Pemberantasan Korupsi Butuh Konsistensi

Presiden Jokowi mengajak pemangku kepentingan konsisten merumuskan dan menjalankan upaya pemberantasan korupsi. Pencegahan juga harus diikuti penindakan tegas terhadap koruptor.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo mendengarkan sambutan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat menghadiri kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) secara virtual, Rabu (26/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Krisis kesehatan dan ekonomi akibat  pandemi Covid-19  menjadi momentum   untuk berbenah secara komprehensif dengan membangun tata kelola yang baik, efisien, akuntabel, dan bebas korupsi. Untuk itu, diperlukan program konkret dan komprehensif yang  dijalankan secara konsisten serta diikuti sanksi dan insentif yang jelas.

Dalam pembukaan kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Rabu (26/8/2020), Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya mencegah korupsi secara besar-besaran. Ia juga menekankan hal itu harus dilakukan dengan tetap menindak tegas  pihak yang terlibat korupsi.

Terkait hal itu, di tengah pandemi Covid-19, Presiden Jokowi  mengingatkan langkah cepat dan tepat untuk mengatasi krisis harus dilakukan tanpa mengabaikan transparansi serta akuntabilitas. Presiden menegaskan dua hal tersebut harus berjalan bersama dan saling menguatkan.

”Kita harus merumuskan dan melakukan langkah-langkah yang konkret dan  konsisten dari waktu ke waktu,” kata Presiden  melalui telekonferensi.

ANPK diselenggarakan Tim Nasional Pencegahan Korupsi. ANPK diikuti  pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menteri, DPR, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta perwakilan masyarakat sipil. Sebagian peserta hadir di Gedung KPK, Jakarta, dan sebagian lagi mengikuti secara virtual.

Hambatan transformasi

Korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2019 ialah 40.  Indonesia ada di peringkat ke- 85 dari 180 negara yang dikaji. IPK Indonesia hanya membaik 8 poin dibandingkan IPK 2012.

Baca juga: Komponen Bangsa Merupakan Bagian dari Gerakan Antikorupsi

Korupsi juga dapat mengganggu  transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Indeks Pemerintahan (Governance Index) Indonesia 2020 adalah 5,4. Dari skala 0-10, semakin tinggi skor, makin baik capaian sebuah negara. Skor di indeks ini  menjadi yang terendah dari tiga indeks penyusun Indeks Transformasi dari Bertelsmann Stiftung. Dua indeks penyusun lainnya, yaitu  Indeks Demokrasi, Indonesia mendapat skor 6,5 dan Indeks Ekonomi 6,1.

Kebijakan dalam mengatasi korupsi menjadi salah satu indikator yang membuat turunnya  skor Indeks Pemerintahan. Kebijakan mengatasi korupsi mendapat skor 4. Dalam indeks yang dilansir dua tahun sekali itu, sejak 2012, skor Indonesia pada indikator kebijakan mengatasi korupsi stagnan di nilai 4.

Tiga langkah

Untuk berbenah secara komprehensif, menurut Presiden Jokowi, langkah pertama yang harus dilakukan  adalah  pembenahan regulasi yang tumpang-tindih, tak memberikan kepastian hukum, berbelit-belit, dan membuat pejabat serta birokrasi tak berani melakukan eksekusi dan inovasi.

Presiden mengingatkan penegak hukum dan pengawas jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron untuk menakut-nakuti eksekutif, pengusaha, dan masyarakat.

”Aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semua. Musuh negara. Saya tidak akan memberi toleransi kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran ini,” ujar Presiden.

Langkah kedua, kata Presiden, ialah reformasi birokrasi. Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan divisi harus disederhanakan. Langkah ketiga, gerakan budaya antikorupsi harus digalakkan.

SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Ma\'ruf Amin

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, saat menutup ANPK, menambahkan, masih tingginya tindak korupsi  di Indonesia menjadi pelajaran bahwa sistem pencegahan korupsi harus lebih mampu menutup celah dan peluang terjadinya korupsi.

Wapres berharap, KPK terus menjadi rumah  program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). KPK harus menjadi pengikat yang kuat bagi kolaborasi dan kerja sama program Stranas PK.

Lima fokus

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, ada lima fokus area yang dikerjakan dan menjadi komitmen KPK. Pertama, KPK akan melakukan pemberantasan korupsi di bidang bisnis yang terkait tata niaga dan perizinan. Kedua, pemberantasan korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Ketiga, korupsi terkait bidang politik. Keempat, korupsi yang terkait pelayanan publik. Kelima, korupsi terkait sumber daya alam. Kelima area itu dipilih pimpinan KPK karena sesuai dengan program yang dicanangkan Presiden.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Tangkapan layar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri membuka kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Rabu (26/8/2020).

Guru Besar  Hukum Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menilai, program Stranas PK saat ini sudah berhasil pada tiga sektor, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Namun, masih ada kekurangan, yaitu kebutuhan tenaga ahli di bidang pencegahan korupsi yang memiliki kemampuan memantau dan mengevaluasi program yang telah disusun. Pendidikan antikorupsi dan kebutuhan tenaga ahli sangat berpengaruh pada program Stranas PK yang bergerak dalam pencegahan korupsi.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan, sanksi perlu diberikan kepada instansi yang tidak menjalankan secara optimal upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, lembaga yang berhasil perlu diberi intensif agar bisa memperkuat lembaga untuk berinovasi.

Kompas/Haris Firdaus

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Oce Madril

Dia juga mengingatkan, dalam pemberantasan korupsi,  integritas harus ada di setiap lembaga. Budaya tersebut harus dijalankan secara konsisten yang diwujudkan dalam sikap  tanggung jawab dan akuntabilitas. Jika integritas tidak dijalankan, perlu ada sanksi, seperti dinonaktifkan dan turun jabatan.