puan sebagai Ketua DPR karena tidak berpihak pada rakyat. Padahal, kalau berpihak, rasa kepercayaan itu bisa muncul. Jadi, kalau mau naik popularitas dan elektabilitasnya, selain strategi kampanye tadi, Puan harus bisa juga menunjukkan kinerjanya sebagai Ketua DPR yang berpihak pada aspirasi rakyat,” ujar Ujang.