Jadi Caleg, Fokus Menteri Terbelah

Kompas

Pose Foto Kabinet KerjaPresiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama para Menteri Kabinet Kerja di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/14).

JAKARTA, KOMPAS  – Sejumlah menteri Kabinet Kerja akan maju sebagai calon anggota legislatif dari partai politik masing-masing. Sebagian dari mereka juga berencana dilibatkan untuk ikut berkampanye bagi pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Jika tidak dikelola dengan baik, hal itu berpotensi mengganggu efektivitas kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang saat ini masih berlangsung.

Sejauh ini, koalisi partai pendukung Jokowi-Ma’ruf masih berproses menyusun struktur dan formasi lengkap Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk Pemilu Presiden 2019. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan dan Wakil Ketua TKN Arsul Sani di Jakarta, Selasa (14/8/2018), mengatakan, sejumlah menteri Kabinet Kerja yang juga maju di Pemilihan Legislatif 2019 berpotensi ditarik masuk terlibat dalam TKN.

Adapun enam menteri dari Kabinet Kerja yang akan maju di Pileg 2019 mendatang adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (PPP), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDI-Perjuangan), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (PDI-P), serta tiga menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa; Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Potensi ditariknya para menteri itu dilandasi harapan bahwa selain berkampanye untuk diri masing-masing sebagai caleg di daerah pemilihan, mereka juga dapat berkampanye untuk Jokowi-Ma’ruf. “Misalnya, Pak Lukman kan nyaleg, jadi bisa saja diajak ikut. Itu wajar saja, karena mereka sekalian jadi caleg,” kata Arsul.

Kompas

Menteri Agama Lukman Hakim

Arsul meyakini, hal tersebut tidak akan mengganggu efektivitas kinerja pemerintah. Menteri-menteri yang berpotensi dilibatkan bukan menteri utama yang sedang menangani program inti Jokowi-Kalla. Mereka juga kemungkinan tidak akan diberi posisi sebagai pelaksana, tetapi sebagai dewan pengarah maupun penasihat tim kampanye.

“Kampanye kan tidak setiap hari. Lalu tentu saja hal-hal teknis (di timses) yang akan mengurusi itu para sekretaris jenderal atau tim lain. Menteri itu sendiri paling membantu pidato, mengelaborasi capaian kinerja pemerintahan,” kata Arsul.

Berbeda dari Arsul, Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, PKB tidak akan melibatkan tokoh menterinya dalam TKN Jokowi-Ma’ruf, kecuali Jokowi sebagai Presiden dan capres secara khusus meminta. “Dari awal kebijakannya menteri tidak usah ikut timses. Untuk menjaga kepantasan dan kepatutan, juga supaya bisa fokus mengurus negara saja, fokus di kementerian masing-masing,” katanya.

Adapun terkait tiga menteri dari PKB yang maju di pileg, Karding mengatakan, partai sudah meminta agar para menterinya tetap profesional dan proporsional dan tetap mengikuti aturan undang-undang dalam berkampanye agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan, fasilitas, serta tetap fokus pada tugas pokoknya sebagai pembantu presiden.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Menpora Imam Nahrowi

Ia mengakui, partai membutuhkan para menteri untuk maju sebagai caleg guna mengisi kekurangan kursi PKB di sejumlah daerah pemilihan. Dalam hal ini, Dapil Depok, Jakarta Timur, dan Bengkulu.

“Mereka ini kan kader partai juga, jadi kita tetap mendorong mereka untuk membesarkan partai, mengisi daerah-daerah yang PKB tidak punya kursi DPR RI. Namun, jangan sampai urusan negara dikait-kaitkan dengan urusan politik pribadi. Profesional dan proporsional. Kalau perlu cuti, ya cuti, sesuai aturan saja,” katanya.

Sementara itu, menteri-menteri dari Partai Nasdem tidak ada yang akan maju sebagai caleg. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partai memang melarang para menterinya untuk ikut pileg, agar mereka dapat fokus menyelesaikan tugas sebagai menteri Kabinet Kerja hingga 2019 nanti. Namun, ia tidak menampik, sejumlah menteri dari partai lain bisa saja diminta membantu kampanye.

Nama-nama anggota TKN, ujar Johnny, sejauh ini belum final dan masih disusun. Namun, jika dibutuhkan, keterlibatan para menteri itu akan tetap dijalankan sesuai aturan undang-undang dan tidak boleh sampai mengganggu kinerja pemerintahan.

“Mereka tidak akan ditempatkan di jabatan strategis. Misalnya, Pak Jusuf Kalla sebagai cawapres, masuk tim penasihat. Ia tidak harus hadir di semua rapat, cukup memberi nasihat. Atau, para menteri barangkali di posisi juru kampanye, tetapi tidak dalam struktur tim kampanye,” katanya.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat ditemui media di Jakarta, Kamis (2/8/2018) malam

Adapun nama Puan Maharani belakangan disebut-sebut akan menduduki jabatan Ketua Tim Kampanye Nasional. Terkait nama Puan, Arsul mengatakan, koalisi meyakini Jokowi akan mengangkat ketua tim kampanye yang relatif bisa diterima di internal koalisi partai pendukung. “Ketua TKN itu terserah Pak Jokowi, tetapi kita yakin pak Jokowi  punya pertimbangan, tidak mungkin angkat orang yang resistensinya itu besar,” katanya.

Asman mundur

Sementara itu, menanggapi mundurnya Asman Abnur dari jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, partai-partai koalisi menyerahkan pergantian kursi menteri itu sepenuhnya pada Jokowi. Langkah Asman yang mengundurkan diri juga dianggap sebagai konsekuensi politik yang wajar setelah PAN berbeda koalisi dengan Jokowi.

Arsul mengatakan pengunduran diri Asman adalah langkah politik yang wajar karena partai asal yang bersangkutan memutuskan mendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Kami serahkan pada Presiden saja, pergantiannya itu terserah Presiden, mau mengambil dari parpol koalisi, atau praktisi reformasi birokrasi, atau dari teknokrat,” kata Arsul.

Pengunduran diri Asman adalah langkah politik yang wajar karena partai asal yang bersangkutan memutuskan mendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga mengatakan, pergantian menteri kabinet merupakan hak prerogatif penuh dari Presiden. PKB tidak berharap mengisi kursi yang kini kosong itu karena sudah menduduki cukup banyak jabatan menteri.

Adapun PKB kini menjabat empat jabatan menteri yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. “Sudah cukup, PKB cukup empat saja, dari Nahdlatul Ulama juga banyak,” katanya.