Kemendagri Ingatkan Kewenangan Plt Kepala Daerah

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko widodo, Ibu Iriana dan Wakil Presiden Jsuf Kalla memberi ucapan selamat kepada 12 menteri dan satu kepala badan hasil perombakan kabinet usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7). Mereka adalah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PAN dan RB Asman Abnur, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Efendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Archandra Tahar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, Menko Maritim dan sumber Daya Luhut B. Panjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan NAsional/Kepala Bappenas Bamabng Brojonegoro, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

JAKARTA, KOMPAS- Para pejabat yang dilantik untuk menggantikan kepala daerah yang sedang mengikuti proses pemilihan kepala daerah diingatkan untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait kewenangan yang dimilikinya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik Piliang, di Jakarta, Kamis (21/6/2018), mengatakan, dua pejabat pelaksana tugas bupati, masing-masing di Lampung Utara dan Lumajang (Jawa Timur), mendapat peringatan dari Kemendagri untuk tidak melakukan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan daerah masing-masing.

Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo, kata Akmal, telah dua kali diberi peringatan setelah memutasi 228 pejabat dan pegawai di Lampung Utara. Sementara itu, Bupati Lumajang As’at yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkada 2018 juga diperingatkan karena memutasi sekitar 500-an pejabat dan pegawai.

Menurut Akmal, dalam kondisi pilkada, tidak boleh ada mutasi karena kemungkinan ada indikasi ketidaknetralan. Namun, mutasi hanya dimungkinkan jika sudah mengantongi izin dari Kemendagri atau pengisiannya dilakukan dengan sistem seleksi dan rekomendari dari Komisi Aparatur Sipil Negara.