Operasi bersenjata dan penegakan hukum diperlukan untuk memastikan keamanan, hak hidup warga, serta hak rakyat atas layanan dasar dan pembangunan dipenuhi. Siklus kekerasan di Papua harus diakhiri.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
Satu lagi prajurit TNI gugur dalam tugas di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Ia ditembak kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin Egianus Kogoya.
Sepanjang tahun ini saja, setidaknya ada empat penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap aparat keamanan di Kabupaten Nduga, Yahukimo, Puncak, dan Puncak Jaya. Dalam empat serangan itu, tiga anggota TNI AD dan satu anggota Polri gugur.
Dalam kasus terakhir oleh kelompok Egianus, selain menewaskan Prajurit Satu Miftahul Arifin, sejumlah rekan Miftahul juga belum diketahui kabarnya. Saat diserang, mereka tengah mengupayakan pembebasan pilot Susi Air, Philips Merthens.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman, dan Panglima Kostrad TNI AD Letjen Maruli Simanjuntak sudah berada di Kabupaten Mimika. Dukungan moral ini penting bagi prajurit di lapangan.
Di sisi lain, dari perspektif publik, seperti dikatakan Ketua MPR Bambang Soesatyo, pemerintah khususnya TNI-Polri perlu melakukan evaluasi. Ia meminta pemerintah dan TNI-Polri memastikan keamanan serta keselamatan prajurit dalam pencarian pilot (Kompas.id, Senin 17 Maret 2023).
Dari foto-foto yang beredar, kelompok Egianus tak lagi hanya berbekal parang, panah, dan senjata rakitan. Mereka telah memiliki senapan serbu Steyr AUG hingga senapan mesin ringan sekelas minimi. Selain menguasai wilayah Nduga yang didominasi hutan tropis pegunungan (ketinggian 1.500-2.500 meter di atas permukaan laut), mereka sejak kecil telah beradaptasi dengan dataran tinggi minim oksigen.
Kelompok Egianus juga terlibat penembakan Twin Otter PK-HVU, Juni 2018. Mereka terlibat pula dalam penyanderaan 15 guru dan paramedis di Mapenduma. Kelompok ini juga bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 17 pekerja PT Istaka Karya pada 2018 dan serangan ke Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, yang menewaskan 10 warga desa.
Serangan itu dikecam banyak pihak, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta Amnesty International. Tindakan yang dilakukan KKB merupakan kejahatan luar biasa. Artinya, sikap tegas dan adil diperlukan untuk menyelesaikan kekerasan dan memastikan hukum ditegakkan.
Serangan terakhir yang dilakukan kelompok Egianus menandakan operasi militer di Papua harus dipersiapkan sangat matang, didukung peralatan, dan anggaran memadai. Pemerintah serta TNI/Polri tak perlu gamang, ragu, atau bahkan tersegmentasi. Sikap itu diperlukan untuk memastikan penegakan hukum dilaksanakan tuntas, tegas, terukur, dan tidak membabi buta yang dapat memicu antipati warga.
Upaya damai dialog dan negosiasi dengan melibatkan tokoh masyarakat yang dipercaya para pihak juga perlu dilakukan.
Bagaimanapun, operasi bersenjata dan penegakan hukum diperlukan untuk memastikan keamanan, hak hidup warga, serta hak rakyat atas layanan dasar dan pembangunan dipenuhi. Siklus kekerasan di Papua harus diakhiri.