Setelah Menko Polhukam, Komisioner KPU Temui Mendagri

Pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian tak hanya dihadiri jajaran komisioner KPU, tetapi juga anggota Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Apa yang dibahas?

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Setelah menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Rabu (11/5/2022), jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (12/5/2022).

Pertemuan jajaran komisioner KPU yang akan berlanjut dengan kementerian/lembaga lain yang terkait penyelenggaraan pemilu serta pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024 ini agar KPU memperoleh dukungan dalam menjalankan setiap tahapan pemilu.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pertemuan demi pertemuan itu digelar di tengah belum disahkannya rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024. Rapat konsinyasi membahas rancangan peraturan itu dijadwalkan digelar pada Jumat-Minggu (13-15/5/2022). Rapat melibatkan Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

Pertemuan dengan Tito di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, tak hanya dihadiri jajaran komisioner KPU, tetapi dihadiri pula oleh penyelenggara pemilu lainnya, yakni anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pertemuan dihelat seusai acara pelantikan lima penjabat gubernur.

Baca juga: Jelang Rapat Konsinyering, KPU Temui Menkopolhukam

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyapa anggota Komisi II DPR saat tiba di ruang rapat di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021). Tito bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR akan membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan mengatakan, pertemuan merupakan bagian dari road show perkenalan pimpinan dan komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Dalam pertemuan itu, dibahas pula mengenai jadwal pemilu dan pilkada serentak nasional pada 2024. Selain itu, dibahas persiapan penyelenggaraan pemilu.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan, pihaknya telah mengajukan audiensi ke seluruh kementerian/lembaga yang terkait penyelenggaraan pemilu.

Selain untuk tujuan silaturahmi, pertemuan itu penting agar tugas KPU untuk menjalankan setiap tahapan pemilu serta pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024 sinkron dengan tugas lembaga lain. Walaupun sifat kelembagaan KPU mandiri dan independen, KPU menyadari tak mungkin menyelenggarakan perhelatan akbar itu sendirian. KPU membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga terkait.

”Yang kami harapkan dalam silaturahim itu adalah untuk mendapatkan dukungan kerja sama dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024,” kata Hasyim.

DOKUMENTASI HUMAS KEMENKO POLHUKAM

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (kedua dari kanan) bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berjabat tangan seusai pertemuan dan silaturahim bersama di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (11/5/2022).

Membahas dua hal

Terkait rapat konsinyasi dengan pemerintah dan DPR besok, Hasyim mengatakan, KPU akan mengonsentrasikan pembahasan pada dua hal, yaitu tahapan pemilu dan anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu.

Menyangkut anggaran, KPU juga memfokuskan pada anggaran yang perlu dicairkan untuk melaksanakan tahapan pemilu tahun ini. Menurut dia, hasil penyisiran anggaran terbaru yang dilakukan KPU, usulan anggaran dari KPU masih berkisar di Rp 76,6 triliun.

Selain terkait usulan anggaran, KPU akan kembali membahas mengenai durasi kampanye. Seperti diberitakan sebelumnya, masih ada tarik-ulur antara KPU, pemerintah, dan DPR soal durasi masa kampanye yang akan diatur di PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024. KPU mengusulkan durasi masa kampanye 203 hari. Pemerintah mengusulkan durasi kampanye 90 hari. Adapun anggota DPR mengusulkan durasi kampanye 120 hari, 90 hari, dan 75 hari.

”Kami akan sampaikan beberapa opsi (durasi kampanye) nanti. Bukan yang paling baik, melainkan yang paling memungkinkan yang akan kita pilih,” kata Hasyim

Hasyim menerangkan, parameter yang dipakai KPU untuk menentukan durasi masa kampanye terkait pula dengan pengadaan dan distribusi logistik.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan, rapat konsinyasi termasuk akan membahas soal anggaran pemilu. DPR ingin persoalan anggaran segera disepakati karena tahapan Pemilu 2024 akan segera dimulai. Selain itu, DPR ingin persoalan tahapan pemilu segera ditetapkan. DPR ingin tahapan pemilu yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. KPU juga diminta menggunakan teknologi pada beberapa tahapan, baik rekapitulasi suara maupun perselisihan hasil pemilihan umum.

”Tahapan yang menjadi fokus adalah durasi masa kampanye. Mungkin alternatif yang memungkinkan itu 90 hari,” kata Saan.

Baca juga: Pembahasan Aturan Tahapan Pemilu 2024 Jangan Berlarut-larut

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana rapat di Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/11/2021).

Baik Saan maupun Hasyim berharap konsinyasi selama tiga hari esok akan menjadi rapat terakhir sehingga rancangan PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024 sebagai landasan digelarnya setiap tahapan pemilu, bisa segera ditetapkan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati meminta rapat konsultasi penyelenggara pemilu dengan pemerintah dan DPR untuk membahas tahapan pemilu, tidak berlarut-larut.

”Segera tetapkan PKPU agar memberikan kepastian penyelenggaraan pemilu 2024,” kata Khoirunnisa.