KPK Perbaiki Mekanisme Rotasi

KOMPAS

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menerima masukan dari Wadah Pegawai KPK untuk memperbaiki mekanisme rotasi pegawai agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK.

”Ada 15 pejabat struktural yang rencananya akan dirotasi. Namun, mereka mengirim surat kepada pimpinan agar rotasi yang dilakukan sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2005. Para pejabat struktural itu meminta penundaan hingga aturan lebih rinci diselesaikan. Namun, pada prinsipnya 15 pejabat struktural itu mendukung penuh kebijakan rotasi tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (20/8/2018) di Jakarta.

Menurut Febri, saat ini memang belum ada aturan pelaksanaan yang rinci dari PP No 63/2005. Pimpinan KPK mendengar masukan dari para pejabat struktural dan Wadah Pegawai KPK sehingga dalam waktu dekat akan disusun aturan yang lebih rinci sebagai aturan turunan dari PP tersebut. Selama aturan belum rampung disusun, rencana rotasi pejabat struktural itu ditunda terlebih dulu.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berharap rotasi di tubuh KPK dilakukan secara transparan dan mengikuti ketentuan yang berlaku.