Untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil, perlu kolaborasi dengan banyak unsur masyarakat agar dapat mencari agenda besar bersama-sama untuk diselesaikan. Selain kritik, juga harus mampu tawarkan solusi konkret.
Oleh
EDN/BOW
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Gerakan masyarakat sipil perlu diperkuat lewat kolaborasi dengan banyak unsur masyarakat sehingga mereka perlu mencari agenda besar bersama untuk diselesaikan. Dalam gerakannya, selain memberi kritik, masyarakat sipil juga harus mampu menawarkan solusi riil.
Masyarakat sipil merupakan kelompok terorganisasi dengan nilai tertentu yang otonom dari negara. Itu misalnya lembaga swadaya masyarakat, gerakan mahasiswa, dan organisasi masyarakat keagamaan.
Jajak pendapat Kompas pada akhir Februari 2020 menunjukkan 52,1 persen responden menilai masyarakat sipil mengalami stagnasi dibandingkan masa awal reformasi. Sebanyak 51,4 persen responden menganggap isu yang disuarakan LSM saat ini belum mewakili kepentingan masyarakat umum. Namun, 86,3 persen responden menganggap gerakan masyarakat sipil dibutuhkan untuk mengawasi kinerja pemerintah.
Sebanyak 51,4 persen responden menganggap isu yang disuarakan LSM saat ini belum mewakili kepentingan masyarakat umum. Namun, 86,3 persen responden menganggap gerakan masyarakat sipil dibutuhkan untuk mengawasi kinerja pemerintah.
Terkait tantangan itu, Rachland Nashidik, Wakil Sekjen Partai Demokrat, dan Luky Djani, sekretaris anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Minggu (8/3/2020), mendorong masyarakat sipil merumuskan agenda bersama. Rachland merupakan salah satu pendiri Imparsial, sedangkan Luky pernah menjadi wakil koordinator Indonesia Corruption Watch.
Luky mengatakan, gerakan LSM saat ini harus berbasis massa untuk menyelesaikan masalah representasi yang kerap dipertanyakan pada LSM. Karena itu, LSM sebisanya harus turun ke akar rumput, banyak melakukan dialog, pengorganisasian, pendampingan, dan advokasi. Untuk itu, perlu dicari agenda besar bersama untuk diselesaikan.
Sementara itu, Rachland mengatakan, LSM tetap penting, tetapi harus lebih kreatif. Menurut Rachland, strategi yang bisa diambil LSM saat ini ialah menguatkan basis massanya. Dengan menguatnya dukungan masyarakat, ini akan mendorong LSM menjadi sebuah penggerak perubahan sosial. ”Perubahan sosial harus dilakukan bersama-sama,” katanya.
Tawarkan solusi riil
Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Arif Wibowo mengatakan, belakangan ini, masyarakat sipil hanya berhenti pada kritik tanpa memberi solusi. Selain itu, kata Arif, sejumlah masyarakat sipil belum tegas menunjukkan jati dirinya sehingga tidak jelas arah dan tujuannya; apakah sebagai lembaga pemikir atau penggerak rakyat. ”Sering menyatakan mewakili masyarakat, tetapi pemahaman terkait situasi obyektif masyarakat enggak nyambung,” tuturnya.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, pemerintahan yang baik tentu tidak antikritik. Namun, masyarakat sipil yang baik juga tidak boleh asal mengkritik tanpa disertai data yang kuat.
Sepanjang kritik itu ada data, bisa dipertanggungjawabkan, dan membantu kinerja pemerintah, saya pikir enggak masalah. Kami pasti terbuka untuk berdiskusi.
”Sepanjang kritik itu ada data, bisa dipertanggungjawabkan, dan membantu kinerja pemerintah, saya pikir enggak masalah. Kami pasti terbuka untuk berdiskusi,” tutur Dasco.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Saleh Partaonan Daulay menyampaikan, agar suara masyarakat sipil didengar elite parpol di DPR atau pemerintah, mereka harus membuktikan eksistensi mereka di tengah masyarakat melalui kegiatan riil.