Ombudsman: Malaadministrasi Masih Ada

Sidang daring yang digelar selama pandemi Covid-19 dipantau juga oleh Ombudsman RI. Hasil penilaian, potensi malaadministrasi berupa penundaan berlarut-larut persidangan selama pandemi Covid-19 masih terjadi.

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana sidang daring Irwanus Uropmabin dan Buchtar Tabuni, dua dari tujuh terdakwa perkara kerusuhan di Jayapura, Papua, di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (9/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman RI menemukan potensi malaadministrasi berupa penundaan berlarut-larut persidangan selama pandemi Covid-19 yang digelar virtual di 16 pengadilan negeri. Hasil pemeriksaan cepat (rapid assessment) Ombudsman menunjukkan, persidangan masih tetap dapat digelar meskipun masih ada kendala teknis.

Baca juga : Benahi Total Layanan Publik

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, saat konferensi pers daring di Jakarta, Selasa (9/6/2020), mengatakan, beberapa yang disoroti Ombudsman adalah standardisasi sarana dan prasarana sidang daring yang berbeda di pengadilan. Kualitas tenaga teknologi informasi juga perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan sidang daring.

Berbagai kendala teknis itu membuat ketidakjelasan waktu sidang karena harus menunggu persiapan perangkat telekonferensi. Jaringan internet yang kurang stabil juga mengganggu proses sidang. (Adrianus Meliala)

Kemampuan hakim, tambah Adrianus, juga masih terbatas dalam penguasaan teknologi. Koordinasi selama sidang daring dinilai juga masih kurang baik sehingga dikhawatirkan keterangan yang diberikan saksi ada di bawah tekanan atau keterangan dusta. ”Berbagai kendala teknis itu membuat ketidakjelasan waktu sidang karena harus menunggu persiapan perangkat telekonferensi. Jaringan internet yang kurang stabil juga mengganggu proses sidang,” kata Adrianus.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Perangkat yang digunakan untuk merekam dan menyiarkan secara daring sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/5/2020). Dalam sidang itu, Sri Mulyani mewakili Presiden menyampaikan, dalam rapat paripurna DPR yang digelar 12 Mei 2020, DPR memberikan persetujuan penetapan perppu.

Dari 16 pengadilan negeri yang diperiksa selama Covid-19, lanjut Adrianus, masih ada sekitar 56 persen atau sembilan pengadilan negeri yang menghadirkan saksi saat sidang pidana. Sejumlah pengadilan juga tak bisa memutuskan sidang dengan agenda mendengarkan saksi secara daring. Hal itu karena majelis hakim meminta persetujuan saksi terlebih dahulu memberikan keterangan virtual atau tidak. Jika tak setuju, pengadilan tak bisa memaksa.

Menurut Adrianus, selama Covid-19, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawah. Salah satunya terkait persidangan daring atau e-litigasi perkara pidana. Namun, karena belum ada regulasi turunannya , kualitas sidang daring masih jauh dari harapan.

Ombudsman mengapresiasi langkah sejumlah pengadilan negeri yang cukup baik menerapkan protokol kesehatan untuk mematikan wabah Covid-19. (Muhammad Pramulya Kurniawan)

Asisten Analisis Pencegahan Malaadministrasi Ombudsman Muhammad Pramulya Kurniawan menambahkan, Ombudsman mengapresiasi langkah sejumlah pengadilan negeri yang cukup baik menerapkan protokol kesehatan untuk mematikan wabah Covid-19.

Baca juga : Ombudsman: Instansi Pemerintah Masih Perlu Tingkatkan Pelayanan

Perbaikan sistem hukum

Sementara itu, Hairansyah, Wakil Ketua Komnas HAM, saat konferensi pers ”Catatan Penegakan HAM: Peta dan Tipologi Permasalahannya”, menyatakan, banyaknya pengaduan warga terkait dugaan pelanggaran HAM oleh negara menunjukkan perlunya perbaikan sistem hukum, terutama peradilan pidana.

Kompas/Wawan H Prabowo

Mantan pegawai pajak Kantor Pajak Penanaman Modal Asing  Tiga Jakarta, Hadi Sutrisno (depan) dan Muhammad Naim Fahmi (belakang), berjalan keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, seusai menjalani sidang lanjutan secara daring, Jumat (15/5/2020). Hadi bersama Naim Fahmi didakwa menerima suap 96.375 dollar AS atau setara Rp1,34 miliar. Suap itu terkait penetapan lebih bayar pajak (restitusi) dari PT Wahana Auto Ekamarga (WAE). PT WAE merupakan dealer kendaraan premium dengan merek Jaguar Land Rover dan Bentley.