Polri Tak Akan Tangguhkan Penahanan Sembilan Tersangka

Polisi melanjutkan proses hukum terhadap sembilan orang yang disangka menyebarkan hoaks sehingga memicu anarkisme dalam demonstrasi menentang RUU Cipta Kerja. Polri saat ini masih mengembangkan kasus itu.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta membantu membongkar atap Halte Transjakarta Tosari, Jakarta Pusat, yang rusak dan dibakar massa, Sabtu (10/10/2020). Sebanyak 46 halte Transjakarta dirusak dan dibakar massa saat berlangsung unjuk rasa menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang berakhir ricuh pada Kamis lalu. Tiga halte mengalami kerusakan parah, yaitu Halte Tosari, Halte Bundaran Hotel Indonesia, dan Halte Sawah Besar.

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memproses hukum sembilan tersangka yang diduga menyebarkan hasutan ataupun hoaks sehingga menyebabkan aksi anarkistis dan vandalisme dalam demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasutan dan hoaks itu disebarkan melalui grup aplikasi percakapan Whatsapp serta media sosial Facebook dan Twitter.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono, Kamis (15/10/2020), mengatakan, sembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut ditangkap di wilayah Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Kesembilan tersangka itu berinisial KA, JG, NZ, dan WRP. Adapun tersangka lainnya adalah JH, DW, AP, SN, dan KA.

Kesembilan orang tersebut diduga menyebarkan hasutan dan hoaks yang berakibat pada aksi unjuk rasa 5-9 Oktober berakhir anarkistis di beberapa tempat.

Kesembilan orang tersebut diduga menyebarkan hasutan dan hoaks yang berakibat pada aksi unjuk rasa 5-9 Oktober berakhir anarkistis di beberapa tempat. Akibatnya, terdapat anggota Polri yang terluka, kendaraan dinas milik kepolisian dan pemerintah dirusak, serta beberapa fasilitas umum dan gedung pun dirusak.

”Ini sembilan tersangka terkait dengan penyebaran hoaks yang mengakibatkan anarkisme dan vandalisme sehingga membuat petugas luka, barang-barang dinas rusak, fasilitas umum atau gedung rusak yang menyebabkan kepentingan umum terganggu. Sesuai petunjuk pimpinan, semua diproses dan tidak ada penangguhan (penahanan),” kata Argo.

Baca juga: Ratusan Pelajar yang Ditangkap Saat Demo Dipulangkan Polda Metro Jaya

KOMPAS/RIZA FATHONI

Sejumlah ruko yang turut terbakar dalam amuk massa pascademonstrasi menolak disahkannya RUU Cipta Kerja yang berakhir rusuh di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2020). Sejumlah bangunan dibakar massa di kawasan tersebut pada Kamis (8/10/2020), di antaranya Halte Bus Transjakarta Koridor 2 Senen, Halte Bus Transjakarta Sentral Senen, gedung eks bioskop Grand Theater, dan tiga ruko.

Argo mengatakan, para tersangka tersebut menggunakan pola hasutan dan hoaks. Misalnya, tersangka KA menyebarkan hasutan di dalam grup Whatsapp, sementara tersangka JG menyampaikan hasutan untuk melakukan kerusuhan seperti yang terjadi pada 1998 dan ajakan menggunakan bom molotov.

Sementara itu, tersangka AP menyampaikan hasutan melalui Facebook dan Twitter. Demikian juga dengan tersangka SN yang melalui akun Twitter-nya mengunggah gambar yang tidak sesuai dengan keterangan tulisan.

Ini belum selesai semua pemeriksaannya. Masih ada pemeriksaan dan belum berhenti di sini. (Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono)

Kesembilan tersangka tersebut dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana bagi para tersangka itu bervariasi, yakni 6 tahun sampai 10 tahun penjara. Adapun keempat tersangka yang ditangkap di Sumatera Utara kini diperiksa dan disidik di Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta.

”Ini belum selesai semua pemeriksaannya. Masih ada pemeriksaan dan belum berhenti di sini. Apakah dia berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu, kalau ada buktinya akan kami sampaikan,” ujar Argo.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Sisa amuk massa yang membakar Halte Bus Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2020). Unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diwarnai kerusuhan menyebabkan sejumlah fasilitas publik di Ibu Kota rusak. Layanan bus Transjakarta dipastikan beroperasi normal sehari seusai demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta. Perusakan dan penjarahan di sejumlah halte membuat pengelola menyesuaikan layanan di sejumlah koridor. Sebelumnya, layanan transportasi Transjakarta sempat berhenti total mulai Kamis (8/10/2020) pukul 16.30, setelah demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja memanas.

Menurut Argo, proses penyidikan masih berjalan karena kasus terkait teknologi informasi memiliki banyak sekali jaringan yang harus dianalisis. Demikian pula dugaan keterkaitan para tersangka dengan kelompok tertentu harus dibuktikan, semisal dengan adanya kartu anggota suatu organisasi.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Slamet Uliandi mengatakan, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Tidak tertutup kemungkinan akan berkembang kepada tersangka lain.

”Harapan kami bagi masyarakat, kalau berita itu diterima dari Whatsapp, mesti benar-benar dipelajari. Dan, kalau ragu, saran saya untuk tidak di-share,” kata Slamet.

Baca juga: Aksi Penolakan RUU Cipta Kerja di Kota Cirebon Ricuh

Penangkapan Sukarelawan MDMC

Secara terpisah, dalam keterangan tertulis, terkait penangkapan dan pemukulan sukarelawan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) serta penembakan gas air mata terhadap ambulans, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, PP Muhammadiyah sangat menyayangkan terjadinya insiden pemukulan terhadap sukarelawan MDMC. Sementara ambulans yang ditembak dengan gas air mata bukan milik MDMC dan Rumah Sakit Muhammadiyah, melainkan milik atau dioperasikan oleh lembaga Tim Rescue Ambulan Indonesia (TRAI).

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

”Bahwa mereka yang ditangkap bertindak sebagai pribadi dan tidak ada hubungan dengan kebijakan PP Muhammadiyah. Setelah dilakukan komunikasi yang baik dengan jajaran kepolisian, mereka sudah diperbolehkan pulang dan dijemput oleh keluarga masing-masing,” kata Mu’ti.

Baca juga: Sukarelawan Dipukul, Muhammadiyah Minta Warga Tak Terprovokasi