RI Kembali Serukan Kesetaraan Akses terhadap Vaksin
Presiden Jokowi menyerukan agar semua negara di dunia harus berkomitmen untuk mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin. Sebab, dunia tidak akan bebas dari Covid-19 jika ada negara yang belum selesai menangani wabah itu
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia kembali menyerukan kesetaraan akses terhadap vaksin Covid-19. Kerja sama erat antarbangsa mutlak diperlukan dalam pengendalian Covid-19, karena dunia tidak akan bebas penyakit yang disebabkan virus SARS Cov-2 itu jika masih ada satu negara saja yang belum aman.
Seruan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara International Conference: Tackling The Covid-19 Pandemic (Health, Economics, Diplomacy, and Social Perspectives) sebagaimana ditayangkan dalam saluran Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/2/2021).
”Negara-negara di dunia berpacu mengamankan vaksin bagi kebutuhan rakyatnya. Namun, jangan pernah lupa bahwa kita harus terus mendorong agar ada kesetaraan akses terhadap vaksin,” kata Presiden.
Jangan pernah lupa bahwa kita harus terus mendorong agar ada kesetaraan akses terhadap vaksin. (Presiden Jokowi)
Di hadapan para pembicara yang berasal dari sejumlah negara, Presiden menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 merupakan harapan baru bagi dunia. Tingginya kebutuhan vaksin untuk mencapai kekebalan komunitas membuat negara-negara berpacu untuk mengamankan vaksin Covid-19.
Indonesia termasuk negara yang beruntung karena sejak awal sudah berupaya mengamankan akses serta komitmen pasokan vaksin. Hasilnya, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang pertama melakukan vaksinasi.
Namun, tidak semua negara bisa memperoleh akses vaksin dengan mudah. Karena itu, semua negara di dunia harus berkomitmen untuk mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin. ”Yang paling penting dalam menangani pandemi ini adalah kerja sama, kerja sama, dan kerja sama. Spirit kerja sama harus terus ditekankan karena no one is safe until everyone is,” kata Presiden.
Penguatan kerja sama dalam mengendalikan pandemi Covid-19 tak hanya dilakukan di internal negara, tetapi juga dengan negara-negara di dunia. ”Setiap negara pasti sudah melakukan segala upaya untuk menanggulangi krisis ini. Namun, lebih dari itu, kita harus merancang secara akurat, lebih detail, apa yang harus kita lakukan bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia,” kata Presiden.
Selain mengamankan vaksin untuk kebutuhan nasional, pemerintah Indonesia juga tetap berusaha memberikan kontribusi untuk negara-negara lain di dunia.
Selain mengamankan vaksin untuk kebutuhan nasional, Pemerintah Indonesia juga tetap berusaha memberikan kontribusi untuk negara-negara lain di dunia. Indonesia menjadi salah satu ketua dari kerja sama multilateral dalam pengadaan vaksin Covid-19, COVAC Advance Market Commitment Engagement Group (COVAC-AMC-EG).
Sementara itu, program vaksinasi nasional di Tanah Air terus berlanjut. Setelah para tenaga kesehatan, giliran para pelayan dan pekerja publik divaksinasi. Vaksinasi nasional tahap II menyasar 17 juta pelayan publik dan 21 juta orang lanjut usia (lansia).
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro menjelaskan, guru menjadi prioritas dalam program vaksinasi. Vaksinasi terhadap guru dianggap penting guna menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dalam kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka jika situasinya sudah memungkinkan.
Anggota TNI, Polri, serta kelompok petugas keamanan lain juga menjadi prioritas pemerintah. ”Mereka memiliki peran penting dalam memantau penerapan protokol kesehatan, dan juga proses penelusuran kontak,” kata Reisa.
Petugas transportasi publik juga menjadi sasaran vaksinasi tahap II. Pemerintah merencanakan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang merupakan zona risiko tinggi penularan Covid-19.
Terkait vaksinasi nasional, pada saat berpidato di konferensi internasional, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan program vaksinasi bisa diselesaikan pada akhir 2020.