TNI dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan program PPKM skala mikro dan vaksinasi nasional. Puluhan ribu prajurit dikerahkan ke desa-desa di seluruh pelosok Nusantara dengan harapan menyukseskan program pemerintah itu.
Oleh
Edna C Pattisina
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengerahkan puluhan ribu anggotanya untuk membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di Pulau Jawa dan Bali. Puluhan ribu prajurit itu akan membantu program vaksinasi dan pelacakan kontak pasien Covid-19.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin Apel Gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/2/2021). Turut hadir pada acara tersebut KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.
TNI mengerahkan 27.866 babinsa, 1.768 babinpotmar, dan 102 babinpotdirga di 7 provinsi di Jawa-Bali untuk melaksanakan PPKM skala mikro. (Hadi Tjahjanto)
Pada kesempatan tersebut, Hadi mengatakan, apel ini menjadi bukti komitmen TNI mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa-Bali.
”TNI mengerahkan 27.866 babinsa, 1.768 babinpotmar, dan 102 babinpotdirga di 7 provinsi di Jawa-Bali untuk melaksanakan PPKM skala mikro,” ujarnya.
Para prajurit TNI yang telah ditugaskan untuk menjadi tracer Covid-19 akan diberi pelatihan. Di samping bertugas sebagai penegak disiplin protokol kesehatan, para prajurit TNI tersebut juga dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan tracing Covid-19 di tengah masyarakat. Babinsa yang merupakan ujung tombak TNI di tengah masyarakat dapat menjadi agen pencegahan, pendeteksian, dan penanggulangan terhadap Covid-19 di desa.
”Sebanyak 475 personel TNI yang hari ini dilatih akan menjadi pelatih bagi lebih dari 27.000 babinsa lainnya yang ada di Jawa dan Bali yang akan melaksanakan PPKM skala mikro. Setelah program training for trainers tenaga tracer ini selesai, TNI akan segera melaksanakan pelatihan bagi 10.000 vaksinator yang akan disebar di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan vaksinator Covid-19,” ucapnya.
Kemenkes RI bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memastikan bahwa ini dilakukan sampai ke level paling kecil, paling rendah, di grass root, di semua desa di kabupaten/kota serta di semua RT dan RW.
TNI berharap upaya ini menjadi bagian dari kontribusi nyata bersama seluruh komponen bangsa.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, Kemenkes RI bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memastikan bahwa ini dilakukan sampai ke level paling kecil, paling rendah, di grass root, di semua desa di kabupaten/kota serta di semua RT dan RW.
”Untuk itu, dibutuhkan jaringan sampai level terbawah. Itu sebabnya kami bekerja sama dengan TNI dan Polri. Oleh karena itu, TNI dan Polri yang mempunyai jaringan intelijen dan jaringan pemukul sampai ke level-level terkecil di bawah dan bekerja sama dengan masyarakat,” katanya.
Menurut Hadi, pada pelaksanaannya nanti diharapkan di setiap desa akan dibangun pos terpadu yang diawaki dari babinsa, babinkamtibmas, satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat), dan satpol PP (satuan polisi pamong praja).
”Mereka akan diberikan SOP sesuai apa yang dilaksanakan di daerah masing-masing dan perkembangan yang ada di wilayah setempat. Tentunya akan berbeda petugas yang ada di zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah,” jelasnya.
1.008 vaksinator
Saat ini TNI telah memiliki 1.008 vaksinator terverifikasi dan akan meningkatkan jumlah tersebut dengan melatih 10.000 vaksinator baru. TNI menyiapkan tenaga kesehatan untuk mendukung program vaksinasi nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
”TNI juga telah menyiapkan perangkat rantai dingin berupa cool box yang telah didistribusikan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) TNI di tujuh provinsi yang menjadi titik berat PPKM skala mikro dan vaksinasi,” terangnya.
Selanjutnya, Hadi mengatakan, tenaga vaksinator tersebut akan ditugaskan untuk membantu Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah serta ditempatkan di 23.000 desa yang ada di Jawa dan Bali. ”Itu pun masih bisa berubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan,” katanya.