Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali menegaskan tak turut campur dalam problem di internal Demokrat, apalagi berencana mengambil alih kepemimpinan. Namun, Demokrat tak percaya dan meminta Presiden bersikap tegas.
Oleh
ANITA YOSSIHARA/IQBAL BASYARI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Polemik internal Partai Demokrat yang menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terus berlanjut. Moeldoko menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono semestinya tidak perlu takut, apalagi sampai mengembuskan isu akan adanya upaya pengambilalihan kekuasaan karena ia terpilih secara aklamasi.
Pemilihan secara aklamasi itu menunjukkan posisi Agus yang begitu kuat sehingga semua pengurus dan kader sepakat untuk menetapkannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dengan demikian, semestinya putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tak perlu merisaukan, apalagi menanggapi isu pengambilalihan kekuasaan.
Moeldoko, dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta, Rabu (3/2/2021) sore, mengungkapkan kebingungannya karena pertemuannya dengan sejumlah kader Demokrat berujung kecurigaan akan adanya upaya kudeta kepemimpinan di tubuh partai politik yang didirikan SBY itu.
”Bingung saja, orang ngopi-ngopi, kok, bisa ramai begini. Apalagi ada yang grogi lagi. Apa, sih, urusannya ini? Saya, kan, ngopi-ngopi saja. Beberapa kali di sini (rumah), di luar juga. Biasa, wong kerjaan saya bicara sana-sini,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengakui beberapa kali dikunjungi kader Demokrat. Selain itu, ia pernah memenuhi undangan kader Demokrat untuk melakukan pertemuan di sejumlah tempat.
Mantan Panglima TNI itu pun mengharapkan tidak perlu ada ketakutan akan adanya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat karena ia tidak memiliki niat, apalagi kekuatan untuk melakukan ”kudeta”. Selain itu, di internal Demokrat pun masih banyak tokoh yang memiliki kekuatan besar, seperti SBY dan putranya, Agus, yang terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum.
”Saya ini siapa, sih? Biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya, Mas AHY. Apalagi, kemarin, dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut, ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Biasa-biasa saja gitu,” kata Moeldoko.
Dinamika di internal partai politik, lanjut dia, merupakan hal biasa. Para kader Demokrat juga tidak hanya menemui Moeldoko, tetapi juga tokoh lain, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, pertemuan itu tak menimbulkan kegaduhan, apalagi sampai meminta penjelasan dari Presiden Joko Widodo. Karena itu, Moeldoko melihat isu kudeta digulirkan hanya untuk dagelan saja.
”Masak saya mau ngopi saja harus izin Presiden? Ya, jangan begitulah, terlalu berlebihan,” katanya.
Moeldoko menegaskan tidak mau turut campur dengan urusan internal Demokrat karena dia bukanlah anggota partai tersebut. Apalagi sampai membicarakan penyelenggaraan kongres luar biasa Partai Demokrat dan kontestasi politik tahun 2024.
Moeldoko juga belum memiliki rencana untuk menemui Yudhoyono yang juga merupakan pendiri Partai Demokrat. Hal yang pasti, sampai saat ini, Moeldoko menghormati Yudhoyono yang pernah menjadi atasannya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan adanya upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan Demokrat yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo. Sejumlah politisi Demokrat lantas menyebut nama Moeldoko.
Secara terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra menilai, respons dari Moeldoko di dua jumpa pers mengonfirmasi fakta-fakta yang telah disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa ada keterlibatan pejabat di lingkaran Presiden Jokowi dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat.
Terlebih ada inkonsistensi pernyataan Moeldoko yang sebelumnya mengaku terjadi pertemuan di rumahnya dan belakangan mengakui ada pertemuan di hotel bersama kader dan mantan kader Demokrat.
”Semua pernyataan mengonfirmasi fakta-fakta yang kami sampaikan. Pak Moeldoko justru telah membuka fakta-fakta menjadi semakin jelas. Tudingan tidak disangkal dengan tegas, hanya ditanggapi dengan senyuman,” katanya.
Demokrat berharap Presiden Jokowi segera mengambil sikap terhadap Moeldoko atas tindakan yang dinilai menyalahgunakan kekuasaan. Sikap tegas Presiden Jokowi diharapkan sebagai bentuk konkret dalam menjaga parpol dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.