Rekanan Pemkab Cianjur Dievaluasi

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Tersangka Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (kiri) ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi seusai menjalan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/11/2018). Irvan Rivano dengan menggunakan rompi tahanan meninggalkan gedung KPK untuk dibawa ke  Rutan Cabang KPK di belakang gedung KPK Kav K-4, Jakarta. Ia diduga memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

CIANJUR, KOMPAS - Penangkapan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar atas dugaan pemangkasan dana alokasi khusus untuk sekolah menengah pertama bakal dijadikan bahan evaluasi perbaikan di berbagai bidang di kabupaten tersebut. DPRD Kabupaten Cianjur akan mengevaluasi mitra-mitra pemerintahan untuk mencegah terulangnya praktik korupsi.

Ketua DPRD Cianjur Yadi Mulyadi, Kamis (13/12/2018), di Cianjur, Jawa Barat, mengatakan, pihaknya berharap praktik korupsi tidak lagi mendapat tempat dalam tata pelayanan masyarakat di Cianjur.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Irvan atas dugaan pemotongan dana alokasi khusus di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rabu lalu. Irvanto ditangkap bersama enam orang lainnya, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Ketua Majelis Kepala Sekolah Cianjur Rudiansyah. Penyidik KPK menyita Rp 1,556 miliar. Kini Irvan telah ditetapkan sebagai tersangka (Kompas, 13/12/2018).

Kejadian itu jelas memprihatinkan saat dunia pendidikan belum berjalan ideal di Cianjur. Salah satu contohnya terlihat di SMPN 3 Sukaresmi di Kecamatan Sukaresmi. Setelah robohnya beberapa kelas akibat bencana gerakan tanah setahun lalu, hingga kini siswa masih menumpang belajar di SDN Chandrakusumah dan SDN Batukarut di kecamatan yang sama.

Adilias (21), pegawai tata usaha SMPN 3 Sukaresmi, mengatakan, aktivitas belajar-mengajar di sekolah tersebut terganggu akibat harus menumpang di sekolah lain. Keterbatasan kelas ini membuat siswa mendapatkan jam pelajaran lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah lain.

”Jam belajar terpangkas dari waktu normal sekitar enam jam. Kalau di sini, hanya sekitar tiga jam. Masuk pukul 13.00, pulang pukul 15.30. Kadang siswa dibubarkan kalau hujan turun karena takut terjadi longsor susulan. Tanah di sini dianggap sudah tidak kokoh,” ujar Adilias.

Kepala SMPN 3 Sukaresmi Epo Kurnia mengemukakan, gedung SMPN 3 Sukaresmi tidak bisa dibangun di tempat semula karena daerah tersebut masuk zona merah dalam bencana pergerakan tanah. Menurut dia, kendala yang ditemui dalam pembangunan gedung baru terkait dengan keamanan lokasi.

Epo menambahkan, Pemerintah Kabupaten Cianjur cukup responsif dalam menangani masalah tersebut. Namun, sulitnya mencari lahan yang tepat menghambat pembangunan. ”Saya tidak melihat dinas setengah-setengah. Namun, untuk masalah lahan memang membutuhkan waktu lama,” ujarnya.

Akan tetapi, ia tidak dapat menutupi keprihatinannya menyikapi kasus yang membelit bupati. Epo berujar, seharusnya dana itu bisa digunakan untuk membangun ruang-ruang kelas yang dibutuhkan siswanya.