Presiden Harapkan Pamong Praja Muda Jadi Motor Reformasi Birokrasi
75 tahun merdeka, ketidakefektivan tata kelola pemerintahan masih menjadi persoalan serius bangsa Indonesia. Karena itu, Presiden Joko Widodo berharap para pamong praja muda menjadi motor reformasi di masa datang.
Oleh
ANITA YOSSIHARA DAN NINA SUSILO
·4 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Meski sudah 75 tahun merdeka, ketidakefektivan tata kelola pemerintahan masih menjadi persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengharapkan para pamong praja muda menjadi motor reformasi birokrasi yang saat ini sudah tidak bisa ditawar lagi.
Harapan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam upacara pelantikan pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXVII Tahun 2020 yang digelar secara virtual, Rabu (29/7/2020). ”Sebagai pamong praja muda, saudara harus menjadi penggerak inovasi, menjadi motor reformasi birokrasi, menjadi motor pengembangan cara-cara kerja baru, menjadi motor penggerak berpemerintahan yang baru,” kata Presiden dalam sambutannya dari Istana Bogor, Jawa Barat.
Dalam acara yang juga diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin dari kediaman dinasnya di Jakarta, serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, Presiden menyampaikan tentang tata kelola pemerintahan yang sampai saat ini belum efektif. Birokrasi masih terjebak pada aturan yang dibuatnya sendiri. Regulasi serta prosedur yang panjang dan berbelit-belit yang masih diberlakukan sampai saat ini justru membuat pemerintah sulit bergerak untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Sebagai pamong praja muda, Saudara harus menjadi penggerak inovasi, menjadi motor reformasi birokrasi, menjadi motor pengembangan cara-cara kerja baru, menjadi motor penggerak berpemerintahan yang baru.
Kondisi itu tidak sesuai dengan tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa depan, yang kecepatan dan inovasi menjadi penentu kemajuan bangsa. Presiden menegaskan, persaingan antarnegara tak lagi ditetukan oleh besar-kecil dan kaya-miskinnya sebuah negara, tetapi oleh kecepatan dalam berinovasi untuk memecahkan permasalahan bangsa.
Pemerintah pun dituntut untuk melakukan cara-cara kerja baru dan juga budaya kerja baru yang lebih inovatif, lebih cepat, dan lebih cerdas. ”Dalam kondisi normal pun cara kerja kita harus berorientasi pada hasil, harus cepat, harus efisien, harus langsung dirasakan oleh rakyat, apalagi dalam kondisi krisis kesehatan; krisis karena pandemi seperti ini. Cara kerja seperti itu sudah tidak bisa ditawar lagi,” kata Presiden.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengajak para pamong praja muda untuk mengawal perubahan cara-cara kerja baru. Dari cara kerja yang rumit dan lambat menjadi cara kerja yang cepat. Begitu pula regulasi yang banyak dan rumit perlu diubah menjadi aturan dengan jumlah sedikit serta sederhana.
Presiden tidak meragukan komitmen kebangsaan dan ke-Indonesiaan serta komitmen untuk melayani masyarakat para pamong praja muda. Namun, menurut Presiden, komitmen saja tidaklah cukup.
”Saudara-saudara para pamong praja muda harus memberikan nuansa yang berbeda, memberikan pemikiran-pemikiran yang berbeda, ikut mereformasi birokrasi, menempuh jalan yang smart yang orientasinya adalah hasil yang langsung dirasakan oleh rakyat,” tuturnya.
Para pamong praja muda itu pun disebut sebagai masa depan pemerintahan Indonesia, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga ke pelosok desa. Merekalah yang menentukan reformasi birokrasi serta adaptasi cara kerja baru di seluruh instansi pemerintahan dari tingkat pusat hingga desa. Mereka pula yang bertugas merawat kedekatan dengan rakyat dan melayani rakyat, serta memperkokoh Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Karena itulah, tak hanya prestasi, para pamong praja muda juga dituntut menunjukkan integritas serta loyalitas kepada masyarakat, bangsa, dan negara. ”Hari ini adalah permulaan darma baktimu untuk negeri, pengabdianmu untuk Ibu Pertiwi, dan perjuanganmu untuk kejayaan Indonesia. Mulai sekarang ini saatnya tunjukkan prestasi sebagai pamong praja yang melindungi rakyat, tunjukkan integritas, tunjukkan loyalitasmu kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Presiden.
Birokrasi dan ilmuwan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengharapkan para lulusan IPDN itu akan menjadi pemimpin yang kuat di masa mendatang. Karena itu, diharapkan para pamong praja muda tak hanya menjadi birokrat, tetapi juga ilmuwan yang ulung dalam menetapkan berbagai kebijakan.
”Jadilah birokrat yang ilmuwan sehingga mengambil kebijakan dengan dasar keilmuan yang kuat. Tidak untung-untungan, tidak coba-coba, mampu berkreasi dan berinovasi, serta memiliki kemampuan konseptual sehingga mampu merumuskan strategi ke mana anak buah akan dibawa,” kata Tito.
Jadilah birokrat yang ilmuwan sehingga mengambil kebijakan dengan dasar keilmuan yang kuat. Tidak untung-untungan, tidak coba-coba, mampu berkreasi dan berinovasi, serta memiliki kemampuan konseptual sehingga mampu merumuskan strategi ke mana anak buah akan dibawa.
Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan juga menjadi tuntutan karena para pamong praja muda itu akan menjadi motor penggerak pemerintahan. Karena hanya dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, pengambilan kebijakan tak diputuskan dengan serampangan, tetapi melalui serangkaian penelitian dan pola pikir ilmiah.
Upacara pelantikan diikuti oleh 1.500 pamong praja muda di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sebelum dilantik sebagai birokrat, Selasa (28/7/2020), mereka diwisuda sebagai ilmuan pemerintahan.
Pada upacara pelantikan itu, Presiden atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan selamat kepada para pamong praja muda. Tak lupa, Presiden mengingatkan mereka untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman, menjaga integritas sebagai pelayan masyarakat, menjaga kehormatan sebagai abdi negara, serta terus berusaha untuk menciptakan Indonesia maju.