Transparansi Kejaksaan Diperlukan untuk Bangun Kepercayaan Publik

Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, yang ikut Rapat Kerja Kejaksaan secara virtual, Senin, mengatakan, pembenahan institusi kejaksaan mesti dengan membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Jaksa Agung ST Burhanuddin (baju putih) memberikan paparan saat digelarnya rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (16/1/2020), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dimulai dengan mendengarkan pemaparan dari Jaksa Agung terkait perkembangan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selanjutnya, rapat akan dilanjutkan dengan pandangan dari sembilan fraksi Komisi III DPR pada Senin (20/1/).

JAKARTA, KOMPAS — Pembenahan institusi kejaksaan mesti dilakukan dengan membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Hal itu mendesak untuk dilakukan demi mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak, yang turut mengikuti Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020 secara virtual, Senin (14/12/2020), mengatakan, arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo sudah tepat. Sebab, itulah masalah yang selama ini mendera institusi kejaksaan.

”Jadi, tidak bisa lagi untuk tidak transparan karena ukurannya adalah kepercayaan publik atau public trust. Kita mengapresiasi apa yang disampaikan Presiden karena memang itulah inti masalah kejaksaan ini dan Presiden tahu betul letak masalahnya,” kata Barita.

Ketika memberikan arahan dalam Rapat Kerja Kejaksaan RI, Presiden mengingatkan agenda reformasi atau pembenahan internal kejaksaan dari hulu ke hilir agar segera dituntaskan. Kejaksaan juga didorong terus mengupayakan sistem kerja yang efisien dan transparan sekaligus meninggalkan cara manual yang lamban dan berpotensi menjadi ladang korupsi (Kompas.id, 14/12/2020).

Selain itu, Presiden juga mengingatkan komitmen kejaksaan dalam penuntasan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Sebab, menurut Presiden, kejaksaan merupakan aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak tiba di Gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (28/7/2020). Kedatangan Barita dan anggota Komisi Kejaksaan lainnya ini untuk memintai keterangan Miftahul Ulum soal dugaan adanya aliran uang kepada pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ulum merupakan asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang juga terdakwa perkara suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

Menurut Barita, penekanan Presiden bahwa kejaksaan harus bersih berarti memerlukan peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin secara internal. Komisi Kejaksaan (Komjak) sebagai pihak eksternal merasa sudah mulai ada geliat berupa semakin terbukanya kerja sama kejaksaan dengan Komjak, termasuk komitmen dari Jaksa Agung untuk membuka akses kepada Komjak.

Meski kewenangan penjatuhan disiplin merupakan ranah dari kejaksaan, sejauh ini Komjak telah menerima berbagai pengaduan dari masyarakat mengenai jaksa yang nakal. Laporan itu telah diteruskan kepada kejaksaan yang direspons dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 130 pegawai kejaksaan.

Baca Juga: Kejaksaan Agung Dinilai Tidak Transparan

Terlebih setelah kasus yang menyangkut jaksa terjadi baru-baru ini, lanjut Barita, kejaksaan mulai memperbaiki diri, terutama untuk transparansi. Komjak juga dilibatkan untuk membicarakan hal itu.

Dengan adanya dorongan publik, kemudian dibicarakan di internal kejaksaan, disadari betapa pentingnya akuntabilitas dan kerja pengawas eksternal yang terwujud, semisal laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Komjak paling lambat 2 minggu. Jadi, pentingnya pengawasan bukan untuk Komjak, melainkan untuk public trust.

”Dengan adanya dorongan publik, kemudian dibicarakan di internal kejaksaan, disadari betapa pentingnya akuntabilitas dan kerja pengawas eksternal yang terwujud, semisal laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Komjak paling lambat 2 minggu. Jadi, pentingnya pengawasan bukan untuk Komjak, melainkan untuk public trust,” papar Barita.

Demikian pula, lanjut Barita, dorongan Presiden agar kejaksaan segera menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu juga diapresiasi. Komjak merasa rekomendasi Komjak kepada Presiden didengarkan dan didukung.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada peresmian pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan tahun 2020 secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Apresiasi Presiden

Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin berpandangan, pihaknya mengapresiasi arahan Presiden Jokowi kepada Jaksa Agung untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Amiruddin juga mengapresiasi arahan Presiden kepada kejaksaan untuk segera bekerja sama dengan Komnas HAM.

”Dan, karena Presiden sudah menyampaikan itu secara terbuka, kami tinggal menunggu langkah Jaksa Agung dan kita berharap Jaksa Agung langsung bertindak,” kata Amiruddin.

Dan, karena Presiden sudah menyampaikan itu secara terbuka, kami tinggal menunggu langkah Jaksa Agung dan kita berharap Jaksa Agung langsung bertindak.

Amiruddin pun mengamini bahwa kunci dari penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah Jaksa Agung. Sebab, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan penahanan adalah Jaksa Agung.

Baca Juga: Jaksa Agung Berjanji Perbaiki Nama Baik Lembaga Kejaksaan

Menurut Amiruddin, kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang paling dekat untuk bisa dituntaskan adalah kasus Paniai. Berkas itu telah beberapa kali bolak-balik antara Komnas HAM dan kejaksaan. Menurut Amiruddin, saat ini berkas kasus itu berada di kejaksaan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Jaksa penuntut umum dalam kasus Novel Baswedan, Ahmad Fatoni (tengah) dan Satria Irawan (depan), keluar dari Kantor Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Kebayoran Baru, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (23/7/2020). Komjak mengundang para jaksa itu untuk dimintai keterangan terkait laporan masyarakat yang disampaikan ke Komjak RI mengenai kejanggalan tuntutan dalam persidangan perkara penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette.