Penghargaan terhadap Kesetaraan Jender Masih Rendah

Politik Indonesia masih belum bisa menghargai kesetaraan jender. Di Pilkada 2020, diskriminasi bahkan pelecehan seksual dialami perempuan yang maju. Selain Saraswati di Tangsel, juga Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Tangerang Selatan, Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, berfoto di depan opelet seusai mendaftar di Kantor KPU, Tangerang Selatan, Jumat (4/9/2020). Selain pasangan Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, ada juga pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ikhsan dan Siti Nur Azizah-Ruhamaben yang direncanakan baru akan mendaftar pada Sabtu (5/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Diskriminasi bahkan pelecehan seksual mulai dialami perempuan yang maju sebagai calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Fenomena ini merefleksikan bahwa politik Indonesia masih belum bisa menghargai kesetaraan jender.

Calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Selasa (10/11/2020), melapor kepada kepolisian atas dugaan kasus pelecehan seksual dalam kontestasi Pilkada Tangsel 2020. Seseorang bernama Bang Djoel mengunggah foto Saraswati yang tengah hamil dengan keterangan gambar bernarasi pelecehan. Saraswati dalam Pilkada 2020 berpasangan dengan calon Wali Kota Tangsel, Muhammad.

Kasus hampir serupa terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Spanduk bernada diskriminasi terhadap perempuan ditemukan di sejumlah titik, di antaranya di Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Glagah. Spanduk tersebut bertuliskan ”Wong wedok iku nggone nang sumur, dapur, dan kasur, gak dadi Bupati” (Perempuan itu tempatnya di sumur, dapur, dan kasur, tidak menjadi Bupati).

Jika merujuk pada Pilkada Banyuwangi 2020, calon perempuan bupati yang dimaksud berarti Ipuk Fiestiandani yang berpasangan dengan Sugirah. Adapun di spanduk itu tidak tercantum nama pembuatnya.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Dari kiri, Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz, anggota KPU 2012-2017 Hadar Nafis Gumay, dan Deputi Direktur Perludem Khoirunnisa Agustyati dalam diskusi terkait RUU Pemilu di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (4/8/2017). Dalam diskusi itu, berbagai kalangan berharap agar pemerintah segera mengundangkan UU Pemilu sehingga tahapan pemilu serentak 2019 dapat segera dimulai.

Dari dua kasus itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati melihat bahwa masih banyak orang yang belum menyadari bahwa bentuk pelecehan seksual itu bukan sekadar pelecehan secara fisik, tetapi bentuknya bisa berbagai macam.

”Perempuan yang maju sebagai calon kepala daerah bisa rentan dengan kasus seperti ini. Sebab, bisa saja lawan politik menggunakan cara-cara seperti ini untuk kampanye negatif,” ujar Khoirunnisa.

Fenomena ini, lanjut Khoirunnisa, mengonfirmasi laporan Global State of Democracy yang dikeluarkan pada 2019 oleh The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Dalam laporan itu terdapat beberapa aspek demokrasi yang melambat di dunia, salah satunya upaya kesetaraan jender.

Bahkan, menurut The International IDEA, jika mengacu pada tingkat keterwakilan perempuan di parlemen secara internasional saat ini, dibutuhkan 46 tahun lagi untuk mencapai kesetaraan jender. ”Dan melihat praktik-praktik di atas tampaknya memang demikian,” ucap Khoirunnisa.

KOMPAS/DENTY PIAWAI NASTITIE

Peserta aksi dalam rangka Hari Perempuan Sedunia 2020 membentangkan poster di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020). Dalam aksi ini, massa menyuarakan tentang keberagaman, kesetaraan jender, dan penuntasan kekerasan terhadap perempuan.

Untuk itu, Khoirunnisa menilai, upaya afirmasi atau mendorong kesetaraan jender dalam politik di Indonesia tidak bisa sebatas mendorong jumlah 30 persen keterwakilan perempuan. Ruang yang ramah bagi perempuan untuk berkompetisi dalam pemilu dan pilkada juga penting diciptakan.

”Jadi, tidak sekadar jumlah (keterwakilan perempuan) yang harus diperjuangkan, tetapi mulai dari partai harus menciptakan ruang itu. Terkadang masalahnya juga ada di partai, misalnya perempuan tidak ditempatkan pada posisi yang strategis di partai politik, atau tidak di posisi yang bisa mengambil keputusan,” kata Khoirunnisa.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochammad Afifuddin, menyampaikan, di masa kampanye, terkadang segala cara dilakukan untuk menjatuhkan lawan. Oleh karena itu, ia pun mendorong agar kasus-kasus seperti itu diproses hukum.

Anggota Bawaslu RI Divisi Penindakan, Ratna Dewi Pettalolo, menambahkan, sejauh ini, pihaknya belum mendapat laporan terkait denga kasus yang menimpa Saraswati. ”Karena memang kewenangannya ada di kepolisian,” ucapnya.

KOMPAS/DENTY PIAWAI NASTITIE

Peserta aksi dalam rangka Hari Perempuan Sedunia 2020 membentangkan poser di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020). Dalam aksi ini, massa menyuarakan tentang keberagaman, kesetaraan jender, dan penuntasan kekerasan terhadap perempuan.

Namun, terkait kampanye negatif seperti yang terjadi di Banyuwangi, jika terdapat laporan dari masyarakat, Bawaslu akan menindaklanjutinya. Namun, katanya, spanduk-spanduk tersebut telah diturunkan oleh Bawaslu, kepolisian, dan satuan polisi pamong praja. ”Sampai hari ini, belum diketahui siapa pelakunya,” ucap Ratna.

Khoirunnisa mengkritik Bawaslu yang hanya bekerja sesuai laporan masyarakat. Seharusnya, mereka bisa aktif menindaklanjuti temuan di lapangan.

Ia juga menyayangkan, di dalam Undang-Undang Pilkada, ada ketentuan bahwa dalam kampanye dilarang melakukan kampanye hitam, menyebarkan berita bohong, politisasi suku, adat, ras, dan antargolongan (SARA). ”Nah, seharusnya, itu tidak dimaknai kampanye secara konvensional saja, tetapi termasuk juga kampanye di media sosial,” ujar Khoirunnisa.

Saraswati lapor ke polisi

Sementara itu, menanggapi pelecehan yang dialaminya, Saraswati  membuat laporan ke polisi. Saraswati yang  lama memperjuangkan hak-hak perempuan, penuntasan pelecehan ini membutuhkan upaya jangka panjang dan kepemimpinan.

”Ini bukan soal pilkada. Ini contoh kecil yang dialami ribuan perempuan di seluruh Indonesia,” kata Rahayu saat dihubungi lewat telepon seusai ia melaporkan pelecehan yang ia alami ke Polres Kota Tangerang Selatan, Selasa (10/11/2020).

Sebelumnya, calon wakil wali kota Tangerang Selatan ini melaporkan akun Facebook yang bernama Bang Djoel yang menulis ”Yg Mau Coblos Udelnya Silahkan.. Udel Dah Diumbar.. Pantaskah Jadi Panutan Apalagi Pemimpin Tangsel?” di Group Facebook TANGSEL RUMAH dan KOTA KITA dan ditujukan kepada Rahayu Saraswati Djojhadikusumo.

Tulisan dari akun tersebut disandingkan dengan foto dirinya. Padahal foto di media sosial itu merupakan foto  saat kehamilannya lima tahun lalu. Tangkapan layar akun Facebook tersebut kemudian beredar luas dan menjadi viral di media sosial, khususnya di kalangan masyarakat Kota Tangerang Selatan.

”Ini soal kemanusiaan dan penegakan keadilan,” ucapnya. Ia mengatakan, perbaikan harus dari segi teladan para pemimpin yang melakukan perbaikan sistem pendidikan yang mengutamakan cara berpikir kritis dan empati. Selain itu, perlu ada edukasi soal kesehatan reproduksi untuk mengajarkan soal hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang menghormati harkat dan martabatnya.

Kuasa hukum Saraswati, Maulana Bungaran, menyatakan, tuduhan itu memuat unsur pelecehan seksual serta kampanye politik hitam (black campaign) dan kampanye jahat.

HUMAS PEMDA BANYUWANGI/ZULFAN TRIADJI

Diskusi ”Mencari Pemimpin, Menuju Pilkada Damai” yang dipandu (kiri ke kanan) Angga Wisudawan dengan menghadirkan Ketua KPU RI Arief Budiman, dosen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Agus Trihartono, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Manajer Pemberitaan KompasTV Eko Wahyu Tawantoro yang diselenggarakan di Universitas Jember, Sabtu (7/3/2020). Diskusi tersebut membahas bagaimana partai politik, tahapan pemilu, penyelenggara, media, dan pemilih dapat melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.