Paradigma Hukum Persuasif Lebih Relevan untuk Polisi di Negara Demokratis

Jenderal (Purn) Chairuddin Ismail dikukuhkan sebagai Guru Besar STIK-PTIK. Ia menekankan, paradigma hukum represif sudah tak sesuai dengan situasi masyarakat yang makin demokratis. Pendekatan persuasif diperlukan.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Jenderal (Purn) Chairuddin Ismail (tengah) seusai dikukuhkan sebagai Guru Besar STIK-PTIK di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Paradigma hukum persuasif penting untuk digunakan oleh polisi yang bertugas di negara dan masyarakat yang demokratis. Cara-cara represif perlu ditinggalkan secara bertahap dan hanya digunakan dalam keadaan luar biasa.

Dalam menjalankan fungsinya, polisi juga perlu menganut paham utilitarianisme atau mengutamakan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat. ”Hukum sebaiknya membahagiakan rakyat, bukan menyengsarakan orang banyak,” kata Jenderal (Purn) Chairuddin Ismail dalam pidato pengukuhan Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Saat menyampaikan pidato berjudul ”Paradigma dan Pemikiran Hukum yang Efektif dalam Menopang Fungsi Pemolisian di Indonesia”, Chairuddin menjelaskan, gerakan reformasi yang digaungkan masyarakat sipil pada 1998 telah mendorong kepolisian  mereformasi diri sejak 1999.

Reformasi di internal kepolisian mencakup aspek struktural kelembagaan, instrumental, dan kultur pemolisian. Sejak saat itu pula, polisi yang berada di negara demokrasi berperan sebagai penjaga dan pemelihara nilai masyarakat sipil yang madani (the guardian of the civil values).

Untuk mewujudkan hal itu, ada tiga fungsi utama polisi, yaitu memerangi kejahatan, memelihara ketertiban umum, dan melindungi warga. Diperlukan paradigma hukum yang tepat agar ketiga fungsi itu bisa dilaksanakan secara efektif.

AFP/JOAQUIN SARMIENTO

Seorang pengunjuk rasa bentrok dengan seorang polisi anti huru-hara selama protes baru terhadap pemerintah Presiden Kolombia Ivan Duque di Medellin, Kolombia, Rabu (2/6/2021) waktu setempat. Pemerintah memberlakukan jam malam hingga pukul 5 pagi waktu setempat untuk menangani aksi itu.

Menurut Chairuddin yang pernah menjabat sebagai pemangku sementara jabatan Kapolri di era Presiden Abdurrahman Wahid itu, paradigma hukum represif yang sebelumnya digunakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi masyarakat yang semakin demokratis. Represivitas juga telah menghasilkan berbagai masalah di masa lalu dan masih terus berlangsung hingga sekarang.

Ia mengusulkan agar paradigma hukum represif diganti menjadi persuasif. Prinsip itu dinilai lebih relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini.

Baca juga: Masa Depan Pemolisian Masyarakat

”Paradigma hukum persuasif mampu mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan atau yang dikenal dengan hukum responsif. Dengan demikian, pengoperasian hukum sebagai pranata manusia secara utuh akan bermuara pada keadilan yang substantif, bukan sekadar prosedural,” kata Chairuddin.

Kompas

Kepolisian Negara Republik Indonesia meluncurkan mobil dan gerai Sentra Pelayanan Masyarakat (SPM) di lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta, Senin (22/6). Fasilitas ini untuk mempermudah masyarakat mendapat pelayanan dan perlindungan polisi.

Implementasi

Chairuddin menambahkan, implementasi paradigma hukum persuasif dapat digunakan untuk mengantisipasi sejumlah permasalahan. Salah satunya kondisi dilematis yang kerap terjadi ketika polisi harus berhadapan dengan konsep tertib hukum dan tertib sosial. Sering kali, polisi menghadapi dilema untuk mengutamakan tertib hukum yang berorientasi pada keadilan atau tertib sosial yang bertujuan pada ketertiban.

Peran polisi sebagai penertib juga kerap dianggap sebagai pengusik masyarakat, terutama ketika bertugas menjamin ketertiban di tempat umum. ”Terlampau sering menertibkan sering kali dianggap sebagai pengusik oleh warga,” ujar Chairuddin.

Ia melanjutkan, kondisi-kondisi itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan mengimplementasikan paradigma hukum persuasif. Implementasi yang dimaksud, yakni dengan mengidentifikasi masalah sosial yang ada di masyarakat kemudian memetakannya secara geografis.

Temuan masalah sosial itu dianalisis sebagai potensi ancaman dan potensi masyarakat untuk mengatasinya. Setelahnya, polisi bisa menyusun skenario meliputi subjek, objek, dan metode operasi yang dibutuhkan dengan melibatkan masyarakat setempat.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Polisi menempelkan stiker khusus angkutan terbatas dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada kaca depan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (9/5/2020).

”Dengan demikian, fungsi pemolisian bukan hanya menunggu laporan pelanggaran hukum saja, melainkan lebih proaktif mengidentifikasi masalah sosial di tataran lokal. Dan dengan analisis yang profesional melakukan upaya eliminasi dan pencegahan sesuai dengan potensi masyarakat setempat,” kata Chairudin.

Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Komisaris Jenderal (Purn) Iza Fadri yang hadir dalam pengukuhan guru besar tersebut mengapresiasi capaian dan gagasan Chairuddin. Ia berharap gagasan tersebut bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kepolisian.