PKS Mulai Jalin Komunikasi dengan Partai Koalisi Pemerintahan

Jajaran DPP PKS menyambangi kantor DPP PDI-P di Jakarta, Selasa (27/4/2021). Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan PKS ke pengurus parpol pendukung pemerintah.

Kompas

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyambut kedatangan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipimpin Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (27/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Keadilan Sejahtera mulai membangun komunikasi politik dengan partai-partai koalisi pemerintahan. Langkah ini dinilai menjadi upaya partai oposisi itu untuk membangun koalisi pada pergelaran pemilihan umum tahun 2024.

Jajaran DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipimpin Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi berkunjung ke kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jakarta, Selasa (27/4/2021). Rombongan diterima oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Seharusnya, Senin (26/4/2021) sore, DPP PKS juga diagendakan bertemu dengan DPP Partai Golkar. Namun, pertemuan tersebut dijadwalkan ulang menjadi Kamis (29/4/2021).

Dalam kunjungan ke PDI-P, Sekjen PKS Aboe mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan rangkaian silaturahmi sebagai anak bangsa yang sama-sama berjuang melalui jalur partai politik. Selain itu, PKS ingin mengenalkan kepengurusan DPP PKS periode 2020-2025, lambang, himne, dan mars yang baru.

Aboe menyadari, ada perbedaan sikap politik antara PKS dan PDI-P. Namun, ia menekankan, sikap politik yang berbeda tersebut tak berarti menghalangi silaturahmi di antara keduanya.

”Sebagai partai politik tentu masing-masing memiliki sikap politik yang jelas. Meski berbeda. Kami di luar pemerintahan dan PDI-P sedang memimpin, silaturahmi jalan terus. Tugas kita adalah berpegang pada konsensus persatuan,” ujar Aboe.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Presiden PKS 2020-2025 Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato dalam Musyawarah Nasional V PKS di Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020).

Baca juga : Lima Rekomendasi Rakernas PKS, Salah Satunya Perkuat Sikap Oposisi

Titik temu

Aboe juga menegaskan, PKS akan tetap konsisten pada jalan oposisi. Hal ini bertujuan agar partainya dapat terus memberikan kritik konstruktif dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

Ia melihat, bangsa Indonesia kini tengah menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19. PKS akan mendorong pemerintah mempercepat penanganan pandemi, salah satunya mendorong percepatan vaksinasi. Tujuan yang sama itu bisa ditindaklanjuti dengan dorongan politik bersama di DPR.

”Banyak kepentingan masyarakat yang sama-sama bisa diperjuangkan dan dilaksanakan di fraksi (DPR) melalui banyak RUU yang kami cari titik temunya. Kerja sama ini cukup baik dan bisa kami lanjutkan,” ucap Aboe.

Kompas

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyambut kedatangan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipimpin Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan, PDI-P sangat menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Namun, bukan berarti tak ada ruang dialog. Ia juga sepakat bahwa semua partai dan elemen masyarakat seharusnya bersatu untuk membangun kerja sama di tengah pandemi.

Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto, yang ikut hadir dalam pertemuan, mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan PKS, khususnya lewat pembahasan berbagai isu publik di DPR. Ada berbagai isu yang bisa dibahas bersama, seperti keinginan melaksanakan pemilu lebih baik, ekonomi dan anggaran, hingga keprihatinan terhadap kondisi eksploitatif unilateral.

”Jika PKS siap bekerja sama dengan PDI Perjuangan untuk rakyat, kami setuju. Mekanisme bisa kita cari,” ujar Utut, yang juga Wakil Sekjen PDI-P.

Wakil Ketua MPR dari PDI-P Ahmad Basarah berharap pertemuan dengan PKS ini tidak hanya bersifat simbolik dan seremonial. Sebab, PDI-P dan PKS, dengan ideologi nasionalis dan Islam, tentunya bisa bekerja sama dalam praktik berbangsa dan bernegara.

Mulai terbuka

Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai, safari politik yang dilakukan oleh PKS ke partai-partai pendukung pemerintah dan oposisi itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa PKS adalah partai terbuka yang bisa berkomunikasi dengan beragam partai, termasuk dengan parpol yang ideologinya berbeda.

Hal ini dimungkinkan terjadi karena terjadi transformasi strategi kebijakan di internal PKS. Mereka kini berusaha untuk lebih aktif dalam membangun komunikasi ke banyak parpol. Bahkan, komunikasi dilakukan dengan PDI-P yang posisinya sering kali berseberangan dalam melihat suatu kebijakan.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes

Selain itu, safari politik ini juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan dalam Pilpres dan Pilkada 2024. Pada Pilpres 2024 yang tidak akan diikuti oleh petahana, persaingan diyakini akan lebih sengit. Oleh karena itu, parpol cenderung ingin membangun hubungan jangka panjang karena berkaitan dengan koalisi saat Pilpres dan Pilkada 2024.

”Masing-masing parpol mencari kesamaan visi,” katanya.

Safari politik yang dilakukan oleh PKS, lanjut Arya, dilakukan karena ada perubahan strategi elektoral. Mereka terus membangun komunikasi dan membangun isu-isu nasional, dan tidak mengutamakan isu-isu agama sehingga perlu berkomunikasi dengan parpol berideologi berbeda.

”Elite PKS merasa perlu keluar dan bertemu dengan banyak parpol dari beragam ideologi agar bisa diterima oleh pemilih dari beragam latar belakang,” ucap Arya.