Kasus Covid-19 Meninggi, Rapat di Istana Presiden Pun Kembali Daring

Lonjakan kasus positif Covid-19 juga berdampak pada aktivitas di Istana Kepresidenan. Rapat yang sejak setahun lalu sudah berlangsung secara fisik, kini kembali berlangsung secara daring. Langkah yang bisa ditiru.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meminta semua menteri dan kepala lembaga bekerja lebih cepat dan membuat terobosan dalam Komite Penanganan Covid-19. Sebab, saat ini penyerapan anggaran masih rendah dan realisasi kegiatan dinilai tidak optimal. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas virtual dari Istana Merdeka, Senin (27/7/2020).

Satu tahun sejak anggota Kabinet Indonesia Maju untuk pertama kalinya bertatap muka di Istana Negara, Kamis (18/6/2020), rapat tatap muka, kembali lagi ke format daring seperti pada masa-masa awal ketika pandemi Covid-19 sedang merebak. Dibalut kekhawatiran yang sama karena tingginya lonjakan kasus aktif harian, termasuk di ibu kota negara, DKI Jakarta, rapat secara daring pun kembali menjadi pilihan bijak di Istana Presiden.

Seperti sudah menjadi kebiasan di masa pandemi, rapat terbatas mengenai penanganan pandemi Covid-19 biasanya memang selalu menjadi kegiatan awal Presiden Joko Widodo ketika memulai pekan yang baru.

Kali ini, semua menteri hadir dari kantor masing-masing dan hadir secara virtual lewat konferensi video. Presiden Jokowi memimpin dari Istana Kepresidenan Bogor, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dari kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang juga mendampingi Presiden, mengikuti rapat juga secara virtual, dari ruangan lain di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor.

Perubahan ini dilakukan saat lonjakan kasus terjadi secara terus-menerus sejak pekan lalu. Penambahan kasus baru harian selalu lebih dari 12.000, bahkan Minggu (20/6/2021) sempat mencapai 13.737 pasien baru. Rumah sakit-rumah sakit mulai penuh, demikian pula pusat-pusat isolasi yang disiapkan pemerintah. Pasien yang meninggal sebelum mendapatkan ruang perawatan pun meningkat.

Baca juga: Warga di Zona Merah Tetap Bekerja, Belajar, dan Ibadah dari Rumah

Menyikapi kegentingan ini, pemerintah menetapkan pengetatan kembali mobilitas penduduk. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Senin (21/6), mengatakan, rapat terbatas yang diselenggarakan secara daring sengaja dilakukan. Hal ini diharapkan bisa menjadi contoh kepada jajaran pemerintah dan sektor swasta supaya rapat bisa dilangsungkan secara lebih efektif dan aman dari kemungkinan penularan Covid-19.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin seusai bertemu Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

”Rapat secara daring tidak mengurangi substansi. Tapi, tentu saja, bila dirasa perlu, Presiden bisa memanggil menteri-menteri dan bertemu langsung. Bahkan, bila diperlukan, bisa saja Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar kota,” tutur Bey kepada Kompas.

Adapun pihak-pihak yang hadir di Istana untuk bertemu Presiden harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Bukan hanya harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tetapi mereka harus memiliki hasil negatif dalam tes usap yang dilakukan sehari sebelumnya. Protokol kesehatan ini, tambah Bey, tak berubah. Sebab, sejak sebelumnya, protokol kesehatan sudah ketat diberlakukan di Istana.

Baca juga: ”Penebalan” PPKM Mikro Berlangsung Dua Pekan

Tak hanya rapat terbatas yang digelar secara daring. Hasil rapat terbatas juga tak lagi disampaikan oleh pejabat negara secara bergantian di depan podium di Istana Presiden seperti pekan-pekan sebelumnya. Pilihan aman saat ini adalah dengan tetap menggelar konferensi video. Dengan dipandu petugas dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang hadir di ruang pers di Istana Presiden, setiap pejabat negara lantas menjabarkan hasil serta arahan Presiden Jokowi yang disampaikan pada rapat terbatas.

Awal merebak

Melongok kembali pada masa awal pandemi Covid-19 merebak, rapat-rapat di Istana umumnya memang diselenggarakan secara daring. Namun, rapat tatap muka kembali dilakukan mulai 18 Juni 2020. Dalam sidang kabinet paripurna, pertemuan tatap muka digelar di Istana Negara, Jakarta. Saat itu, dibahas mengenai Rancangan APBN 2021, Rencana Kerja Pemerintah 2021, serta kondisi perekonomian terkini pascapandemi.

Pelaksanaan kembali sidang kabinet tatap muka setelah sempat daring kala itu diharap menjadi contoh menuju cara hidup ”normal baru" bersama Covid-19. Saat itu, protokol kesehatan yang diterapkan selain mengukur suhu semua yang hadir di Istana, mewajibkan penggunaan masker, juga mengetes reaktivitas antibodi melalui tes cepat.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Pegawai tenant Tunjungan Plaza mengikuti tes usap antigen massal di lantai dasar Tunjungan Plaza 6, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/6/2021). Sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Pemkot Surabaya terus melakukan penelusuran dengan melakukan tes usap antigen massal ke tempat-tempat umum seperti pasar dan mal.

Pada saat tes usap bisa dilakukan di banyak rumah sakit dan laboratorium, tes usap pun diberlakukan untuk para tamu Istana maupun perangkat kepresidenan. Tes cepat ditinggalkan. Kini, dinamika pandemi Covid-19 kembali berubah. Rapat terbatas di Istana Presiden yang kembali digelar daring menjadi salah satu penanda bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja. Demi keamanan dan kesehatan bersama, tentu semua perlu menyesuaikan diri.