Pelaksanaan program vaksinasi bagi prajurit TNI beserta keluarganya terus dilanjutkan. Pada vaksinasi gelombang kedua, prajurit yang bertugas melayani publik dan melakukan pelacakan mendapat prioritas.
Oleh
Edna C Pattisina
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — TNI menggelar vaksinasi kepada 9.396 prajurit TNI yang berhadapan langsung dengan publik. Mereka tidak saja bertugas untuk pendisiplinan masyarakat, tetapi juga membantu proses pelacakan (tracing).
Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayor Jenderal Tugas Ratmono bersama Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Achmad Riad meninjau acara vaksinasi di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (3/3/2021). ”Ini termasuk kebijakan vaksinasi yang kedua dari Kemenkes setelah vaksinasi tahap pertama prioritas untuk nakes (tenaga kesehatan). Setelah ini, tahap kedua untuk petugas publik dan kita bersyukur didukung vaksinasi oleh Kemenkes dan tahap kedua untuk TNI sejumlah 125.000 dosis vaksin untuk 125.000 prajurit,” kata Tugas Ratmono.
Vaksin diutamakan untuk petugas pendisiplinan masyarakat dan petugas publik di seluruh jajaran TNI, utamanya untuk para babinsa (bintara pembina desa), babinpotmar (bintara pembina potensi maritim pos TNI AL), dan babinpotdirga (bintara pembina potensi dirgantara).
Menurut Tugas, vaksin tersebut diutamakan untuk petugas pendisiplinan masyarakat dan petugas publik di seluruh jajaran TNI, utamanya untuk para babinsa (bintara pembina desa), babinpotmar (bintara pembina potensi maritim pos TNI AL), dan babinpotdirga (bintara pembina potensi dirgantara). ”Karena mereka kita latih sebagai tracer (pelacak), jadi ini adalah salah satu sasaran prioritas saat ini sesuai kebijakan yang sudah ditentukan,” ujarnya.
Selanjutnya, vaksin akan disediakan untuk semua prajurit dan para PNS TNI. Setelah itu, TNI akan membantu program vaksinasi kepada masyarakat. TNI sudah menyiapkan vaksinator karena ini sangat penting untuk melaksanakan vaksinasi yang tersertifikasi. Saat ini, TNI menyiapkan sekitar 10.000 vaksinator untuk melaksanakan tugasnya sampai bulan Maret, baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara.
”Vaksinator ini akan kita gerakkan untuk melaksanakan percepatan vaksinasi yang segera diprogramkan oleh pemerintah. Ini diprogramkan dalam kebijakan Kemenkes bahwa ini sangat membantu untuk mendukung percepatan vaksinasi secara nasional,” katanya.
Di Mabes TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa memimpin kegiatan vaksinasi serentak bagi seluruh prajurit TNI AD di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad). Kegiatan vaksinasi yang dilakukan ini merupakan kelanjutan dari vaksinasi tahap I yang dikhususkan bagi tenaga kesehatan TNI AD sejumlah 20.565 orang. Vaksinasi ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah guna mencegah penyebaran Covid-19 serta untuk meningkatkan imunitas tubuh bagi seluruh prajurit TNI AD.
Selain di Mabesad, vaksinasi ini juga dilaksanakan secara serentak dan tersebar di semua komando utama (kotama) dan badan pelaksana pusat (balakpus) jajaran TNI AD. Seluruhnya ada 353.647 personel yang akan divaksin. Gelombang pertama telah dimulai 2 Maret 2021 untuk 61.054 personel, yaitu bagi penegak disiplin protokol kesehatan dan personel Kodam Jaya serta balakpus. Selanjutnya, gelombang kedua dimulai tanggal 15 Maret 2021 untuk 80.000 personel, yaitu bagi personel satuan Kostrad, Kopassus, dan personel di 15 kodam seluruh Indonesia. Akhir April 2021, seluruh prajurit TNI AD diharapkan sudah divaksin.
Kemudian, gelombang ketiga akan dimulai pada 1 April 2021 untuk 100.000 personel, yaitu di semua kodam kecuali Kodam Jaya. Yang terakhir, gelombang keempat dimulai tanggal 16 April 2021 untuk 92.028 personel, yaitu bagi personel yang belum mendapatkan vaksinasi. Adapun fasilitas kesehatan (faskes) yang akan menggelar kegiatan vaksinasi secara serentak berjumlah 500 faskes, terdiri dari 248 faskes setingkat rumah sakit dan 252 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) setingkat poliklinik.
Dalam kegiatan pemberian vaksinasi di Mabesad hari ini, tidak ketinggalan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Hetty Andika Perkasa, beserta jajaran pengurus Persit pusat sebagai salah satu bagian dari populasi yang kerap kali bersentuhan dengan publik sehingga memerlukan prioritas perlindungan imunitas.