Jadikan Pemilu 2019 Titik Ciptakan Budaya Politik Baru

KOMPAS/ANTONY LEE

Ketua KPU Arief Budiman (berbatik gelap) dan anggota KPU Ilham Saputra (tengah) menerima kunjungan dari aktivis Mufakat Budaya Indonesia yang diprakarsai oleh budayawan Radhar Panca Dahana (berkemeja putih). Pertemuan digelar di Gedung KPU di Jakarta, Selasa (04/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS – Momentum Pemilihan Umum 2019 harus bisa dimanfaatkan sebagai sebuah titik untuk menciptakan budaya politik baru sebagai implementasi dari Indonesia baru yang berbasis pada karakter dasar bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari. Namun, hal ini hanya mungkin terjadi apabila semua pemangku kepentingan kepemiluan bertindak dalam batasan rambu-rambu kesepakatan bersama bangsa Indonesia.

Nilai dasar bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari itu antara lain kejujuran, keterbukaan, kesantunan, saling menghargai, dan toleran. “Komisi Pemilihan Umum bisa menyebarluaskan nilai-nilai dasar yang menjadi titik pijak bersama yang harus diikuti oleh semua pelaku politik, kontestan pemilu di pusat maupun di daerah,” kata budayawan Radhar Panca Dahana yang juga pemrakarsa Mufakat Budaya Indonesia (MBI) saat beraudiensi dengan pimpinan KPU di Gedung KPU di Jakarta, Selasa (04/12/2018).

Menurut Radhar, KPU sebagai “wasit” sekaligus pembuat aturan main teknis Pemilu 2019 memiliki peran penting bagi terciptanya budaya politik baru itu. KPU harus bisa memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung dalam batasan undang-undang dan konstitusi. Dengan begitu, ketika ada upaya dari para pihak untuk menganggu tatanan kenegaraan, maka KPU harus berpegang teguh pada konstitusi. Radhar mencontohkan dengan kasus pencalonan pengurus parpol sebagai calon anggota DPD yang dilarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

“Pemilu 2019 ini merupakan moment of truth bangsa Indonesia ingin hancur atau mau menapaki kondisi lebih baik sebagai bangsa,” kata Rahdar.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, KPU sudah mulai membangun kultur politik baru dengan melakukan beberapa hal. KPU ingin kompetisi berlangsung dengan baik, sehingga menyerukan agar kampanye berlangsung sesuai aturan, ramah lingkungan, serta tidak dilakukan dengan menyebar disinformasi maupun fitnah. Selain itu, KPU juga mendorong agar tidak ada politik uang agar biaya politik tidak mahal.

“Bahan kampanye dibatasi biayanya. Kontestan yang membuat acara lalu membagikan hadiah juga dibatasi tidak lebih dari Rp 1 juta. Kultur kompetisi yang baru ini, baru bisa berjalan dengan baik jika semua mau memahami,” kata Arief.

Hasil Temu Akbar

Pertemuan antara KPU dengan MBI itu dihadiri sejumlah aktivis MBI, antara lain Radhar Panca Dahana, Olivia Zalianty, Connie Rahakundini, M Sobary, dan Niniek L Karim. Di pertemuan itu, Radhar menyerahkan hasil Temu Akbar MBI III yang diselenggarakan di Jakarta beberapa pekan sebelumnya, ke Arief Budiman. Hasil temu akbar itu mencakup lima bidang yang saling terkait, yakni kebudayaan, kebangsaan, ideologi, konstitusi, dan kenegaraan.

Menurut Radhar, KPU merupakan lembaga negara pertama yang didatangi MBI untuk mendiseminasikan hasil temu akbar MBI III. Selain KPU, MBI juga akan menyerahkan hasil temu akbar itu ke Presiden Joko Widodo, beberapa menteri terkait, perwakilan partai politik, organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sosialisasi juga akan dilkaukan ke kalangan seniman, serta generasi milenial.

MBI juga menyarankan agar KPU bisa memasukkan materi-materi kebudayaan dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019. Menyambut gagasan ini, KPU kemudian meminta agar perwakilan MBI bisa ikut hadir dalam rapat-rapat guna membahas debat capres dan cawapres yang akan diselenggarakan lima kali di tahun 2019