BKN: Dari 97.000 PNS Misterius, Tinggal Tersisa 7.272 PNS

BKN menjelaskan kembali temuan data 97.000 PNS misterius hasil pendataan ulang tahun 2015 setelah menjadi sorotan publik. Per Mei 2021, tinggal tersisa 7.272 pegawai yang belum melakukan pendataan ulang.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Aparatur sipil negara berjalan pulang seusai mengikuti vaksinasi massal Covid-19 bagi pelayan publik di Stadion Wibawa Mukti, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (1/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Badan Kepegawaian Negara atau BKN menjelaskan kembali soal temuan data 97.000 pegawai negeri sipil misterius hasil pendataan ulang pegawai tahun 2015 setelah menjadi sorotan publik. BKN menegaskan telah menindaklanjuti temuan tersebut. Hasilnya, dari 97.000 pegawai, tinggal tersisa 7.272 orang yang belum mengikuti pendataan ulang pegawai pada 2015 atau masih misterius.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono menjelaskan, Selasa (25/5/2021), sebanyak 97.000 PNS misterius ditemukan saat pendataan ulang PNS (PUPNS) pada September hingga Desember 2015. BKN saat itu pun merilis penjelasan, yang intinya, puluhan ribu PNS itu tak mengikuti PUPNS karena beragam kondisi, mulai dari kesulitan akses melakukan pendaftaran ulang, status mutasi, status meninggal, hingga status berhenti dan sejenisnya yang tidak dilaporkan oleh instansi pemerintah tempat PNS bekerja kepada BKN.

Hasil temuan data tersebut ditindaklanjuti BKN sejak 2015 dengan mengeluarkan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 2-1/99 tentang Tindak Lanjut e-PUPNS pada 5 Januari 2016.

Melalui surat tersebut, BKN telah mengirimkan daftar PNS yang belum mendaftar e-PUPNS kepada instansi masing-masing, termasuk PNS yang belum menyampaikan berkas/dokumen pada saat melakukan e-PUPNS. Selain itu, instansi juga diminta menyampaikan daftar nama PNS yang akan melakukan pendaftaran susulan e-PUPNS 2015 hingga batas waktu 31 Januari 2016.

Baca juga : Membangun Birokrasi yang Lebih Lincah

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Paryono

Tindak lanjut yang dilakukan BKN sejak PUPNS 2015 digulirkan, per Mei 2021, kini tinggal 7.272 PNS yang terdata belum mengikuti PUPNS berdasarkan siaran pers yang diterima Kompas, Selasa.

Untuk diketahui, isu 97.000 PNS misterius tersebut menjadi sorotan publik setelah Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkannya dalam acara ”Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN”, Senin (24/5/2021). Bima mengatakan, sekitar 97.000 PNS misterius ada sejak 2002 hingga 2014. Mereka mendapatkan gaji dan pensiun, tetapi orangnya tidak ada.

Pada Selasa, Bima menyebutkan sudah ada perbaikan terhadap persoalan data PNS misterius itu pada 2016 dan basis datanya sudah tidak ada masalah lagi. Demikian pula disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo setelah menerima penjelasan dari Bima.

Evaluasi berkala

Secara terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta BKN bersama kepolisian mendalami temuan tersebut. Apalagi, persoalan data tersebut menimbulkan polemik di masyarakat.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat hadir dalam pembukaan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Bambang juga berharap, BKN melakukan evaluasi sistem basis data secara berkala. Selain itu, perlu inovasi untuk mencegah berulangnya kejadian serupa.

”Meminta BKN untuk terus berinovasi dalam melakukan pemutakhiran data ASN (PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/PPPK) dan PPT (pejabat pimpinan tinggi) non-ASN agar data yang ada valid dan menjadi lebih akurat,” katanya.

Baca juga : Daya Tarik Pegawai Negeri dan Reformasi Birokrasi

Ia juga meminta komitmen BKN untuk terus mengelola dan menjaga kerahasiaan data. Selain itu, juga terus mengingatkan ASN dan PPT non-ASN untuk melakukan pemutakhiran data serta riwayat pribadinya melalui akses daring ke aplikasi MySAPK berbasis gawai dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT non-ASN.