JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menandatangani kontrak kerja sama dengan tiga perusahaan untuk pengadaan blangko kartu tanda penduduk elektronik. Kontrak itu untuk pengadaan tahun 2017 dan 2018.
Ketiga perusahaan pemenang kontrak penyediaan blangko KTP elektronik itu adalah PT Trisakti Mustika Grapika, PT Pura Barutama, dan PT Jasuindo Tiga Perkasa.
Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dengan tiga unsur pimpinan perusahaan pemenang lelang di kantor Kemendagri yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (14/11) pagi.
Penandatanganan itu disaksikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo serta Deputi Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa.
Dalam penjelasannya, Zudan mengatakan, untuk pengadaan tahun 2017, ketiga perusahaan bersangkutan akan mengadakan sekitar 7 juta blangko KTP elektronik. Untuk tahun 2018, ketiganya akan menyediakan blangko sebanyak 16 juta lembar.
Menurut Zudan, dengan penambahan itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan jumlah blangko KTP elektronik.
Hal yang sama juga ditekankan Zudan sebagai dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan aliran kepercayaan harus dicantumkan di dalam dokumen kependudukan, termasuk di KTP elektronik. ”Tidak perlu khawatir karena jumlah untuk pengadaan tahun depan telah mencukupi,” kata Zudan.
Dia menjelaskan, jumlah warga negara Indonesia penghayat aliran kepercayaan sekitar 12 juta jiwa. Dari jumlah itu, Zudan memperkirakan ada 6 juta-8 juta penghayat aliran kepercayaan yang akan melakukan perbaikan data kependudukan, termasuk penggantian blangko KTP elektronik. ”Tidak usah khawatir karena masih tercakup dalam pengadaan yang 16 juta blangko untuk tahun depan,” ujar Zudan menegaskan.
Sementara itu, Sarah Sadiqa mengingatkan bahwa ada tanggung jawab yang berat di balik penandatanganan kontrak tersebut. ”Ada beban sejarah yang ingin kita pulihkan kembali,” ucapnya.
