Peran Parpol Tak Cuma Bagi-bagi Sembako, tetapi Juga Awasi Program Pemerintah
Selama pandemi Covid-19, partai politik diharapkan berperan lebih besar lagi. Tak cuma memberi bantuan berupa bahan pokok ke warga, tetapi juga memperkuat solidaritas dan mengawal kebijakan pemerintah di DPR dan DPRD.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Partai politik diharapkan berperan lebih besar lagi, tak hanya memberikan bantuan berupa bahan pokok atau sembako kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat solidaritas dan mengawal setiap kebijakan pemerintah agar mampu menghadapi pandemi Covid-19.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Minggu (17/5/2020), di Jakarta, saat membagikan paket sembako dan masker di Kantor DPP PKB, Jakarta, menyatakan, program partainya itu merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab PKB di tengah-tengah wabah Covid-19.
Saat pembagian sembako dan masker tersebut, di sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB juga dilakukan hal yang sama secara serentak di Indonesia yang dihubungkan melalui konferensi video.
”Ini merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab PKB untuk menyiapkan bantuan secara cepat bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 dan yang membutuhkan,” kata Muhaimin.
Ini merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab PKB untuk menyiapkan bantuan secara cepat bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 dan yang membutuhkan.
Acara pembagian sembako dan masker tersebut dihadiri juga oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Jazilul Fawaid, serta Ketua Fraksi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Cucun Ahmad Sjamsurizal.
Menurut Muhaimin, pandemi Covid-19 mengancam masyarakat serta belum diketahui kapan akan berakhir. Dalam situasi penuh ketidakpastian tersebut, masyarakat diharapkan terus membangun solidaritas dan ketahanan sosial.
Di satu sisi, Muhaimin melanjutkan, masyarakat diharapkan konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk itu, masyarakat mesti mempersiapkan diri dan beradaptasi untuk menghadapi sebuah situasi normal yang baru, yakni situasi dengan pandemi Covid-19.
”Tetap menggunakan masker, bergaya hidup bersih, dan harus tetap berjarak. Jadi kalau Lebaran jarak jauh saja, tidak usah pulang kampung, kalau ketemu tidak usah salaman dulu, jaga jarak, dan kerumunan dibatasi, tapi hindari pertemuan lebih baik. Ini semua ketahanan sosial yang harus kita siapkan,” ujar Muhaimin.
Di sisi lain, kata Muhaimin, untuk menghadapi krisis ekonomi yang bakal terjadi, soliditas dan solidaritas sosial mesti dibangun. Dirinya percaya bahwa pemerintah akan dapat mengatasi situasi yang sulit akibat Covid-19 dengan berbekal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan DPR menjadi undang-undang.
Meskipun demikian, Muhaimin berharap agar masyarakat tetap mengontrol kebijakan yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam pelaksanaannya. Pemerintah pun diharapkan melaksanakannya dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.
Tetap awasi program pemerintah
Kalau para parpol memberi bantuan sosial atau sembako, itu hanya bonus. Tetapi kewajibannya parpol itu di level eksekutif dan di level legislatif. Itu tidak boleh dilupakan, tidak boleh ditinggalkan, dan tidak boleh diabaikan.
Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpandangan, dalam kondisi pandemi Covid-19, partai politik mestinya memperkuat diri di DPR maupun DPRD untuk menjaga dan mengawal program pemerintah. Bagi kader partai yang duduk di lembaga eksekutif, partai politik dapat mengawal agar mereka mengeluarkan kebijakan yang berorientasi memperkuat masyarakat agar bertahan pada masa pandemi Covid-19.
Menurut Hendri, jika para parpol melakukan kegiatan yang bersifat karitatif, seperti membagikan sembako, itu hanyalah bonus. Hal itu dinilai tidak sulit dilakukan karena di Indonesia yang masyarakatnya terkenal dermawan dan ringan tangan dalam membantu sesama. Namun, tugas parpol sebenarnya adalah mengawal kebijakan pemerintah melalui perpanjangan tangannya di DPR dan DPRD.
”Kalau para parpol memberi bantuan sosial atau sembako, itu hanya bonus. Tetapi kewajibannya parpol itu di level eksekutif dan di level legislatif. Itu tidak boleh dilupakan, tidak boleh ditinggalkan, dan tidak boleh diabaikan (untuk terus mengawasi eksekutif),” kata Hendri.