Penyandang disabilitas di Indonesia belum didata secara holistik. Hal ini dapat menghambat mereka untuk mengakses haknya dan berdaya.

Anak-anak dengan disabilitas masih jauh tertinggal akses pendidikannya. Karena itu, pendidikan inklusif di sekolah reguler jadi harapan tersedianya akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Belum semua pelaksana kebijakan memahami penyandang disabilitas. Hal ini dapat berdampak ke pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tidak optimal.

Teman tuli di Provinsi Aceh harus berjuang keras untuk menjadi mandiri. Mereka mengasah keterampilan dan buka usaha kecil-kecilan agar ada penghasilan. Di balik itu, mereka tetap perlu dukungan nyata dari masyarakat.

Jumlah teman tuli di Aceh lebih dari 1.000 orang. Tidak semua dari mereka mendapatkan hak pendidikan yang layak. Sebagian bahkan tidak bisa berbahasa isyarat.

Pemerintah menjamin hak dan perlindungan bagi disabilitas dalam berkendara dan berlalu lintas. Komitmen negara menjamin kesetaraan ditindaklanjuti Korlantas Polri melalui penerbitan SIM bagi penyandang disabilitas.

Menjelang Pemilu 2024, kondisi penyandang disabilitas hanya menjadi obyek pengumpul suara (”vote getter”), masih sulit untuk mendapatkan akses keadilan sebagai pemilih mandiri atau kandidat peserta pemilu.

WNI suku Tionghoa bersama komponen bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban membangun NKRI menuju masyarakat adil dan makmur. Diharapkan WNI keturunan juga dapat berkiprah di pelbagai lini di pemerintahan.