Berdayakan Ormas Tangkal Masalah Bangsa

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri acara diklat peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan se-Sumatera di Bandar Lampung, Lampung, Rabu (18/7/2018). Dalam kesempatan itu, dia meminta aparatur pemerintahan desa membuat rencana pembangunan desa secara matang agar tepat sasaran. (Ilustrasi)

JAKARTA, KOMPAS – Organisasi masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena masuk dalam setiap lini kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ormas perlu diberdayakan untuk ikut menangkal masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah daerah pun didorong aktif merangkul ormas agar bergerak ke arah yang produktif.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini setidaknya ada empat hal, yakni radikalisme dan terorisme, narkoba, korupsi, serta ketimpangan sosial. Menurut Tjahjo, peran ormas sangat dibutuhkan untuk ikut mencegah dan menanggulangi masalah tersebut.

“Ini perwujudan kesadaran tanggung jawab kolektif setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, menjaga keutuhan NKRI, dan tetap tegaknya Pancasila demi kemajemukan bangsa. Ormas harus berani menentukan sikap, siapa kawan dan siapa lawan yang ingin mengacau NKRI dan memecah belah persatuan bangsa,” ujar Tjahjo dalam acara Forum Koordinasi Nasional Ormas dan Anugerah Ormas Award Tahun 2018, di Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Dalam kegiatan itu, Kemendagri menganugerahkan penghargaan terhadap ormas yang dianggap berhasil memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa di masing-masing bidang lingkup kegiatannya. Adapun, penghargaan diberikan kepada Yayasan Taman Iskandar Muda (Bidang Pendidikan), Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Bidang Pemberdayaan Perempuan), Indonesia Corruption Watch (Bidang Tata Kelola Pemerintahan), Muhammadiyah Disaster Management Center (Bidang Penanggulangan Bencana), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Bidang Kebudayaan), Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (Bidang Kesehatan), dan Pusat Perlindungan Orang Utan (Bidang Lingkungan Hidup).

KOMPAS/CORNELIUS HELMY HERLAMBANG

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau pos pengungsian Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (19/10/2018). Mereka datang melihat pelayanan pada pengungsi pascabencana.

Sedangkan, penghargaan juga diberikan kepada ormas dalam kategori bakti sepanjang hidup, yakni Yayasan Taman Siswa, Persatuan Islam, Wanita Katolik Republik Indonesia, dan Al Irsyad Al Islamiyyah. Untuk kategori khusus, Kemendagri memberikan penghargaan kepada Gerakan Nasional Anti-Narkoba (Granat), Pemuda Pancasila, Gerakan Pemuda Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah.

Selain ormas, penghargaan juga diberikan kepada Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah yang telah berhasil memonitor, menganggarkan, dan membina ormas di daerahnya. Penghargaan itu diberikan kepada Provinsi Sulawesi Utara, Kota Semarang, dan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

Menurut Tjahjo, potensi ormas harus terus dikelola dengan optimal agar dapat menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi, jumlah ormas mulai dari tingkat kota dan kabupaten hingga provinsi, saat ini sangat besar, yakni 395.454 ormas.

“Pentingnya kita belajar untuk menggerakan dan mengorganisir masyarakat dari lingkup yang kecil lewat mekanisme organisasi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan yang juga hadir dalam acara itu, mengatakan, dalam upaya penanggulangan masalah terorisme dan intoleransi, TNI tidak bisa bekerja sendiri. Peran ormas sangat penting dalam upaya menangkal ancaman-ancaman itu sejak dini di masyarakat.

“Ormas lahir, kan, lahir dari masyarakat. Tentunya, patut dijaga semangat persatuan dan kesatuan itu sebagai kekuatan bangsa sehingga ormas menjadi senjata konvensional untuk menangkal ancaman-ancaman itu,” ujarnya.

Didit juga berpesan agar ormas tak hanya fokus pada peningkatan kuantitas sumber daya manusia, tetapi juga peningkatan kualitas. “Perlu adanya, pemahaman kualitas mental bela negara yang baik dan berwawasan kebangsaan yang kuat sehingga semua bisa menyuarakan persatuan agar sinergitas dan soliditas menjadi lebih besar,” katanya.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Lebih dari 3.000 mahasiswa menghadiri Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Jawa Timur Melawan Radikalisme, Sabtu (28/10), di Gelanggang Olahraga Pancasila, Surabaya. Aksi dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.

Kepala Kesbangpol Kota Semarang Isdianto menuturkan, peran pemerintah sangat penting untuk ikut merangkul keberadaan ormas. Bahkan, di Kota Semarang, ormas dijembatani untuk berhubungan langsung dengan instansi-instansi pemerintah sesuai dengan fokus kegiatannya.

“Jadi mereka merasa sebagai orang Semarang, ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota semarang, merasa dihargai dan diberi kesempatan. Sinergi ini yang harus dibangun dan disadari sejak awal,” ujar Isdianto.

Dengan demikian, menurut Isdianto, ormas tidak hanya fokus pada pengawasan pemerintah, tetapi ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan. “Kami arahkan jangan sampai hanya mengawasi, menyalahkan pemerintah, tetapi benar-benar mereka ikut terlibat,” tuturnya.