Menunggu Penghitungan KPU

Masih ada pekerjaan yang mesti dituntaskan pemerintahan saat ini, misalnya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas KPPS menghitung suara di TPS 013, Desa Krogowanan, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).

Hitung cepat sejumlah lembaga telah gambarkan hasil Pemilu 2024. Lobi-lobi juga telah dimulai sejumlah elite meski KPU belum umumkan hasil resmi pemilu.

Lobi-lobi itu terakhir terlihat dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam. Sehari sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga calon presiden, Prabowo Subianto menemui Presiden keenam RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Berbagai pendapat muncul atas pertemuan itu, terutama terkait pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Ini karena posisi Nasdem di pemilihan presiden yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sementara Jokowi beberapa kali menunjukkan kedekatannya dengan pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Surya Paloh Dinilai sebagai Tokoh Kunci Gaet Gerbong Oposisi

Presiden sendiri menyatakan, pertemuannya dengan Paloh adalah pertemuan politik biasa dan akan sangat bermanfaat bagi politik kita. Presiden juga menyatakan siap menjadi jembatan untuk semuanya.

Sebenarnya tak ada yang salah dalam berbagai pertemuan itu. Komunikasi dan konsolidasi di antara elite politik perlu terus dijalin secara dewasa dan penuh tanggung jawab.

Di saat yang sama, juga dapat dipahami jika ada partai politik, terutama yang calonnya kalah di pilpres, mulai menata posisi politik. Sebab, butuh energi yang lebih untuk berada di luar pemerintahan. Selain belum tentu menguntungkan secara elektoral dan pembinaan kader, juga butuh lebih banyak kreativitas untuk membiayai parpol ketika berada di luar pemerintahan. Ini karena bantuan dari pemerintah dan iuran dari anggota umumnya masih jauh dari cukup untuk membiayai seluruh operasional parpol.

Butuh energi yang lebih untuk berada di luar pemerintahan.

Namun, praktik politik di Tanah Air, khususnya lima tahun terakhir, mengajarkan pentingnya keberadaan kekuatan politik yang cukup kuat di luar pemerintahan guna mengawal pemerintahan. Kekuatan politik penyeimbang amat dibutuhkan dalam demokrasi kita.

Terlepas dari lobi-lobi dan kalkulasi politik yang mulai dilakukan sejumlah elite, ada pekerjaan yang mestinya lebih menjadi prioritas pada saat ini, yaitu mengawal penghitungan suara Pemilu 2024. Sejumlah persoalan yang kini muncul, seperti penundaan rekapitulasi suara tingkat kecamatan di banyak tempat dengan alasan untuk memperbaiki data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), pemungutan suara ulang di sejumlah tempat, hingga adanya tudingan kecurangan saat pemilu, perlu segera diselesaikan.

Penyelesaian berbagai persoalan itu tak hanya akan menjadi pelajaran berharga bagi praktik demokrasi kita, tetapi juga menambah legitimasi hasil Pemilu 2024. Kuatnya legitimasi akan sangat membantu pemerintahan berikutnya.

Di saat yang sama, juga masih ada pekerjaan yang mesti dituntaskan pemerintahan saat ini, misalnya terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Hal itu amat mendesak diatasi karena menyangkut hidup orang banyak.