Tak Sosialisasikan Jokowi-Ma\'ruf, Caleg Partai Koalisi Terancam Sanksi

TIM MEDIA JOKOWI-MA'RUF

Petinggi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma\'ruf Amin saat menghadiri rapat kerja nasional tm kampanye se-Indonesia di Surabaya, Sabtu (27/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS -- Calon legislatif dari sembilan partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma\'ruf Amin terancam sanksi jika tidak menyosialisasikan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 tersebut. Sanksi yang diberikan terhadap caleg yang melanggar akan diserahkan kepada masing-masing partai.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma\'ruf, Hasto Kristiyanto, saat konsolidasi Tim Kampanye Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Jumat (16/11/2018), menyampaikan, sanksi terhadap caleg partai koalisi yang tidak menyosialisasikan Jokowi-Ma\'ruf diberikan karena Pemilu legislatif dan Presiden serempak tahun depan harus seiring sejalan.

“Semua agar bergerak mengamankan terotorial masing-masing. Seluruh caleg baik dari PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, kalau tidak menyosialiskan Pak Jokowi-Kiai Maruf akan diberikan sanksi. Apa yang sampaikan adalah rekomendasi Rakernas TKN Koalisi Indonesia Kerja”, ujar Hasto melalui keterangan persnya.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Hasto Kristiyanto

Hasto menjelaskan, sanksi yang diberikan terhadap caleg yang melanggar akan diserahkan kepada masing-masing partai. Dia mencontohkan, sanksi tegas berupa pemecatan akan dilakukan oleh partainya, PDI-P, kepada caleg yang melanggar aturan tersebut.

Selain itu, Hasto juga menegaskan agar seluruh tim kampanye, mesin parpol dan relawan bersatu padu memenangkan Jokowi-Ma\'ruf. Hal ini agar target raihan 70 persen suara nasional Jokowi-Maruf dapat tercapai.

“Kita tidak hanya sekadar sedang memenangkan Pak Jokowi-Kiai Maruf, tetapi sedang memenangkan nasib kita. Memenangkan masa depan kita di tangan pemimpin yang lahir dari rakyat,” tutur Hasto kepada seluruh TKD Jawa Timur. (*)