Publik Menanti Sosialisasi Bela Negara

Membela kepentingan negara sebagai wujud rasa cinta terhadap Tanah Air menjadi hal yang semestinya dilakukan oleh setiap warga negara. Namun, program bertujuan membangun kesadaran bela negara perlu lebih disosialisasi.

Kompas/Wawan H Prabowo

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penegak Pancasila membawa spanduk untuk mengenalkan nilai Pancasila saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (15/12/2019). Melalui kegiatan tersebut mereka berharap bisa mengawal penegakkan Pancasila yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, bela negara, toleransi antar sesama yang berbhineka tunggal ika.

Membela kepentingan negara sebagai wujud rasa cinta terhadap Tanah Air menjadi hal yang semestinya dilakukan oleh setiap warga negara. Namun, program dengan tujuan membangun kesadaran bela negara perlu lebih disosialisasikan dan diperbaiki guna mengikis kekhawatiran bayang-bayang militerisme.

Kesimpulan ini terekam dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu yang mencatat masih adanya pro dan kontra terkait program Bela Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan yang disahkan DPR, 26 September 2019. Pro dan kontra ini tergambar dari terbelahnya sikap responden.

Sebagian responden (44,6 persen) khawatir program ini bisa melahirkan watak militeristik di kalangan masyarakat sipil. Namun, sebagian responden lain (48,9 persen) menyatakan tidak mengkhawatirkan hal tersebut.

Keterbelahan ini boleh jadi tidak lepas dari kurangnya informasi kepada publik terkait program Bela Negara. Tiga perempat responden mengaku tidak mengetahui program ini meskipun secara umum mereka menangkap bahwa bela negara ini bagian dari wujud kecintaan terhadap negara, bangsa, dan Tanah Air. Maka, secara konseptual mereka memandang positif program Bela Negara.

Sikap positif ini ditunjukkan responden terhadap langkah pemerintah yang berupaya menumbuhkan dan menguatkan kesadaran bela negara. Namun, terlepas dari sikap positif responden ini, rasa khawatir publik tetap melekat terkait belum maksimalnya pengetahuan mereka tentang program Bela Negara ini.

Baca Juga: Peringatan Sumpah Pemuda Momen Meremajakan Komitmen Kebangsaan

Selain soal bela negara, UU No 23/2019 juga mengatur soal komponen cadangan, komponen pendukung, dan mobilisasi.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Sebanyak 1.211 orang dari 37 kelompok paduan suara menyanyikan lagu-lagu perjuangan secara bersama-sama dalam acara Orasi Kebangsaan dan Aubade Pancasila, Rabu (14/8/2019), di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Makna bela negara

Pada awal UU ini dibahas, yang ketika itu masih bernama Rancangan UU Komponen Cadangan Pertahanan Negara, publik merespons dengan penolakan.

"Sebagian besar makna dari persepsi responden cenderung positif sehingga sebagian besar dari mereka (lebih dari 85 persen) menganggap bela negara sebagai sesuatu yang perlu dilakukan"

Jajak pendapat yang pernah dilakukan Kompas pada saat itu menunjukkan, masyarakat justru khawatir pengerahan komponen cadangan dapat membentuk watak militeristik masyarakat yang kian kuat (Kompas, 19/11/ 2007). Namun, seiring perkembangan sosial politik dan relatif menguatnya nuansa nasionalisme dalam UU yang baru membuat publik kini apresiatif.

Jajak pendapat pada pekan lalu juga mencatat, bela negara dimaknai beragam. Namun, secara umum, mayoritas publik (tiga perempat responden) melihat bela negara dalam kerangka membela kepentingan nasional dan NKRI dari ancaman pihak luar atau di saat genting. Di dalamnya ada 12 persen responden yang menilai bela negara sebagai konsep dari kondisi militeristik.

Sebagian besar makna dari persepsi responden cenderung positif sehingga sebagian besar dari mereka (lebih dari 85 persen) menganggap bela negara sebagai sesuatu yang perlu dilakukan.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Ratusan orang membentangkan bendera berukuran 100 meter x 60 meter di Lapangan Rampal, Malang, Jawa Timur, Minggu (3/11/2019) sore. Dalam event Kirab Merah Putih dan Silaturahmi Kebangsaan ini, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan Malang sedang konsen membangun karakter bangsa, kemajuan boleh kita ikuti tapi kita harus bangga menjadi anak Indonesia.

Apalagi publik menilai saat ini ada ancaman, baik yang tampak maupun tidak tampak, terhadap keamanan negara. Sumber ancaman itu tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam negeri, baik berupa ancaman militer maupun nonmiliter. Ancaman nonmiliter cenderung berdimensi sosial budaya, misalnya hal yang saat ini santer dibahas, yaitu terancamnya Pancasila oleh ideologi lain.

Namun, perihal kemiskinan, keterbelakangan, dan rasa ketidakadilan bisa pula memunculkan ancaman stabilitas negara. Isu-isu tersebut dapat menjadi titik pangkal timbulnya separatisme, terorisme, dan radikalisme.

Untuk itulah UU No 23/ 2019 semakin mendorong mobilisasi warga sipil untuk kepentingan bela negara. UU tersebut menegaskan, warga sipil berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara, baik sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung.

"Lewat pembinaan kesadaran bela negara, diharapkan muncul warga negara yang akan menjadi kader bela negara dengan mental dan karakter cinta Tanah Air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara lewat kiprah di profesi masing-masing"

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah menyusun kerangka pembinaan yang diawali dengan pembentukan kader bela negara, pemeliharaan kader, pemberdayaan, dan penataan sarana prasarana.

Membentuk kader

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

2. Ratusan orang, yang sebagian besar anak muda, bersama-sama memanggul bendera merah putih berukuran 6 meter x 80 meter dari depan Monumen Pahlawan Trip untuk diarak menyusuri sejumlah ruas jalan di Malang, dan berakhir di Lapangan Rampal, dalam rangka Kirab Merah Putih dan Silaturahmi Kebangsaan, Minggu (3/11/2019) sore.

Lewat pembinaan kesadaran bela negara, diharapkan muncul warga negara yang akan menjadi kader bela negara dengan mental dan karakter cinta Tanah Air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara lewat kiprah di profesi masing-masing.

Sesuai target Kemenhan, pembinaan dilakukan lebih dahulu terhadap aparatur sipil negara (ASN). Pembinaan diperkuat dengan memasukkan materi nilai-nilai bela negara dalam pendidikan calon ASN, pelajar, serta mahasiswa. Kebijakan ini disambut publik secara positif. Hampir semua responden (di atas 80 persen) menilai upaya itu akan berdampak positif terhadap meningkatnya nasionalisme ASN, pelajar, dan mahasiswa.

"Sepertiga responden khawatir pembinaan kesadaran bela negara akan mengembalikan watak militeristik"

Meskipun persetujuan publik terlihat kokoh, tetap ada kekhawatiran terkait program Bela Negara. Sepertiga responden khawatir pembinaan kesadaran bela negara akan mengembalikan watak militeristik.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) berfoto dengan peserta upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 di Dharmasraya, Sumatera Barat, Senin (28/10/2019). Di sela-sela kegiatan itu, Moeldoko berpesan agar momen Hari Sumpah Pemuda mengingatkan kembali terkait komitmen kebangsaan yang pernah dideklarasikan oleh pemuda pada masa lampau.

Direktur Imparsial Al Araf juga menyatakan kekhawatiran tersebut. Menurut dia, pelibatan warga sipil yang sudah menjadi komponen cadangan dalam menghadapi ancaman nonmiliter dapat menimbulkan masalah, karena berpotensi melegalisasi proses militerisasi sipil yang juga dapat digunakan untuk menghadapi kelompok masyarakat dan pada akhirnya rentan memicu konflik horizontal (Kompas, 29/11/2019).

Baca Juga: Lima Poin Rekomendasi untuk Mempererat Buhul Kebangsaan

Untuk itu, publik juga ingin metode pelatihan fisik dibarengi penguatan kesadaran bela negara secara konseptual melalui pendidikan di dalam kelas. Ada ruang diskusi secara intelektual guna memperkuat kesadaran bela negara tersebut. Hal ini penting agar publik memahami arah dan tujuan program ini.

Di tengah minimnya pengetahuan terhadap program Bela Negara, sebagian besar responden mengaku antusias jika mendapatkan kesempatan mengikuti program tersebut. Sepertiga di antara mereka berusia 17-35 tahun, sebagai kelompok usia yang menjadi sasaran program Bela Negara.

Dengan kondisi masih minimnya pengetahuan publik terhadap program Bela Negara, perlu sosialisasi yang lebih luas dari pemerintah.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para peserta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat mengikuti Kongres Luar Biasa PSSI 2019 di Hotel Shangrila, Jakarta, Sabtu (2/11/2019). Kongres ini diwarnai keluarnya enam calon kandidat ketua dan menyatakan jika meninggalkan ruangan kongres karena diminta Sekjen PSSI Ratu Tisha saat mempertanyakan mekanisme dan pelaksanaan kongres, termasuk dibatalkannya debat calon kandidat ketua.