Moeldoko: Pemerintah Fokus pada Kesejahteraan Rakyat Papua

Rentetan aksi kekerasan terjadi berulang-ulang di Papua. Tak hanya warga sipil yang tewas, tetapi juga aparat TNI dan anggota KKB. Meski demikian, pemerintah tetap fokus pada kesejahteraan dan melindungi rakyat Papua.

KOMPAS/GESIT ARIYANTO

Siswa kelas I Jurusan Pertanian SMKN 1 Boven Digoel, Papua, mengikuti praktik lapangan, Selasa (27/8). Belajar secara menyenangkan dan pendekatan guru ke siswa tanpa kekerasan meningkatkan jumlah kehadiran siswa di kelas dan sekolah.

JAKARTA, KOMPAS  — Pemerintah tetap fokus pada kesejahteraan rakyat Papua. Komitmen ini ditunjukkan dengan rencana penambahan alokasi dana otonomi khusus. Di sisi lain, pemerintah mengedepankan ketegasan, bukan kekerasan dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.

”Pemerintah  tetap bertindak tegas pada Kelompok Kriminal Bersenjata yang mengusik keamanan rakyat Papua,” tandas Kepala Staf Presiden  Jenderal (Purn) Moeldoko, Kamis (20/5/2021). Namun, ia mengingatkan agar aparat tidak bertindak dengan mengutamakan kekerasan. Pasalnya, lingkaran kekerasan hanya akan menjatuhkan korban di pihak rakyat.

Sebelumnya, rentetan aksi kekerasan terjadi berulang-ulang. Tak hanya warga sipil yang tewas, tetapi juga aparat TNI dan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang tewas. Berbagai kalangan pun mengusulkan agar dilakukannya dialog Jakarta-Papua untuk meminamlkan berbagai aksi kekerasan yang muncul.

Baca juga: Pemerintah Diminta Antisipasi Eskalasi Kekerasan di Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, operasi penegakan hukum di Papua akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa. Langkah ini diambil karena kekerasan yang dilakukan KKB ini terus meluas sejak pemerintah menetapkannya sebagai teroris pada akhir April lalu.

”Pemerintah  tetap bertindak tegas pada Kelompok Kriminal Bersenjata yang mengusik keamanan rakyat Papua.” (Moeldoko, Kepala Staf Presiden)

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sukarelawan dan aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar Aksi Kamisan ke-598 yang menyerukan solidaritas melawan rasisme, diskriminasi dan kekerasan terhadap warga Papua di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Dalam aksi tersebut turut bergabung warga dan mahasiswa asal Papua yang juga menggelar aksi untuk memprotes tindakan diskriminasi dan kekerasan yang menimpa mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang beberapa waktu lalu.

Selama Januari, gerakan KKB masih terkonsentrasi di Intan Jaya, Jaya Pura. Memasuki Maret, gerakan kelompok ini meluas ke Kabupaten Puncak dan Mei ini ke Kabupaten Yahukimo serta Pegunungan Bintang. Selama Januari-Mei ini, total 19 kali KKB melakukan penyerangan hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Moeldoko juga menggarisbawahi bahwa yang utama bagi pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua. Setelah dievaluasi, Dana Otonomi Khusus akan ditingkatan dan mekanisme penyalurannya diperbaiki sehingga lebih sulit dikorupsi dan langsung pada sasaran. ”Dana Otsus akan naik jadi 2,25 persen dari tadinya 2 persen Dana Alokasi Umum," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, TNI yang dikerahkan di daerah rawan di Papua diharapkan tak sekadar menjaga dan melindungi keamanan rakyat dan wilayah Papua, tetapi juga harus dapat memberikan sumbangsih ekonomi dan kesejahteraaan serta ikut bersama rakyat Papua membangun.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sukarelawan dan aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar Aksi Kamisan ke-598 yang menyerukan solidaritas melawan rasisme, diskriminasi dan kekerasan terhadap warga Papua di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Dalam aksi tersebut turut bergabung warga dan mahasiswa asal Papua yang juga menggelar aksi untuk memprotes tindakan diskriminasi dan kekerasan yang menimpa mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang beberapa waktu lalu.

”Mereka harus bawa cangkul dan arit di depan dan di belakang punggungnya tetap membawa senjata. Jadi, pacul dan arit itu diibaratkan ikut mencangkul dan membersihkan lahan serta mengolahnya. Namun, senjata akan digunakan untuk melindungi rakyat Papua jika diganggu keamanannya dan keselamatan diri terancam,” ujarnya.

”Mereka harus bawa cangkul dan arit di depan dan di belakang punggungnya tetap membawa senjata. Jadi, pacul dan arit itu diibaratkan ikut mencangkul dan membersihkan lahan serta mengolahnya. Namun, senjata akan digunakan untuk melindungi rakyat Papua jika diganggu keamanannya dan keselamatan diri terancam” (Moeldoko, Kepala Staf Presiden)

Karena itu, lanjut Moeldoko, kehadiran TNI harus mengubah pandangan dan citranya sebagai pengayom, pelindung dan ikut menyejahterahkan rakyat Papua. Namun, TNI akan angkat senjata jika keselamatan rakyat Papua terancam dan keamanan wilayah NKRI dirongrong oleh para separatis yang ingin memisahkan diri.

”Kehadiran TNI juga tidak menimbulkan persoalan baru seperti menimbulkan ketakuran pada rakyat Papua melainkan menjadi sahabat dan pelindung rakyat. Jadi, rebut hati dan pikiran rakyat Papua agar ikut terlibat menyejahterahkan dirinya serta ikut bersama-sama menjaga keamanan wilayahnya dari gangguan,” jelas Moeldoko.

DOKUMENTASI PENDAM KODAM XVII/ CENDERAWASIH

Proses evakuasi 13 guru yang menjadi korban kekerasan kelompok separatis dari Kampung Aroanop, Distrik Tembagapura ke Timika, pada Kamis (19/4/2018).

Merebut pengaruh

”Masyarakat melihat kesan adanya kompetisi antara aparat keamanan. Ia mengharapkan, kompetisi itu tidak malah menambah jatuh korban di masyarakat. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak sekedar menjadikan masyarakat Papua obyek dan mengincar kekayaan alam tanpa mempedulikan masyarakat Papua.” (Antie Solaiman, Dosen FISIP UKI)

Lebih jauh, Moeldoko menyatakan, KKB saat ini tengah berupaya merebut pengaruh dari pemerintah dan TNI ke kelompoknya. Karena itu, pengaruh itu jangan sampai berpindah dan direbut oleh KKB. ”Harus dijaga agar pemerintah RI tetap kedepankan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Papua dan akan selalu menjaga serta melindungi rakyat dan wilayah NKRI,” tuturnya.

Baca Juga: Kekerasan di Papua Harus Diselesaikan secara Hukum

Terkait dengan nama untuk kelompok separatis bersenjata yang disebut KKB, Moeldoko menyarankan perlunya ada kesamaan dalam penyebutan nama di antara pemerintah. Dengan kesamaan penyebutan, akan mempengaruhi bentuk operasi di lapangan.

Antie Solaiman, dosen FISIP Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengatakan, masyarakat melihat kesan adanya kompetisi antara aparat keamanan. Ia mengharapkan, kompetisi itu tidak malah menambah jatuh korban di masyarakat. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak sekedar menjadikan masyarakat Papua obyek dan mengincar kekayaan alam tanpa mempedulikan masyarakat Papua.

SUPRIYANTO

.