Vaksin Covid-19 untuk Pelaksanaan Tahap Kedua Mulai Didistribusikan
PT Bio Farma mendistribusikan 2,6 juta dosis vaksin Covid-19 untuk pelaksanaan vaksinasi tahap kedua bagi petugas layanan publik dan penduduk lanjut usia. Sebagai tahap awal, vaksin disalurkan ke enam provinsi.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Sebanyak 2,6 juta dosis vaksin Covid-19 yang diproduksi PT Bio Farma (Persero) didistribusikan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi tahap kedua pada warga lanjut usia dan petugas layanan publik. Untuk sementara sejumlah vaksin itu didistribusikan ke enam provinsi, yakni Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali.
Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma, Bambang Heriyanto menuturkan, sebanyak 7,5 juta dosis vaksin Covid-19 diperkirakan bisa diproduksi sampai akhir Februari 2021. Vaksin yang diproduksi itu merupakan vaksin yang diproses dari bahan baku yang dikirimkan oleh Sinovac BioNTech pada Januari 2021.
“Kita perkirakan bulan Maret bisa bertambah lagi 11,4 juta dosis vaksin yang diproduksi. Kami siapkan untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi tahap kedua yang menyasar petugas layanan publik dan lansia,” tuturnya di Jakarta, Senin (22/2/2021).
Ia menuturkan, vaksin yang telah diproduksi tersebut akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah wilayah di seluruh Indonesia. Untuk sementara, 262.940 vial atau 2,6 juta dosis vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke enam provinsi pada Minggu, 21 Februari 2021. Dengan rincian, 9.970 vial ke Jawa Tengah, 100.430 vial ke DI Yogyakarta, 91.420 ke Jawa Timur, 28.800 ke Banten, dan 13.030 ke Bali.
Setelah itu, 233.000 vial atau sekitar 2,3 juta dosis kembali didistibusikan ke empat provinsi lainnya pada Senin (22/2) ini. Provinsi tersebut meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.
Kita perkirakan bulan Maret bisa bertambah lagi 11,4 juta dosis vaksin yang diproduksi.
“Kami terus melakukan distribusi secara bertahap agar semua provinsi yang sudah ditentukan Kementerian Kesehatan bisa mendapatkan vaksin. Ketersediaan dan pendistribusiannya kita siapkan dengan baik, terutama untuk menjamin rantai dingin distribusi vaksin,” tutur Bambang.
Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, sasaran vaksinasi tahap kedua mencapai lebih dari 38 juta orang. Itu terdiri dari 17,4 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta masyarakat lanjut usia. Untuk vaksin Sinovac, vaksinasi perlu dilakukan dengan dua dosis sehingga jumlah dosis yang dibutuhkan sekitar 76 juta dosis vaksin.
Daerah prioritas
Dengan kebutuhan yang besar serta ketersediaan vaksin yang masih terbatas, pelaksanaan vaksinasi pun akan dilakukan secara bertahap. Adapun daerah prioritas yang akan dilaksanakan vaksinasi lebih dulu untuk tahap kedua yakni tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Untuk vaksinasi lansia, pelaksanaan akan dimulai di seluruh wilayah DKI Jakarta dan 33 ibu kota provinsi lainnya.
“Vaksinasi untuk lansia akan difokuskan dulu untuk seluruh lansia yang memiliki KTP di Provinsi DKI Jakarta dan yang memiliki KTP di ibukota provinsi di 33 provinsi di luar provinsi DKI Jakarta. Jadi (wilayah) ini dulu yang kita lakukan vaksinasi. Minggu depan diharapkan sudah bisa memulai vaksinasi ini,” kata Nadia.
Menurut dia, lansia menjadi kelompok yang perlu segera divaksinasi karena mereka lebih rentan ketika tertular Covid-19. Masyarakat berusia lebih dari 60 tahun memiliki risiko kematian akibat Covid-19 lebih dari 30 persen.
Pemberian vaksin Covid-19 pada lansia pun telah melalui sejumlah pengujian untuk memastikan keamanan, mutu, dan khasiat vaksin untuk lansia. Oleh sebab itu, lansia diharapkan tidak ragu untuk divaksinasi. Vaksinasi bisa diberikan kepada lansia dengan kondisi sehat atau dengan komorbid yang terkontrol.
Selain itu, terdapat lima kondisi yang perlu diperhatikan, yaitu lansia yang menjadi sasaran vaksinasi tidak mengalami kesulitas untuk naik 10 anak tangga, tidak sering merasa kelelahan, serta tidak memiliki 5 dari 11 penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, kanker, jantung, nyeri dada, dan stroke. Kondisi lain yakni tidak kesulitan berjalan kira-kira 100-200 meter dan tidak mengalami penurunan berat badan yang bermakna selama satu tahun terakhir.
Nadia mengatakan, bagi lansia yang memenuhi syarat diharapkan bisa segera mendaftarkan diri sebagai sasaran vaksinasi. Terdapat dua cara yang bisa dipilih untuk mendaftarkan diri, yakni melalui laman web Kementerian Kesehatan atau melalui organisasi masyarakat yang telah terdaftar.
Pelaksanaan vaksinasi pun bisa dilakukan dengan sejumlah cara, antara lain vaksinasi di fasilitas kesehatan dan vaksinasi massal di tempat publik. Hal ini disiapkan untuk memudahkan akses lansia ke tempat pelaksanaan vaksinasi.
PPKM Mikro
Secara terpisah, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Alexander K Ginting menyampaikan, pelacakan serta pengawasan isolasi mandiri pada kasus Covid-19 perlu menjadi perhatian serius dalam pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Kerja sama semua pihak amat dibutuhkan untuk mendukung upaya tersebut.
Ia berpendapat, jumlah sumber daya untuk melacak kasus yang sudah disiapkan pemerintah pusat tidak akan cukup untuk membantu penemuan kasus yang optimal di maksyarakat. Kader untuk pelacakan kasus yang disiapkan saat ini 6.000 orang. Jumlah ini masih belum cukup untuk menjangkau semua penduduk.
Selain itu, tenaga pengawas perlu diperbanyak. Masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri di rumah pun perlu dipastikan tetap terjamin kebutuhan makan dan minum hariannya. Seluruh anggota masyarkat berperan untuk mendukung keberhasilan penanganan Covid-19 lewat pelacakan dan pengawasan.
“Posko Covid-19 yang dibentuk di tingkat desa setidaknya juga harus menjalankan empat kegiatan utama secara maksimal, yaitu ada kegiatan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung. Keempat hal ini harus dilakukan secara masif dan agresif agar laju penularan Covid-19 bisa ditekan,” ucapnya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rosyidah Rachmawaty menyampaikan, per 21 Februari 2021 tercatat ada 22.119 desa di 1.818 kecamatan di 92 kabupaten/ kota yang melaksanakan PPKM skala mikro.
Setidaknya dana sebanyak Rp 767 miliar yang telah disalurkan melalui dana desa untuk Covid-19. Jumlah ini berasal dari dana desa 2021 yang sudah disalurkan untuk desa aman Covid-19 sebesar Rp 1,4 triliun.
“ Seluruh desa diharapkan terus meningkatkan pengendalian Covid-19 dan mengimbau terus kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan upaya pencegahan. Seluruh masyarakat harus terlibat aktif dalam PPKM Mikro agar nantinya hasilnya bisa terlihat secara signifikan,” katanya.