Demokrasi mahal, tetapi hanya demokrasi yang memastikan transparansi dan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin.
Oleh
REDAKSI
·2 menit baca
AP PHOTO/RAJESH KUMAR SINGH
Perdana Menteri India Narendra Modi (dua dari kiri) menerima cendera mata dari Menteri Utama Negara Bagian Uttar Pradesh Yogi Adityanath seusai meresmikan kuil Hindu di Ayodhya, 22 Januari 2024.
Demokrasi jelas bukan sistem yang ideal. Prosesnya mahal, berlarut-larut, dan belum tentu hasilnya memberikan pemimpin yang baik.
Di tengah pandangan-pandangan terhadap demokrasi sebagai sistem yang mahal dan bertele-tele, pertanyaannya ialah adakah sistem alternatif yang tidak mahal, tak bertele-tele, tetapi sekaligus transparan dan melibatkan publik dalam menentukan pemimpin atau partai berkuasa? Pertanyaan ini muncul bukan hanya karena kita—bangsa Indonesia—baru merampungkan pemungutan suara pada pertengahan Februari lalu, tetapi juga karena belum lama ini India mengumumkan bakal menggelar pemilu berskala sangat besar.
AP PHOTO/DEEPAK SHARMA
Perempuan mengantre untuk menggunakan hak suara mereka di Desa Chachiyawas, dekat Ajmer, India, November 2023.
Bayangkan, untuk memilih 543 anggota majelis rendah atau parlemen (Lok Sabha), pemilu berlangsung 1,5 bulan: pertengahan April hingga Juni 2024. Guna memenuhi ketentuan tempat pengambilan suara berada paling jauh 2 kilometer dari kediaman warga, panitia harus naik ke dataran tinggi Himalaya dan menembus hutan belantara nan sunyi.
Ada hampir 970 juta pemilih di India dalam pemilu yang diikuti 2.400 partai. Ada 15 juta pegawai pemerintah dikerahkan sebagai panitia pemilihan. Meski pos pemungutan suara sudah menggunakan sistem elektronik dan tak lagi sistem coblos seperti di Indonesia, pelaksanaannya tetap lama. Pengambilan suara dijalankan bertahap dan tersebar di 28 negara bagian serta delapan teritorial federal.
AP PHOTO/RAFIQ MAQBOOL
Para pekerja India menunggu kereta di Stasiun Mumbai, India, 31 Januari 2024.
Total ongkos yang dikeluarkan caleg dan partai diperkirakan 1,2 triliun rupees (14,4 miliar dollar Amerika Serikat atau Rp 226 triliun). Jumlah ini belum menghitung anggaran dari negara.
Partai pemenang diperkirakan Bharatiya Janata, tempat PM India Narendra Modi bernaung. Kemungkinan besar, berkat kampanyenya selama ini, Modi akan membantu partainya mendapat lebih banyak kursi. Ia tinggal menunggu waktu untuk menjadi perdana menteri lagi.
AP PHOTO/BIKAS DAS
Politisi Partai Kongres India, Abishek Bannerjee (kanan), menari di atas panggung saat berkampanye di Kolkata, India, 10 Maret 2024.
Gagasan demokrasi bertolak belakang dengan monarki absolut dan bentuk pemerintahan otoriter lainnya. Dalam demokrasi, secara periodik digelar pemilu untuk memastikan pemerintahan diganti secara damai. Penentunya ialah rakyat. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Bukan satu suara, satu golongan atau satu suku. Tiap individu bebas memilih.
Rasionalitas pun diasumsikan sebagai dasar bagi individu menentukan pilihan. Artinya, partai berkinerja baik atau pemimpin yang mendukung kemajuan rakyat pantas dipilih.
Namun, demokrasi tak hanya itu. Harus ada pula kebebasan berpendapat. Dengan kata lain, orang tidak boleh dihukum karena memiliki pendapat atau suara yang berbeda.
Apa yang akan dikerjakan India mengingatkan bangsa Indonesia bahwa demokrasi memang mahal dan tak ada jaminan akan memberi hasil memuaskan. Namun, sejauh ini, rasanya hanya demokrasi yang mampu memastikan transparansi, kebebasan, dan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihan. Apa pun hasilnya.
