Komnas HAM Berharap Pemerintah Selesaikan Persoalan di Papua Melalui Dialog

Komnas HAM menyatakan duka yang mendalam atas gugurnya Kabinda Papua dan korban jiwa lainnya dalam situasi konfliktual di Papua. Jatuhnya korban jiwa harus dicegah.

ANTARA FOTO/SEVIANTO PAKIDING

Warga mengungsi dengan penjagaan aparat keamanan di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (1/10/2019). Masyarakat Ilaga, Kabupaten Puncak, mulai mengungsi pascateror penembakan dan pembakaran oleh kelompok sipil bersenjata.

JAKARTA, KOMPAS — Gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha dalam kontak tembak di Papua adalah kehilangan besar bagi bangsa ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap proses dialog terus diupayakan sembari penegakan hukum dijalankan dengan tetap menjunjung kaidah hak asasi manusia.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, Selasa (27/4/2021), mengatakan, Komnas HAM menyatakan duka yang mendalam atas gugurnya Kabinda Papua dan korban jiwa lainnya, baik dari aparatur negara maupun masyarakat di sekitar wilayah yang berada dalam situasi konfliktual. Dalam konteks ini, Komnas HAM berupaya agar situasi konfliktual yang berujung pada jatuhnya korban dapat dicegah.

”Terutama untuk mencegah jatuhnya korban, Komnas HAM mendorong semua pihak, terutama pemerintah, mau mengambil langkah yang bersifat dialogis dengan berbagai komponen di Papua,” kata Amiruddin.

Sementara itu, lanjut Amiruddin, jika terdapat kelompok orang atau individu yang melakukan tindakan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa, maka hukum mesti ditegakkan secara transparan. Penegakan hukum mesti dilakukan dengan memperhatikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang ada serta dengan tetap menghargai kaidah HAM.

Kompas

Amiruddin

Menurut Amiruddin, Indonesia telah berpengalaman panjang untuk melakukan negosiasi dalam rangka menyelesaikan situasi konfliktual di berbagai wilayah. Meskipun berat dan rumit, dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik serta melindungi seluruh anak bangsa, termasuk melindungi para prajurit atau aparat keamanan di lapangan.

Baca juga: Presiden Tegaskan Tak Ada Tempat bagi Kelompok Kriminal Bersenjata di Tanah Air

”Usul saya, Presiden bisa menunjuk 1-2 orang sebagai utusan yang bisa menjadi sosok untuk menjalin upaya untuk berdialog. Dari situ akan tampak seperti apa langkah berikutnya. Karena yang kami butuhkan sekarang adalah menghentikan kekerasan, termasuk dari kelompok-kelompok yang memegang senjata di Papua. Tidak perlu kita sebagai anak bangsa saling tumpas,” ujar Amiruddin.

Di sisi lain, lanjut Amiruddin, banyak tokoh di Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menjadi utusan dan memulai berdialog. Semua pihak yang terkait dengan masalah Papua perlu diajak berdialog. Sementara Komnas HAM sampai saat ini terus berupaya menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik di Papua.

Sementara itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya Kabinda Papua. Peristiwa tersebut sangat tidak dikehendaki oleh siapa pun yang ingin melihat Papua menjadi tanah yang damai, bukan tanah yang membara karena penuh dendam.

Terhadap berbagai peristiwa kekerasan yang menelan korban jiwa, baik dari sisi aparat keamanan maupun masyarakat sipil, PGI meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap Kabinda Papua tersebut dalam rangka penegakan HAM, bukan balas dendam. PGI juga meminta agar warga sipil yang tidak bersalah dilindung dengan baik.

KOMPAS/RENY SRI AYU

Prajurit TNI mengusung peti jenazah korban penembakan di Nduga, Papua, saat tiba di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (7/12/2018).

”Mengutamakan pendekatan keamanan yang represif akan meningkatkan teror, ketakutan, dan semakin menggali luka Papua yang telah lama menganga, sekaligus mempertebal memoria passionis atau ingatan-ingatan tentang penderitaan bagi generasi Papua masa depan,” kata Philip Situmorang dari Humas PGI sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis.

PGI pun meminta Komnas HAM terus memantau potensi pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, PGI juga berharap Presiden Joko Widodo untuk sungguh-sungguh membuka ruang dialog dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua. Dialog dinilai sebagai jalan yang bermartabat bagi penyelesaian masalah Papya secara menyeluruh dalam koridor kebangsaan Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Tanah Air. Karena itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo diminta terus mengejar dan menangkap semua anggota KKB.

”Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok kriminal bersenjata di Tanah Papua ataupun di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers dari Istana Merdeka, Jakarta.