Demi Menjaga Istana Tetap Steril

Pihak Istana Kepresidenan memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan Istana menyusul Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo terkonfirmasi positif Covid-19. Purnomo sehari sebelumnya bertemu Presiden di Istana.

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri), dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020). Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang di dalamnya mengatur pembentukan tim penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Setelah lebih dari satu bulan melakukan pertemuan tatap muka, Senin (27/7/2020), Istana kembali menggelar rapat terbatas secara virtual. Keputusan Istana itu pun menuai tanda tanya karena pertemuan secara virtual dilakukan setelah Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo terkonfirmasi positif Covid-19, sehari setelah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, pekan lalu.

Tepat pukul 09.30, Presiden Joko Widodo sudah siap di depan layar untuk menyampaikan sambutan pengantar ratas pengarahan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan arahan dari Istana Merdeka, Jakarta. Sementara para menteri dan kepala lembaga mengikuti ratas dari kantor masing-masing. Bahkan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, yang berkantor tak jauh dari Istana Merdeka, pun menjadi moderator ratas dari ruang kerjanya.

Padahal, agenda kali ini merupakan ratas perdana setelah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dibentuk. Tugas komite yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 itu juga tidak ringan. Tak hanya mempercepat penanganan pandemi Covid-19, komite itu pun diberi tugas memulihkan perekonomian nasional di tengah ancaman resesi global.

Rapat secara virtual untuk tema pembahasan yang begitu penting tentu menjadi pertanyaan. Sebab, sejak penerapan adaptasi kebiasaan baru, sejumlah pertemuan di Istana dilakukan secara tatap muka.

ANTARA/AKBAR NUGROHO

Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Sidang kabinet paripurna secara tatap muka perdana digelar pada Kamis (18/7/2020) lalu. Sidang kabinet dengan protokol kesehatan yang ketat itu pun sekaligus dilakukan untuk menyosialisasikan prosedur pertemuan di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tak hanya mewajibkan semua menteri, kepala lembaga, dan perangkat pendukung mengenakan masker, pihak Istana juga mengharuskan setiap pihak yang hadir mengikuti tes cepat Covid-19 serta pengukuran suhu tubuh.

Bukan hanya itu, jarak antarkursi yang ditempati para menteri dan kepala lembaga yang hadir juga dibuat lebih renggang dari biasanya pada saat sebelum pandemi. ”Semua harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan sebelum masuk kita dites dulu satu per satu. Semua menteri, termasuk Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung, semua mengikuti rapid test. Ini akan menjadi role model bagi pemerintah daerah yang akan menggelar acara seperti ini,” kata Pramono Anung kala itu.

Semua tamu yang datang ke Istana Kepresidenan, baik Jakarta maupun Bogor, wajib mengikuti tes cepat Covid-19.

Semenjak itulah pertemuan dengan Presiden, baik ratas maupun rapat internal, dilakukan secara tatap muka. Protokol kesehatan ketat memang diterapkan, tak sembarangan orang bisa masuk tanpa melakukan serangkaian protokol kesehatan, termasuk tes cepat Covid-19.

Semua tamu yang datang ke Istana Kepresidenan, baik Jakarta maupun Bogor, wajib mengikuti tes cepat Covid-19. Wartawan yang akan melakukan peliputan langsung juga diharuskan mengikuti tes cepat dan jumlahnya dibatasi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas kesehatan mengambil sampel darah calon penumpang yang menjalani tes cepat (rapid test) Covid-19 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2020). PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menggelar layanan tes cepat Covid-19 untuk pengguna kereta api jarak jauh di stasiun dengan tarif Rp 85.000 dan akan tersedia bertahap di 12 stasiun.

Hingga pada Jumat (24/7/2020), Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo dikabarkan positif Covid-19. Padahal, Purnomo sempat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/7/2020), dan melakukan tes usap Covid-19 sehari kemudian. Belakangan baru diketahui, Purnomo melakukan tes cepat di Solo saat akan terbang ke Jakarta untuk bertemu Presiden.

Baca juga: Kerumunan Sumbang Tambahan Kasus Positif Covid-19

Meski banyak yang menduga Istana kembali menggelar ratas tertutup karena kasus Wawali Surakarta, Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey T Machmudin menegaskan, tak ada kaitannya. ”Pertemuan virtual di masa adaptasi kebiasaan baru itu hal biasa. Kami fleksibel saja, bisa virtual, bisa juga pertemuan fisik, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.

Dijelaskan, ratas membahas percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, diikuti oleh banyak peserta. Karena itu, Istana mempertimbangkan untuk menggelar ratas secara virtual. ”Kebetulan komite itu jumlahnya banyak karena itu rapat digelar virtual,” ujar Bey.

Pertemuan virtual di masa adaptasi kebiasaan baru itu hal biasa. Kami fleksibel saja, bisa virtual, bisa juga pertemuan fisik, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Bey T Machmudin)

Fleksibilitas itu juga terlihat dari aktivitas Presiden Jokowi berikutnya. Beberapa jam seusai ratas, Presiden melantik Isdianto sebagai Gubernur Kepulauan Riau yang dilakukan secara tatap muka. Rangkaian prosesi pelantikan tetap dilakukan, dari penyerahan petikan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2020 yang berisi pengangkatan Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021 di Istana Merdeka, kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara, serta pengucapan sumpah dan janji di Istana Negara.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengarak Gubernur Kepulauan Riau Isdianto dalam prosesi kirab sebelum pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Tidak ada prosesi yang dilewati, hanya jumlah peserta pelantikan yang dibatasi. Saat kirab, misalnya, hanya diikuti Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta empat anggota pasukan bersenjata. Sebelum pandemi, biasanya pasukan bersenjata yang mengarak gubernur-wakil gubernur jumlahnya mencapai puluhan orang.

Bey juga menegaskan, ke depan, aktivitas Presiden akan lebih fleksibel. Bisa dilakukan secara virtual, bisa pula digelar dengan tatap muka langsung. Hal yang pasti dan tak akan berubah adalah penerapan protokol kesehatan ketat di setiap kegiatan.

Pandemi Covid-19 yang belum berhasil dikendalikan ini tentu menuntut semua pihak untuk taat, disiplin menjalankan protokol kesehatan di mana pun, tak terkecuali di Istana. Protokol ketat itu tentu saja dilakukan demi menjaga Istana tetap steril dari virus SARS-CoV-2.

Baca juga: Puluhan Pelanggar Perwali Surabaya Ditindak Tegas